Minggu, 13 Sep 2026
light_mode
Beranda » Berita Daerah » Ini Penyebab Kapuas Inflasi Tertinggi 5,15 persen pada Mei 2026

Ini Penyebab Kapuas Inflasi Tertinggi 5,15 persen pada Mei 2026

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Sel, 2 Jun 2026
  • visibility 59
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Di tengah kabar turunnya harga sejumlah bahan pangan pada Mei 2026, Kabupaten Kapuas justru masih menyandang status sebagai daerah dengan inflasi tahunan tertinggi di Kalimantan Tengah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi year-on-year (y-on-y) Kapuas mencapai 5,15 persen, melampaui rata-rata inflasi provinsi yang berada di angka 4,56 persen.

Ironisnya, pada periode yang sama Kapuas tercatat mengalami deflasi bulanan (m-to-m) sebesar 0,32 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun harga beberapa komoditas mulai turun dalam jangka pendek, tekanan kenaikan harga selama setahun terakhir masih membebani masyarakat.

Plt Kepala BPS Kalimantan Tengah, Maria Wahyu Utami, mengungkapkan bahwa sejumlah komoditas kebutuhan pokok masih menjadi penyumbang utama gejolak harga di Kapuas.

“Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi antara lain beras, minyak goreng, kue basah, gula pasir, dan air kemasan,” ujarnya saat memimpin rilis statistik di Kantor BPS Kalteng, Selasa (2/6/2026).

Data BPS mencatat beras menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,10 persen, disusul minyak goreng 0,06 persen, kue basah 0,05 persen, gula pasir 0,03 persen, dan air kemasan 0,02 persen.

Di sisi lain, penurunan harga daging ayam ras, cabai rawit, tomat, ikan patin, dan bayam menjadi faktor utama yang mendorong deflasi bulanan di Kapuas.

Meski demikian, tingginya inflasi tahunan menunjukkan persoalan stabilitas harga pangan belum sepenuhnya teratasi. Beras dan minyak goreng yang menjadi kebutuhan utama rumah tangga masih menjadi sumber tekanan terbesar terhadap biaya hidup masyarakat.

Kondisi ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengendalian inflasi dari hulu hingga hilir, mulai dari menjaga pasokan, memperlancar distribusi, hingga memastikan ketersediaan stok bahan pokok di pasar.

Dengan inflasi tahunan menembus 5 persen, Kapuas kini menghadapi tantangan serius menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah kebutuhan pokok yang masih rentan mengalami gejolak harga. Ke depan, efektivitas langkah pengendalian inflasi akan menjadi faktor penentu apakah tekanan harga dapat kembali berada dalam jalur yang lebih terkendali. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo Tinjau Shelter Nelayan di Gorontalo, Perkuat Hilirisasi Perikanan Rakyat

    Prabowo Tinjau Shelter Nelayan di Gorontalo, Perkuat Hilirisasi Perikanan Rakyat

    • calendar_month Sen, 11 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 75
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Gorontalo — Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung shelter sortir dan pengepakan ikan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat infrastruktur perikanan rakyat sekaligus membangun sistem distribusi hasil laut yang lebih modern dan terintegrasi. Di kawasan shelter nelayan itu, Presiden melihat aktivitas penyortiran hasil […]

  • Kapolda Buka Kronologi Tragedi Katingan: Operasi Narkoba Berubah Jadi Serangan Brutal

    Kapolda Buka Kronologi Tragedi Katingan: Operasi Narkoba Berubah Jadi Serangan Brutal

    • calendar_month Kam, 23 Jul 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 35
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Fakta-fakta baru di balik gugurnya tiga personel Satresnarkoba Polres Katingan mulai terkuak. Operasi penindakan terhadap jaringan narkotika di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, berubah menjadi aksi penyerangan brutal setelah massa diduga terprovokasi dan mengepung aparat yang tengah menjalankan tugas negara. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Iwan Kurniawan membeberkan kronologi lengkap […]

  • Peresmian 1.179 SPPG dan Gudang Pangan Polri, Mesin Baru Penggerak Ekonomi Daerah Digeber

    Peresmian 1.179 SPPG dan Gudang Pangan Polri, Mesin Baru Penggerak Ekonomi Daerah Digeber

    • calendar_month Jum, 13 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 243
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tancap gas mendukung langkah strategis pemerintah pusat dalam memperkuat infrastruktur layanan publik dan ketahanan pangan. Peresmian dan groundbreaking 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri dinilai menjadi “mesin baru” penggerak ekonomi daerah yang dampaknya langsung menyentuh lapangan kerja, logistik, hingga perputaran usaha […]

  • Reforma Agraria Kalteng Disorot, DPR RI Tekan Perlindungan Hak Rakyat

    Reforma Agraria Kalteng Disorot, DPR RI Tekan Perlindungan Hak Rakyat

    • calendar_month Jum, 24 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 333
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Isu agraria kembali menjadi sorotan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Kalimantan Tengah. Pertemuan strategis yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Kamis (23/4/2026), mempertemukan Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam satu forum koordinasi lintas level pemerintahan. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, […]

  • Mahasiswa Kelompok BBK Unair Ajak Warga Bakalrejo Sulap Sampah Dapur Jadi Eco Enzyme

    Mahasiswa Kelompok BBK Unair Ajak Warga Bakalrejo Sulap Sampah Dapur Jadi Eco Enzyme

    • calendar_month Sen, 26 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 83
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Lamongan – Tumpukan sampah bioorganik dari aktivitas rumah tangga masih menjadi momok di banyak daerah, termasuk Desa Bakalrejo. Sampah dapur yang selama ini berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan menyumbang sekitar 30 persen timbunan limbah, kini mulai dilawan dengan cara berbeda. Kelompok Belajar Bersama Komunitas (BBK) Universitas Airlangga turun langsung ke tengah warga […]

  • DPRD Kalteng Soroti Kenaikan UMP 2026 Jadi Rp3,68 Juta

    DPRD Kalteng Soroti Kenaikan UMP 2026 Jadi Rp3,68 Juta

    • calendar_month Sen, 29 Des 2025
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 227
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Tengah tahun 2026 menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah daerah dalam merespons dinamika ekonomi dan kebutuhan hidup pekerja menjelang tahun anggaran baru. Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, menyampaikan bahwa UMP Kalteng 2026 ditetapkan sebesar Rp3.686.138 per bulan. Angka tersebut naik Rp212.516 dibandingkan UMP […]

expand_less