Pusat Siapkan Bantuan Sumur Bor untuk Atasi Karhutla di Tanjung Puting
- account_circle niha
- calendar_month Sel, 13 Okt 2026
- visibility 31
- comment 0 komentar
Dok. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dr. Linae Victoria Aden
DAYABORNEO, Palangka Raya – Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Pemerintah pusat berencana memberikan dukungan sumur bor untuk membantu pemadaman api, terutama di kawasan gambut yang sulit ditangani.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dr. Linae Victoria Aden, menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti Rapat Paripurna ke-9 DPRD Provinsi Kalteng, Selasa (13/10/2026).
Menurut Linae, Presiden memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam menangani karhutla. Kerja sama antara pemerintah provinsi, TNI, Polri, dan berbagai unsur lainnya dinilai menjadi bagian penting dalam menghadapi kebakaran.
Namun, penanganan di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama ketika api menjalar di lahan gambut. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan peralatan dan sumber air yang memadai agar pemadaman dapat dilakukan lebih efektif.
Selain dukungan sumur bor, Pemprov Kalteng telah menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana. Pemerintah daerah juga membuka peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat sesuai kebutuhan di lapangan.
Linae mengatakan, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada pemadaman api, tetapi juga terhadap keselamatan relawan. Mereka mendapat uang saku, makanan, tambahan nutrisi, serta perlindungan asuransi.
Relawan berasal dari berbagai unsur, termasuk Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, dan aparatur sipil negara (ASN). Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dipersilakan mengirimkan lima orang untuk membantu, dengan syarat memahami teknik pemadaman.
Sementara itu, terkait usulan penetapan karhutla sebagai bencana nasional, Linae menjelaskan bahwa keputusan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari korban jiwa, kerusakan infrastruktur, luas wilayah terdampak, hingga dampak ekonomi.
Menurutnya, kondisi Kalteng saat ini belum memenuhi indikator untuk penetapan status tersebut.
Pemprov Kalteng pun terus memperkuat koordinasi lintas sektor sembari mengharapkan dukungan pemerintah pusat agar penanganan karhutla berjalan lebih optimal. (niha)
- Penulis: niha
Saat ini belum ada komentar