Jumat, 29 Mei 2026
light_mode
Beranda » Berita Nasional » Presiden Prabowo Dorong Ketahanan Pangan dan Energi Hadapi Krisis Global Di KTT ASEAN ke-48

Presiden Prabowo Dorong Ketahanan Pangan dan Energi Hadapi Krisis Global Di KTT ASEAN ke-48

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Sab, 9 Mei 2026
  • visibility 26
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO Presiden Prabowo Subianto menuntaskan rangkaian kunjungan kerja ke Filipina dalam agenda Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-48 di Cebu dengan membawa semangat penguatan ketahanan pangan dan energi sebagai prioritas kawasan Asia Tenggara menghadapi ketidakpastian global.

Dalam berbagai sesi pertemuan, Presiden Prabowo bersama para pemimpin ASEAN menekankan pentingnya memperkuat kerja sama regional untuk menjaga stabilitas kawasan di tengah ancaman krisis pangan, energi, dan gejolak geopolitik dunia.

Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa para pemimpin ASEAN memiliki pandangan yang sama terkait perlunya membangun kawasan yang lebih tangguh dan mandiri.

“Ketahanan pangan dan energi menjadi fokus utama pembahasan karena tantangan global saat ini semakin kompleks dan tidak pasti,” ujar Sugiono dalam keterangan pers, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, KTT ke-48 ASEAN menghasilkan sejumlah langkah konkret untuk memperkuat ketahanan kawasan. Salah satunya melalui penguatan kerja sama energi lewat ASEAN Petroleum Security Agreement serta sektor pangan melalui skema ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR).

Selain isu ekonomi dan ketahanan kawasan, forum tersebut juga membahas perkembangan politik di Myanmar pascapemilu dan pembentukan pemerintahan baru. Para pemimpin ASEAN mengapresiasi sejumlah perkembangan positif, termasuk pembebasan ribuan tahanan politik dan perubahan status tahanan Aung San Suu Kyi.

Presiden Prabowo juga menyampaikan pentingnya pendekatan damai dalam menyelesaikan berbagai persoalan regional, termasuk ketegangan perbatasan antara Thailand dan Kamboja.

“Persoalan perbatasan harus diselesaikan melalui dialog, negosiasi, dan kerja sama yang memberi manfaat bagi masyarakat,” tutur Sugiono.

Melalui forum ASEAN ini, Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai negara yang aktif mendorong stabilitas, perdamaian, dan kerja sama regional demi menghadapi tantangan global yang terus berkembang. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menag Minta Maaf Soal Polemik Zakat: ‘Saya Tidak Bermaksud Mengurangi Kewajiban’

    Menag Minta Maaf Soal Polemik Zakat: ‘Saya Tidak Bermaksud Mengurangi Kewajiban’

    • calendar_month Sen, 2 Mar 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 312
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar akhirnya buka suara terkait polemik pernyataannya soal zakat yang memicu perdebatan di ruang publik. Ia menyampaikan permohonan maaf sekaligus meluruskan bahwa zakat tetap berstatus fardhu ‘ain dan tidak pernah berubah sebagai rukun Islam. “Saya memohon maaf atas pernyataan saya yang menimbulkan kesalahpahaman. Perlu saya tegaskan, zakat adalah fardhu […]

  • APBD Kalteng Terjun Bebas 34,71 Persen, Pemprov Dipaksa Pangkas Ambisi Pembangunan 2026

    APBD Kalteng Terjun Bebas 34,71 Persen, Pemprov Dipaksa Pangkas Ambisi Pembangunan 2026

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 91
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Realitas pahit fiskal menghantam Kalimantan Tengah pada 2026. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalteng anjlok tajam hingga 34,71 persen. Dari sebelumnya Rp8,3 triliun pada 2025, kini hanya tersisa sekitar Rp5,4 triliun. Kondisi ini memaksa Pemerintah Provinsi Kalteng mengerem ambisi dan mengerucutkan arah pembangunan secara ketat. Penurunan drastis ini bukan […]

  • Pemprov Kalteng Didesak Tegas, WPR–IPR Harus Dipercepat di Tengah Tekanan Razia Tambang Rakyat

    Pemprov Kalteng Didesak Tegas, WPR–IPR Harus Dipercepat di Tengah Tekanan Razia Tambang Rakyat

    • calendar_month Kam, 16 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 116
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah didorong mengambil langkah tegas dan terukur dalam menyelesaikan polemik tambang rakyat yang terus memanas. Di tengah intensitas razia di lapangan, kepastian hukum melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dinilai belum bergerak secepat kebutuhan masyarakat. Wakil Gubernur Edy Pratowo menegaskan Pemprov tidak tinggal diam. […]

  • Pendapatan Ngebut, Belanja APBD Kalteng Baru 53,29 Persen

    Pendapatan Ngebut, Belanja APBD Kalteng Baru 53,29 Persen

    • calendar_month Ming, 21 Des 2025
    • account_circle fe
    • visibility 224
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang belum sepenuhnya seimbang antara pendapatan dan belanja. Data terbaru Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 6 Desember 2025 mencatat realisasi pendapatan daerah telah mencapai 66,24 persen, sementara […]

  • Pidana Kerja Sosial Mulai Berlaku 2026

    Pidana Kerja Sosial Mulai Berlaku 2026

    • calendar_month Sen, 29 Des 2025
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 107
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Pemerintah memastikan penerapan hukuman pidana kerja sosial akan mulai dilaksanakan seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada Januari 2026. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyampaikan bahwa skema pidana kerja sosial tersebut telah dipersiapkan secara bertahap, termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah daerah di […]

  • UU PPRT Disahkan, Negara Resmi Lindungi Pekerja Rumah Tangga

    UU PPRT Disahkan, Negara Resmi Lindungi Pekerja Rumah Tangga

    • calendar_month Sab, 25 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 21
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Senayan, Selasa (21/04/2026). Pengesahan ini menjadi tonggak penting setelah bertahun-tahun perjuangan advokasi, dan langsung disambut tepuk tangan serta haru para pekerja rumah tangga yang hadir. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mewakili Presiden Prabowo Subianto, […]

expand_less