Jumat, 30 Okt 2026
light_mode
Beranda » Berita Daerah » Bagi Hasil PAD Masih Jadi Sorotan dalam Pembahasan KUA-PPAS 2027

Bagi Hasil PAD Masih Jadi Sorotan dalam Pembahasan KUA-PPAS 2027

  • account_circle fe
  • calendar_month Sel, 4 Agu 2026
  • visibility 59
  • comment 0 komentar

PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Mekanisme opsi pembagian pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian khusus dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (3/8/2026).

Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, mengatakan pembahasan saat ini masih mendalami sumber-sumber PAD secara rinci, mulai dari pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), hingga Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

“Kan itu ada mekanisme opsi pembagian terhadap daerah. Dan juga dasar penentuannya juga kita masih membahas bersama TAPD,” jelasnya.

Ia menegaskan, pembahasan yang berlangsung bukan berarti menemui jalan buntu, melainkan masih dalam proses pendalaman bersama untuk memastikan setiap angka memiliki dasar yang kuat.

Banggar dan TAPD, kata Ansyari, tengah menelaah apakah proyeksi pendapatan daerah masih realistis mengingat kondisi ekonomi global turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan berimbas pada rancangan anggaran 2027.

Terkait sejauh mana kesepakatan telah dicapai, Ansyari menegaskan, hasil akhir pembahasan akan sangat bergantung pada kecocokan antara usulan TAPD dan pandangan Banggar.

“Jika memang ini sesuai saja dengan apa yang diajukan oleh TAPD, kita tidak ada masalah,” ujarnya.

Ansyari memastikan pembahasan KUA-PPAS 2027 tidak akan berlarut-larut dan bakal tuntas meski TAPD masih menyelesaikan sejumlah kajian. Ia menyebut proses ini menyangkut kepentingan masyarakat sehingga perlu diselesaikan secepat mungkin.

“Intinya kita berupaya ini bisa diselesaikan dengan melihat kondisi dan asumsinya. Kita harapkan kenaikan pun wajar,” tegasnya, mengakhiri keterangannya usai rapat bersama TAPD di ruang Banggar DPRD Kalteng. (red-fe) 

  • Penulis: fe

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ain Koto Akui Salah, Sebut Aksi Celana Dalam Spontan dan Bantah Ada Niat Melecehkan

    Ain Koto Akui Salah, Sebut Aksi Celana Dalam Spontan dan Bantah Ada Niat Melecehkan

    • calendar_month Jum, 25 Sep 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 34
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Ain Nasriko alias Ain Koto akhirnya memberikan penjelasan terkait aksi celana dalam yang menjadi polemik saat penampilan Band R.A.S.Y.A dalam kegiatan penggalangan dana korban Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Usai menjalani Sidang Adat di Aula Kantor Kecamatan Jekan Raya, Jalan Mahir Mahar, Palangka Raya, Jumat (25/9/2026), Ain menemui awak media dan menyampaikan […]

  • Gubernur Agustiar Rombak Pejabat Pemprov: Stop Kerja Seremonial

    Gubernur Agustiar Rombak Pejabat Pemprov: Stop Kerja Seremonial

    • calendar_month Sel, 26 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 94
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran kembali mengguncang struktur birokrasi Pemerintah Provinsi Kalteng. Enam pejabat tinggi pratama resmi dilantik di Istana Isen Mulang, Selasa (26/5/2026), dengan pesan keras: jabatan bukan tempat nyaman, tetapi medan pengabdian untuk rakyat. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/153/2026 tentang Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan […]

  • Razia Tanpa Solusi, APR Kalteng Tegaskan Penambang Rakyat Kian Terdesak

    Razia Tanpa Solusi, APR Kalteng Tegaskan Penambang Rakyat Kian Terdesak

    • calendar_month Sel, 14 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 60
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Penertiban terhadap penambang emas rakyat di Kalimantan Tengah kian memantik kritik. Aliansi Penambang Rakyat Kalteng (APR-KT) menilai langkah razia yang terus dilakukan tanpa diiringi kemudahan perizinan justru menekan masyarakat kecil dan berpotensi menciptakan masalah sosial baru. Dalam audiensi bersama DPRD Kalimantan Tengah, Selasa (14/4/2026), Ketua Umum DPD APR Kalteng, Agus Prabowo […]

  • Prabowo Bahas Skema Pendanaan Koperasi Merah Putih, Target Ratusan Unit Baru

    Prabowo Bahas Skema Pendanaan Koperasi Merah Putih, Target Ratusan Unit Baru

    • calendar_month Sab, 14 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 78
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan arah pendanaan Koperasi Merah Putih (KMP) dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Pemerintah mengarahkan pembiayaan agar koperasi desa berfungsi sebagai simpul ekonomi rakyat yang efektif, dekat, dan terjangkau. Prabowo menyebut pengembangan KMP memasuki tahap percepatan. Dalam waktu dekat, pemerintah menargetkan penambahan […]

  • Dibalik Pesan Notifikasi, KPK Usut Dugaan Korupsi Rp2 Triliun di BRI-Telkom

    Dibalik Pesan Notifikasi, KPK Usut Dugaan Korupsi Rp2 Triliun di BRI-Telkom

    • calendar_month Ming, 7 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 152
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Di era perbankan digital, notifikasi transaksi melalui SMS dan WhatsApp telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas jutaan nasabah. Setiap transfer, penarikan, hingga pembayaran tercatat dan dikirim dalam hitungan detik. Namun di balik layanan yang tampak sederhana itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mencium dugaan penyimpangan bernilai fantastis yang melibatkan dua perusahaan […]

  • DPRD Kalteng Bongkar Dugaan Pelanggaran TKA, PT UAI Janji Tarik Dua WNA

    DPRD Kalteng Bongkar Dugaan Pelanggaran TKA, PT UAI Janji Tarik Dua WNA

    • calendar_month Ming, 18 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 151
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah membuka tabir dugaan pelanggaran ketenagakerjaan oleh dua Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Palangka Raya, Kamis (15/1/2026). RDP ini mempertemukan serikat buruh dengan manajemen perusahaan setelah berlarutnya polemik yang dinilai merugikan pekerja lokal. Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, memimpin langsung […]

expand_less