Digitalisasi Daerah Tak Bisa Ditunda, Gubernur Kalteng Dorong Akselerasi PAD dan Transparansi
- account_circle D'Borneo
- calendar_month Sab, 18 Apr 2026
- visibility 121
- comment 0 komentar
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menghadiri High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Kalimantan Selatan
DAYABORNEO, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menghadiri High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Kalimantan Selatan di Kahayan Ballroom Swiss-Belhotel Danum, Rabu (15/04/2026).
Forum ini menegaskan satu hal: digitalisasi bukan lagi wacana, tetapi keharusan jika daerah ingin keluar dari jebakan kebocoran dan rendahnya optimalisasi pendapatan.
Pertemuan tersebut mempertemukan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, para bupati dan wali kota, serta unsur Forkopimda dari dua provinsi. Namun lebih dari sekadar silaturahmi, forum ini menjadi ajang evaluasi serius terhadap sejauh mana pemerintah daerah benar-benar siap bertransformasi ke sistem digital.
Dalam diskusi yang berlangsung, isu klasik kembali mengemuka: masih belum maksimalnya penerapan transaksi non-tunai di sejumlah daerah, yang berdampak langsung pada transparansi dan akuntabilitas keuangan. Padahal, digitalisasi diyakini sebagai kunci untuk menekan kebocoran PAD sekaligus meningkatkan efisiensi belanja.
Agustiar Sabran secara tegas mendorong percepatan implementasi sistem digital di seluruh lini pemerintahan daerah. Ia menilai, tanpa keberanian berbenah, daerah akan terus tertinggal dan sulit bersaing dalam era ekonomi digital.
“Digitalisasi bukan sekadar modernisasi, tapi soal keberanian mengubah sistem agar lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Momentum pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi lintas daerah di Kalimantan. Kolaborasi antardaerah dinilai menjadi kunci untuk mempercepat adopsi teknologi, sekaligus memastikan tidak ada daerah yang berjalan sendiri-sendiri.
Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan di Kalimantan Tengah memperlihatkan posisi strategis provinsi ini dalam mendorong integrasi digital di wilayah Kalimantan. Pertukaran pengalaman dan praktik terbaik diharapkan mampu mempercepat adaptasi kebijakan berbasis teknologi di tingkat daerah.
Jika komitmen ini tidak diikuti langkah nyata, digitalisasi hanya akan berhenti di forum-forum seremonial. Namun jika dijalankan serius, transformasi ini bisa menjadi pintu masuk bagi peningkatan PAD, pelayanan publik yang lebih cepat, dan tata kelola pemerintahan yang benar-benar bersih.
- Penulis: D'Borneo
Saat ini belum ada komentar