Enam Fraksi DPRD Kalteng Bongkar Titik Rawan Perubahan APBD 2026
- account_circle fe
- calendar_month Kam, 10 Sep 2026
- visibility 14
- comment 0 komentar
Dok. Suasana Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Kamis (10/9/2026).
PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Perubahan APBD Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 mulai mendapat sorotan tajam dari DPRD Kalteng. Enam fraksi menyampaikan sejumlah catatan yang menyentuh langsung persoalan pendapatan daerah, ruang fiskal, belanja publik, hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Kamis (10/9/2026).
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong tersebut.
Enam fraksi menyampaikan pandangannya terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Ferry Khaidir menempatkan pemerataan pembangunan sebagai perhatian utama, terutama pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Dari Fraksi Golkar, Rahadian Fani mendorong pemerintah mengoptimalkan pendapatan daerah. Perubahan anggaran, menurut pandangan fraksi, harus dipastikan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Fraksi Gerindra melalui Endang Susilawatie menyoroti penggunaan ruang fiskal. Pengelolaan keuangan daerah diminta dilakukan secara cermat dengan mengutamakan belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Sementara Fraksi NasDem melalui Bryan Iskandar mengangkat persoalan yang lebih luas, mulai dari penurunan transfer pemerintah pusat hingga pembiayaan melalui utang daerah. Pengendalian inflasi dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan juga menjadi perhatian.
Fraksi PKB melalui Pipit Setyorini menekankan efisiensi serta kualitas belanja. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan aset daerah juga didorong, bersamaan dengan keberlanjutan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Fraksi PAN melalui Agie turut menekan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pengurangan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Transparansi dan akuntabilitas perubahan anggaran juga menjadi catatan.
Meski membawa sejumlah sorotan, seluruh fraksi pada prinsipnya menerima Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Pembahasan selanjutnya akan dilakukan antara DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (fe)
- Penulis: fe
Saat ini belum ada komentar