Pemprov Kalteng Tancap Gas Digitalisasi, OPD Diingatkan Jangan Jalan Sendiri-Sendiri

DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai mengencangkan langkah mempercepat transformasi digital di seluruh lini pemerintahan. Pesannya tegas, tidak boleh lagi ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang bekerja dengan sistem masing-masing jika ingin pelayanan publik benar-benar cepat, terbuka, dan berdampak bagi masyarakat.

Penegasan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Non Pelayanan Dasar III Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan Tahun 2026 yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (30/6/2026).

Mewakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Asisten Administrasi Umum Sunarti menegaskan bahwa era birokrasi konvensional harus ditinggalkan. Menurutnya, percepatan digitalisasi menjadi fondasi penting untuk mendukung program prioritas Kalteng Berkah dan Kalteng Maju.

“Kalau kita ingin pelayanan publik semakin baik, maka transformasi digital harus dijalankan secara serius. Teknologi harus dimanfaatkan untuk mempercepat layanan, meningkatkan transparansi, dan membuat pemerintahan lebih akuntabel,” kata Sunarti.

Ia menilai digitalisasi tidak cukup hanya dengan menghadirkan aplikasi baru. Yang jauh lebih penting adalah membangun integrasi antarlembaga sehingga data, pelayanan, dan kebijakan dapat berjalan dalam satu arah.

Sunarti mengingatkan bahwa perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru, terutama terkait keamanan informasi. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta tidak lengah dalam memperkuat sistem perlindungan data pemerintah maupun masyarakat.

“Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan keamanan data yang kuat. Kita tidak boleh hanya fokus pada inovasi, tetapi juga memastikan seluruh sistem terlindungi dari berbagai potensi ancaman digital,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah H. Rusansyah mengatakan rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk menyatukan arah kebijakan seluruh OPD agar tidak terjadi tumpang tindih program.

“Sinkronisasi menjadi kunci. Kami ingin seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu irama sehingga program komunikasi, informatika, statistik, persandian, hingga perhubungan benar-benar mendukung percepatan pembangunan daerah,” ujarnya.

Forum tersebut dihadiri Plt Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah Maria Wahyu Utami, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Katingan Hotden Manto Manalu, kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kalteng, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota.

Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemprov Kalteng ingin mempercepat reformasi birokrasi berbasis digital. Targetnya bukan sekadar mengejar modernisasi administrasi, tetapi memastikan pelayanan publik semakin cepat, efisien, aman, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi. (red-fe)