Minggu, 1 Nov 2026
light_mode
Beranda » Berita Daerah » Bagi Hasil PAD Masih Jadi Sorotan dalam Pembahasan KUA-PPAS 2027

Bagi Hasil PAD Masih Jadi Sorotan dalam Pembahasan KUA-PPAS 2027

  • account_circle fe
  • calendar_month Sel, 4 Agu 2026
  • visibility 61
  • comment 0 komentar

PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Mekanisme opsi pembagian pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian khusus dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (3/8/2026).

Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, mengatakan pembahasan saat ini masih mendalami sumber-sumber PAD secara rinci, mulai dari pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), hingga Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

“Kan itu ada mekanisme opsi pembagian terhadap daerah. Dan juga dasar penentuannya juga kita masih membahas bersama TAPD,” jelasnya.

Ia menegaskan, pembahasan yang berlangsung bukan berarti menemui jalan buntu, melainkan masih dalam proses pendalaman bersama untuk memastikan setiap angka memiliki dasar yang kuat.

Banggar dan TAPD, kata Ansyari, tengah menelaah apakah proyeksi pendapatan daerah masih realistis mengingat kondisi ekonomi global turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan berimbas pada rancangan anggaran 2027.

Terkait sejauh mana kesepakatan telah dicapai, Ansyari menegaskan, hasil akhir pembahasan akan sangat bergantung pada kecocokan antara usulan TAPD dan pandangan Banggar.

“Jika memang ini sesuai saja dengan apa yang diajukan oleh TAPD, kita tidak ada masalah,” ujarnya.

Ansyari memastikan pembahasan KUA-PPAS 2027 tidak akan berlarut-larut dan bakal tuntas meski TAPD masih menyelesaikan sejumlah kajian. Ia menyebut proses ini menyangkut kepentingan masyarakat sehingga perlu diselesaikan secepat mungkin.

“Intinya kita berupaya ini bisa diselesaikan dengan melihat kondisi dan asumsinya. Kita harapkan kenaikan pun wajar,” tegasnya, mengakhiri keterangannya usai rapat bersama TAPD di ruang Banggar DPRD Kalteng. (red-fe) 

  • Penulis: fe

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo Tinjau Shelter Nelayan di Gorontalo, Perkuat Hilirisasi Perikanan Rakyat

    Prabowo Tinjau Shelter Nelayan di Gorontalo, Perkuat Hilirisasi Perikanan Rakyat

    • calendar_month Sen, 11 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 89
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Gorontalo — Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung shelter sortir dan pengepakan ikan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat infrastruktur perikanan rakyat sekaligus membangun sistem distribusi hasil laut yang lebih modern dan terintegrasi. Di kawasan shelter nelayan itu, Presiden melihat aktivitas penyortiran hasil […]

  • Istana Resmi Kick Off Bulan Kemerdekaan 2026, Agustus Diisi Agenda Nasional dari Doa Kebangsaan hingga Pesta Rakyat

    Istana Resmi Kick Off Bulan Kemerdekaan 2026, Agustus Diisi Agenda Nasional dari Doa Kebangsaan hingga Pesta Rakyat

    • calendar_month Sab, 1 Agu 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 88
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Pemerintah resmi mengawali rangkaian Bulan Kemerdekaan 2026. Sepanjang Agustus, Istana menyiapkan sederet agenda nasional sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, mulai dari kegiatan kenegaraan yang sarat makna hingga pesta rakyat yang melibatkan masyarakat luas. Pengumuman tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dalam konferensi pers […]

  • Sirajul Rahman Siap Kawal Aspirasi Warga soal Infrastruktur Jalan dan Jembatan

    Sirajul Rahman Siap Kawal Aspirasi Warga soal Infrastruktur Jalan dan Jembatan

    • calendar_month Kam, 10 Sep 2026
    • account_circle fe
    • visibility 22
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Persoalan infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi pekerjaan rumah yang dirasakan langsung masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah 4. Aspirasi itu mengemuka saat Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman, menyerap masukan masyarakat dalam kegiatan reses. Sirajul mengatakan, infrastruktur jalan menjadi kebutuhan mendasar karena setiap hari digunakan masyarakat untuk […]

  • Karhutla Terus Meluas, Kalteng Resmi Berstatus Tanggap Darurat Selama Sebulan Penuh!

    Karhutla Terus Meluas, Kalteng Resmi Berstatus Tanggap Darurat Selama Sebulan Penuh!

    • calendar_month Sel, 1 Sep 2026
    • account_circle fe
    • visibility 30
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo — Kondisi udara yang kian memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memaksa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah tegas. Status tanggap darurat karhutla resmi ditetapkan berlaku sejak 31 Agustus hingga 29 September 2026, sebagaimana disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa (1/9/2026). Sambutan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran yang dibacakan Wakil Gubernur […]

  • Publik Pertanyakan Keterbukaan PT GJP dalam Kerja Sama Pengelolaan Pluit Junction

    Publik Pertanyakan Keterbukaan PT GJP dalam Kerja Sama Pengelolaan Pluit Junction

    • calendar_month Kam, 19 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 69
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Rencana optimalisasi pengelolaan Mal Pluit Junction melalui kerja sama antara PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan PT Grha Jaya Pradana (GJP) memantik diskusi di ruang publik. Sejumlah pihak menilai perlu ada keterbukaan lebih luas, terutama menyangkut profil mitra swasta yang terlibat dalam pengelolaan aset milik daerah. Informasi kerja sama tersebut pertama kali disampaikan […]

  • BMKG Pantau Hilal di 37 Lokasi, Penentuan 1 Ramadhan 1447 H Hari ini

    BMKG Pantau Hilal di 37 Lokasi, Penentuan 1 Ramadhan 1447 H Hari ini

    • calendar_month Sel, 17 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 130
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Pemerintah mulai mematangkan proses penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah dengan mengerahkan pengamatan serentak di berbagai daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menurunkan 37 tim rukyat untuk memantau hilal pada 17 dan 18 Februari 2026 sebagai bagian dari dukungan teknis terhadap sidang isbat yang digelar Kementerian Agama. BMKG menegaskan seluruh tim telah […]

expand_less