Sabtu, 30 Mei 2026
light_mode
Beranda » Berita Daerah » Karhutla Mengintai 2026, BPBD Kalteng Peringatkan Daerah Jangan Lengah Hadapi Musim Kemarau

Karhutla Mengintai 2026, BPBD Kalteng Peringatkan Daerah Jangan Lengah Hadapi Musim Kemarau

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Rab, 28 Jan 2026
  • visibility 46
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kembali membayangi Kalimantan Tengah pada 2026. Menghadapi potensi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pengendalian Karhutla secara daring, sebagai langkah awal memperketat kewaspadaan lintas daerah, Kamis (22/1/2026).

Rapat ini melibatkan Kepala Pelaksana BPBD kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, BMKG Provinsi Kalimantan Tengah, serta BPJS Ketenagakerjaan. Forum tersebut menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengulang kelengahan yang berujung pada bencana kabut asap.

Sambutan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan Sekretaris BPBD Kalteng, Noor Aswad. Ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak boleh bersifat reaktif dan harus dimulai jauh sebelum musim kemarau tiba.

“Kesiapsiagaan harus dilakukan sejak awal. Pencegahan menjadi kunci utama agar kebakaran hutan dan lahan dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan dampak luas bagi masyarakat,” tegas Noor Aswad.

Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat, khususnya di wilayah rawan karhutla. Penguatan posko dan pos lapangan dinilai krusial untuk mempercepat respons di lapangan.

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalteng, Alpius Patanan, memaparkan langkah konkret penanganan karhutla sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017.

“Penanganan karhutla dilakukan secara terpadu, mulai dari pengkajian cepat, patroli gabungan, penguatan posko, hingga penegakan hukum,” ujar Alpius. Ia menambahkan, optimalisasi sumur bor, sekat bakar, sekat kanal, sistem peringatan dini, serta mobilisasi relawan menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pengendalian.

Dari sisi iklim, BMKG Kalteng mengingatkan potensi El Nino lemah pada 2026. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Kalteng, Anton Budiyono, menegaskan perlunya peningkatan kesiapsiagaan.

“Musim kemarau berpotensi terjadi dengan sifat sebagian di bawah normal. Ini tetap membutuhkan kewaspadaan penuh,” katanya.

BPBD Kalteng menegaskan, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat demi mencegah karhutla meluas dan memastikan Kalimantan Tengah tidak kembali terjebak dalam krisis kabut asap. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lapor Pak Gub: Suara Rakyat Kini Langsung Sampai ke Gubernur Kalteng

    Lapor Pak Gub: Suara Rakyat Kini Langsung Sampai ke Gubernur Kalteng

    • calendar_month Ming, 3 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 174
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menghadirkan terobosan baru dalam pelayanan publik melalui kanal pengaduan digital “Lapor Pak Gub”, sebuah platform yang membuka jalur komunikasi langsung antara masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalteng. Inovasi tersebut menjadi ruang terbuka bagi warga Kalimantan Tengah untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun masukan secara cepat, mudah, dan transparan. Melalui kanal […]

  • Pemprov Kalteng dan Bawaslu Siapkan Benteng Informasi Pemilu, Perang Terbuka Lawan Hoaks

    Pemprov Kalteng dan Bawaslu Siapkan Benteng Informasi Pemilu, Perang Terbuka Lawan Hoaks

    • calendar_month Kam, 29 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 62
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai memasang kuda-kuda menghadapi dinamika Pemilu dengan menggandeng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah. Sinergi ini dibahas serius dalam audiensi dan rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang digelar di Aula Kanderang Tingang Diskominfosantik Kalteng, Selasa (27/1/2026). Langkah ini menegaskan sikap Pemprov Kalteng untuk tidak memberi ruang […]

  • Prabowo Tegaskan Kekayaan Alam Tak Boleh Bocor

    Prabowo Tegaskan Kekayaan Alam Tak Boleh Bocor

    • calendar_month Kam, 21 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 41
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus menjadi kekuatan nasional yang sepenuhnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Penegasan itu disampaikan Presiden saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara […]

  • Rehabilitasi Hutan Kalteng Baru 18 Persen, DPRD Soroti Lemahnya Pengawasan dan Kinerja Kehutanan

    Rehabilitasi Hutan Kalteng Baru 18 Persen, DPRD Soroti Lemahnya Pengawasan dan Kinerja Kehutanan

    • calendar_month Sab, 16 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 73
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kembali melontarkan kritik keras terhadap kinerja sektor kehutanan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Sorotan tajam itu muncul setelah capaian rehabilitasi hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dinilai masih jauh dari target yang ditetapkan. Dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang […]

  • UU PPRT Disahkan, Negara Resmi Lindungi Pekerja Rumah Tangga

    UU PPRT Disahkan, Negara Resmi Lindungi Pekerja Rumah Tangga

    • calendar_month Sab, 25 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 21
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Senayan, Selasa (21/04/2026). Pengesahan ini menjadi tonggak penting setelah bertahun-tahun perjuangan advokasi, dan langsung disambut tepuk tangan serta haru para pekerja rumah tangga yang hadir. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mewakili Presiden Prabowo Subianto, […]

  • Reforma Agraria Kalteng Disorot, DPR RI Tekan Perlindungan Hak Rakyat

    Reforma Agraria Kalteng Disorot, DPR RI Tekan Perlindungan Hak Rakyat

    • calendar_month Jum, 24 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 247
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Isu agraria kembali menjadi sorotan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Kalimantan Tengah. Pertemuan strategis yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Kamis (23/4/2026), mempertemukan Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam satu forum koordinasi lintas level pemerintahan. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, […]

expand_less