Belanja Daerah Lamban, Mendagri Ultimatum Pemda
- account_circle D'Borneo
- calendar_month Rab, 24 Des 2025
- visibility 158
- comment 0 komentar
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025
DAYABORNEO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekan pemerintah daerah agar tidak lengah mengejar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 menjelang tutup tahun anggaran. Ia menegaskan, rendahnya realisasi belanja daerah berpotensi menghambat perputaran ekonomi dan melemahkan daya beli masyarakat.
Arahan itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 bersama seluruh kepala daerah secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Menurut Mendagri, idealnya target pendapatan daerah dapat tercapai mendekati 100 persen. Namun yang tak kalah penting adalah keberanian daerah dalam merealisasikan belanja.
“Kalau pendapatan tinggi tapi belanja rendah, uangnya tidak beredar. Ini yang harus dihindari,” tegasnya.
Tito menjelaskan, belanja pemerintah merupakan penggerak utama roda ekonomi daerah. Ketika belanja meningkat, uang akan mengalir ke masyarakat, konsumsi rumah tangga terdongkrak, dan aktivitas ekonomi lokal bergerak. Efek lanjutan dari kondisi tersebut adalah meningkatnya kepercayaan sektor swasta untuk berinvestasi dan memperluas usaha.
Ia menyoroti peran sektor swasta, khususnya UMKM, sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah yang mampu menciptakan iklim usaha sehat, kata Tito, akan menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil sekaligus peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan data Kemendagri per 30 November 2025, total realisasi pendapatan seluruh pemerintah daerah mencapai Rp1.200 triliun atau 88,35 persen. Sementara itu, realisasi belanja baru menyentuh Rp1.082 triliun atau 75,43 persen. Angka ini masih tertinggal dibanding capaian akhir tahun 2024 yang mendekati 100 persen.
Mendagri berharap sisa waktu hingga akhir Desember dimanfaatkan maksimal untuk percepatan penyerapan anggaran. Ia mengingatkan kepala daerah agar tidak terjebak pada kehati-hatian berlebihan yang justru menahan belanja produktif.
Dalam evaluasi tersebut, Tito juga memaparkan daftar daerah dengan realisasi APBD tertinggi dan terendah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Daerah dengan capaian tinggi mendapat apresiasi, sementara daerah dengan realisasi rendah diminta segera melakukan pembenahan dan percepatan agar APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (red-fe)
- Penulis: D'Borneo
Saat ini belum ada komentar