MBG Merupakan Mesin Ekonomi Rakyat di Kalteng
- account_circle D'Borneo
- calendar_month Rab, 21 Jan 2026
- visibility 105
- comment 0 komentar
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayuda, saat bertemu Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo dalam agenda evaluasi MBG.
DAYABORNEO, Palangka Raya – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh direduksi sekadar urusan dapur dan distribusi makanan. Program ini disebut sebagai instrumen strategis negara untuk menggerakkan ekonomi rakyat hingga ke desa-desa, termasuk di Kalimantan Tengah.
Penegasan itu disampaikan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayuda, saat bertemu Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo dalam agenda evaluasi MBG, Rabu (21/1/2026).
“MBG ini adalah mesin ekonomi. Uangnya berputar di daerah, menghidupkan petani, peternak, UMKM, katering, hingga logistik. Dampaknya berlapis dan jauh melampaui nilai anggarannya,” tegas Dadang.
Ia menekankan, BGN tidak ingin MBG dijalankan setengah-setengah. Tata kelola, kualitas gizi, hingga pengawasan harus berjalan ketat dan terkoordinasi. Dadang bahkan secara terbuka meminta keterlibatan penuh TNI, Polri, dan Forkopimda untuk mengawal program ini di lapangan.
“Kalau mau serius, semua harus turun tangan. TNI, Polri, Pemda, dan swasta harus satu barisan. Pemerintah daerah wajib memastikan bahan pangan tersedia dan berkualitas,” ujarnya lugas.
Wakil Gubernur Edy Pratowo merespons tegas arahan tersebut. Ia menyatakan Pemprov Kalteng siap mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai tulang punggung MBG di daerah.
“Kami sepakat, percepatan SPPG adalah kunci. Ini tidak bisa ditunda kalau ingin MBG berjalan merata,” kata Edy.
Ia membeberkan bahwa Pemprov Kalteng telah menyiapkan fondasi kemandirian pangan, mulai dari Rice Milling Plant di Kotawaringin Timur, proyek RMU dan Rice to Rice di Pulang Pisau, hingga pabrik pakan ternak dan sentra hortikultura.
Namun, Edy juga mengingatkan tantangan besar yang tidak boleh diabaikan.
“Geografi Kalteng tidak mudah. Ada daerah terpencil yang sulit dijangkau. Ini harus kita pecahkan bersama, jangan sampai anak-anak di pedalaman tertinggal,” tegasnya.
Menurut Edy, kehadiran BGN menjadi sinyal kuat bahwa MBG bukan program seremonial. “Ini dorongan moral dan politik bagi kami untuk bergerak lebih cepat, lebih berani, dan lebih disiplin mendukung program Presiden,” pungkasnya. (red-fe)
- Penulis: D'Borneo
Saat ini belum ada komentar