RAPBD 2027 Disorot, DPRD Kalteng Desak Karhutla dan Kemiskinan Jadi Prioritas
- account_circle fe
- calendar_month Sel, 15 Sep 2026
- visibility 20
- comment 0 komentar
Dok. Suasana Rapat Pripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (15/9/2026), berlangsung dengan sorotan tajam dari fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kalteng Riska Agustina ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Tengah.
Fraksi PDI Perjuangan tak main-main dalam menyampaikan catatannya. Fraksi ini mendesak agar RAPBD 2027 benar-benar berdampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan warga, dengan penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai salah satu poin krusial yang tak boleh lagi jalan di tempat.
Dari kubu Fraksi Partai Golkar, sorotan diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi ini menuntut agar setiap sumber pendapatan daerah disusun dengan dasar perhitungan yang realistis, bukan sekadar target di atas kertas, sekaligus benar-benar memberi manfaat bagi daerah.
Fraksi Gerindra tak kalah keras menyoroti soal pemerataan kesejahteraan. Fraksi ini menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap kondisi kemiskinan yang masih membayangi sejumlah wilayah di Kalteng.
Sementara Fraksi Partai Demokrat menuntut pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel. Fraksi ini menekankan program-program dalam RAPBD 2027 harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar catatan administrasi belaka.
Tak berhenti di situ, seluruh fraksi kompak meminta penjelasan lebih rinci soal sumber pendanaan RAPBD 2027. Mereka menegaskan anggaran yang disusun harus benar-benar terukur dampaknya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalteng.
Pemandangan umum dari fraksi-fraksi ini akan menjadi bahan pembahasan lanjutan untuk menyempurnakan RAPBD 2027, dengan harapan hasil akhirnya lebih tepat sasaran, transparan, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (fe)
- Penulis: fe
Saat ini belum ada komentar