Sabtu, 12 Sep 2026
light_mode
Beranda » Pemprov Kalteng » Agustiar Sabran Dorong Sinergi Pemprov dan Polri Jaga Kondusivitas Kalteng

Agustiar Sabran Dorong Sinergi Pemprov dan Polri Jaga Kondusivitas Kalteng

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Rab, 18 Feb 2026
  • visibility 185
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangkaraya – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menekankan pentingnya peran Kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan daerah sebagai prasyarat utama percepatan pembangunan. Pesan tersebut ia sampaikan saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Polri tingkat Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2026, Rabu (18/2/2026).

Dalam arahannya, Agustiar menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian atas kontribusi nyata mereka menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Menurutnya, tantangan Kalimantan Tengah tidak ringan karena wilayahnya luas, memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, serta masyarakat yang majemuk dari berbagai latar belakang budaya.

Agustiar mengingatkan bahwa kearifan lokal masyarakat Dayak yang hidup dalam filosofi rumah betang mengajarkan nilai kebersamaan, kesetaraan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap hukum adat maupun hukum negara. Nilai-nilai tersebut, kata dia, harus menjadi rujukan bersama dalam membangun rasa aman dan memperkuat harmoni sosial di tengah keberagaman.

“Nilai rumah betang mengajarkan kita hidup berdampingan dengan damai. Ini sejalan dengan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Agustiar.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjadikan masyarakat lokal sebagai tuan rumah di daerah sendiri. Upaya tersebut, menurutnya, dilakukan melalui penguatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan lapangan kerja agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh warga.

Agustiar menilai sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan menjadi kunci agar program pembangunan berjalan efektif. Ia berharap Polri terus meningkatkan pelayanan publik yang profesional, cepat, dan transparan, sekaligus tetap tegas dalam penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran.

“Kita tidak bisa bergerak sendiri. Dengan sinergi yang kuat, keamanan terjaga, pembangunan berjalan, dan kesejahteraan masyarakat bisa kita wujudkan bersama,” tegasnya. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo Ubah Tata Kelola Ekspor SDA, Negara Ambil Kendali Komoditas Strategis

    Prabowo Ubah Tata Kelola Ekspor SDA, Negara Ambil Kendali Komoditas Strategis

    • calendar_month Kam, 21 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 46
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah besar dalam membenahi tata kelola sumber daya alam nasional dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Kebijakan tersebut diumumkan langsung Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Melalui aturan baru itu, pemerintah menetapkan ekspor […]

  • Tawon Vespa Bersarang di Atap Rumah Warga Kereng Bangkirai, Bikin Ngeri!

    Tawon Vespa Bersarang di Atap Rumah Warga Kereng Bangkirai, Bikin Ngeri! 

    • calendar_month Sen, 17 Agu 2026
    • account_circle fe
    • visibility 54
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo — Keberadaan tawon vespa di bawah atap rumah membuat warga Jalan Maduhara, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Palangka Raya, harus lebih waspada. Khawatir membahayakan penghuni rumah, warga memilih meminta bantuan petugas untuk melakukan evakuasi sarang tersebut, Minggu (16/8/2026). Laporan disampaikan Ivan melalui Call Center 112 sekitar pukul 18.20 WIB. Mendapat laporan itu, […]

  • Sepanjang 2025, KPK Terima 5.020 Laporan Gratifikasi

    Sepanjang 2025, KPK Terima 5.020 Laporan Gratifikasi

    • calendar_month Kam, 1 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 118
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah menerima 5.020 laporan gratifikasi sepanjang tahun 2025. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 4.220 laporan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, hingga Rabu (31/12/2025), total objek gratifikasi yang dilaporkan mencapai 5.799 item. “Penerimaan laporan gratifikasi tahun 2025 meningkat cukup tinggi. Tercatat sampai […]

  • Prabowo Perkuat Pertahanan Udara, Indonesia Mulai Masuk Era Alutsista Generasi Baru

    Prabowo Perkuat Pertahanan Udara, Indonesia Mulai Masuk Era Alutsista Generasi Baru

    • calendar_month Sen, 18 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 68
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Pemerintah mulai mempercepat transformasi kekuatan udara nasional. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, sebagai bagian dari modernisasi pertahanan yang telah disiapkan dalam beberapa tahun terakhir, Jakarta, Senin (18/5/2026). Penyerahan tersebut tidak hanya menghadirkan pesawat tempur baru, tetapi juga memperkuat sistem […]

  • Hutan Lenyap, Negara Merugi Rp175 Triliun: Siapa Diuntungkan dari Kerusakan Ini?

    Hutan Lenyap, Negara Merugi Rp175 Triliun: Siapa Diuntungkan dari Kerusakan Ini?

    • calendar_month Sel, 6 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 223
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Di balik jargon pembangunan dan investasi, kerusakan hutan Indonesia terus menyisakan pertanyaan mendasar: siapa yang sebenarnya diuntungkan, dan siapa yang harus menanggung akibatnya? Data terbaru menunjukkan, kerusakan kawasan hutan bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga lubang besar dalam keuangan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, potensi kerugian negara akibat kerusakan hutan mencapai […]

  • Sengketa Lahan Belum Tuntas, DPRD Kalteng Tagih Tanggung Jawab PT Asmin

    Sengketa Lahan Belum Tuntas, DPRD Kalteng Tagih Tanggung Jawab PT Asmin

    • calendar_month Kam, 25 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 36
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Sengketa lahan yang menyeret nama PT Asmin Bara Baronang kembali menjadi sorotan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, dewan secara terbuka mempertanyakan keseriusan perusahaan dalam menyelesaikan konflik dengan masyarakat yang hingga kini belum sepenuhnya menemukan titik akhir. Tak hanya persoalan lahan, DPRD juga mengangkat sejumlah […]

expand_less