Kalteng Masuk 4 Besar Inflasi Nasional, Wagub Bongkar Penyebab Utamanya
- account_circle fe
- calendar_month Jum, 7 Agu 2026
- visibility 35
- comment 0 komentar
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo
PALANGKA RAYA, Dayaborneo — Kalimantan Tengah menghadapi tantangan baru dalam pengendalian harga. Meski terus didorong menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional, provinsi ini justru mencatat inflasi tertinggi di Pulau Kalimantan dan menempati posisi keempat secara nasional pada Juli 2026.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi tahunan (year-on-year) Kalimantan Tengah mencapai 4,32 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,87. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjadi penyumbang utama lonjakan inflasi tersebut.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, mengungkapkan bahwa beras lokal menjadi komoditas yang paling besar memicu kenaikan harga di daerah.
Menurutnya, tingginya minat masyarakat terhadap beras lokal, khususnya varietas Siam Unus dan Mayang, belum mampu diimbangi oleh ketersediaan pasokan di pasaran. Kondisi itu diperparah dengan hasil panen yang menurun sehingga stok beras berkualitas semakin terbatas.
“Beras lokal masih menjadi pilihan utama masyarakat, terutama warga suku Banjar. Ketika produksi menurun sementara permintaan tetap tinggi, harga otomatis mengalami kenaikan,” ujar Edy.
Berdasarkan pemantauan BPS di Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, dan Sukamara, kenaikan harga beras lokal menjadi salah satu faktor dominan yang mendorong inflasi selama Juli 2026.
Situasi tersebut menjadi perhatian serius mengingat Kalimantan Tengah saat ini sedang menjalankan berbagai program peningkatan produksi pertanian, termasuk pengembangan lahan sawah baru untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sebagai langkah pengendalian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan memperkuat berbagai intervensi, mulai dari pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, pemberian subsidi distribusi komoditas strategis, hingga memastikan kelancaran pasokan dari daerah lain apabila stok lokal belum mencukupi.
Edy menegaskan bahwa keberhasilan mengendalikan inflasi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah provinsi, tetapi memerlukan kerja sama seluruh pemerintah kabupaten dan kota.
“Angka inflasi provinsi merupakan akumulasi dari kondisi di seluruh daerah. Karena itu, kolaborasi TPID kabupaten dan kota sangat penting agar langkah pengendalian harga benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah berharap upaya tersebut mampu menekan laju inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan pokok. (red-fe)
- Penulis: fe
Saat ini belum ada komentar