Selasa, 28 Jul 2026
light_mode
Beranda » Berita Daerah » Kapuas Paling Tertekan, Inflasi Tembus 5 Persen

Kapuas Paling Tertekan, Inflasi Tembus 5 Persen

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Kam, 2 Jul 2026
  • visibility 34
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Tekanan kenaikan harga di Kalimantan Tengah belum merata. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Kabupaten Kapuas menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di provinsi ini, sementara Kabupaten Sukamara mencatat laju kenaikan harga paling rendah sepanjang Juni 2026.

Selisih inflasi antarwilayah tersebut menjadi sinyal bahwa daya beli masyarakat di setiap daerah menghadapi tekanan yang berbeda, bergantung pada kondisi pasokan, distribusi, hingga harga komoditas di lapangan.

Plt. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Maria Wahyu Utami, mengungkapkan inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) Kalimantan Tengah pada Juni 2026 mencapai 4,47 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,61.

“Kabupaten Kapuas menjadi daerah dengan inflasi year-on-year tertinggi sebesar 5,01 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Sukamara sebesar 3,81 persen,” ujar Maria, Rabu (1/7/2026).

Tak hanya secara tahunan, Kapuas juga memimpin inflasi bulanan (month-to-month) sebesar 0,33 persen, sedangkan Sukamara kembali menjadi yang terendah dengan 0,13 persen.

Tingginya inflasi di Kapuas tidak lepas dari lonjakan harga sejumlah komoditas strategis yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Beras, bensin, minyak goreng, cabai rawit, ikan nila, ikan patin, bahan bakar rumah tangga, hingga tarif angkutan udara menjadi penyumbang utama kenaikan harga di Kalimantan Tengah.

BPS mencatat hampir seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Tekanan terbesar datang dari kelompok makanan, minuman dan tembakau, transportasi, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya yang menjadi motor utama kenaikan Indeks Harga Konsumen.

Meski demikian, tidak semua harga bergerak naik. Beberapa komoditas seperti daging ayam ras, terong, kelapa, cumi-cumi, dan buah naga justru mengalami penurunan harga sehingga sedikit meredam laju inflasi.

Perbedaan tingkat inflasi antarwilayah dinilai mencerminkan belum meratanya stabilitas pasokan dan distribusi barang di Kalimantan Tengah.

Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan distribusi pangan tetap lancar serta gejolak harga kebutuhan pokok tidak semakin membebani masyarakat, terutama di daerah dengan tekanan inflasi paling tinggi seperti Kabupaten Kapuas. (red-fe) 

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pimpinan DPRD Kalteng Ikuti Retret Nasional di Akmil

    Pimpinan DPRD Kalteng Ikuti Retret Nasional di Akmil

    • calendar_month Sab, 18 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 193
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia mengikuti retret nasional di Akademi Militer, Magelang, pada 15–19 April 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat integritas kepemimpinan sekaligus menyelaraskan arah pembangunan pusat dan daerah. Sebanyak 478 pimpinan parlemen daerah ambil bagian dalam agenda yang diinisiasi oleh Lembaga Ketahanan Nasional tersebut. Dari Kalimantan Tengah, […]

  • Pemprov Kalteng Dorong Konsultan Lokal Lebih Profesional dan Kompetitif

    Pemprov Kalteng Dorong Konsultan Lokal Lebih Profesional dan Kompetitif

    • calendar_month Kam, 21 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 85
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme jasa konsultan lokal. Komitmen tersebut disampaikan dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) XII Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang digelar di Hotel Best Western Batang Garing Palangka Raya, Kamis (21/5/2026). Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Perekonomian […]

  • Nuzulul Quran di Palangka Raya, Gubernur Agustiar: Persatuan Jadi Kunci Hadapi Tantangan Zaman

    Nuzulul Quran di Palangka Raya, Gubernur Agustiar: Persatuan Jadi Kunci Hadapi Tantangan Zaman

    • calendar_month Sel, 10 Mar 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 76
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyerukan pentingnya memperkuat persatuan dan kebersamaan dalam momentum Peringatan Nuzulul Quran 1447 Hijriah. Seruan itu disampaikan saat kegiatan Buka Puasa Bersama dan Peringatan Nuzulul Quran yang digelar di Aula Masjid Raya Darussalam Palangka Raya, Selasa (10/3/2026). Di hadapan aparatur sipil negara dan tokoh masyarakat yang hadir, […]

  • https://dayaborneo.com/wp-admin/post-new.php

    Ekspor CPO Diselidiki Kejagung, Kerugian Negara Ditaksir Rp10–14 Triliun

    • calendar_month Rab, 11 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 163
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Kejaksaan Agung terus mengusut dugaan korupsi dalam kegiatan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya yang dinilai telah merugikan keuangan negara dalam jumlah fantastis. Berdasarkan penghitungan awal, potensi kerugian negara akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp10 triliun hingga Rp14 triliun. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Syarief […]

  • Pansus Raperda Konflik Mandek: Pemprov Datang Tanpa DIM

    Pansus Raperda Konflik Mandek: Pemprov Datang Tanpa DIM

    • calendar_month Rab, 25 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 84
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Tengah yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sengketa dan Penyelesaian Konflik pada Selasa (24/2/2026) berjalan pincang dan berujung ditunda. Penyebabnya terang-benderang: perwakilan Pemerintah Provinsi Kalteng datang tanpa membawa Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang sejak awal diminta sebagai bahan utama pengayaan substansi regulasi. Anggota DPRD […]

  • Dishut Tak Punya Alasan Cuci Tangan Lindungi Hutan

    Dishut Tak Punya Alasan Cuci Tangan Lindungi Hutan

    • calendar_month Ming, 28 Des 2025
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 227
    • 0Komentar

    Pernyataan bahwa penindakan kejahatan kehutanan bukan kewenangan Dinas Kehutanan (Dishut) patut dikritisi secara serius. Dalam konteks kerusakan hutan yang kian masif, narasi semacam ini justru berisiko memperlemah kehadiran negara di sektor yang paling rentan terhadap kejahatan terorganisir. Negara tidak pernah merancang sistem perlindungan hutan sebagai mekanisme yang sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian. Dalam kerangka hukum kehutanan, […]

expand_less