Pemprov Kalteng Perkuat Kapasitas ASN Wujudkan Pelayanan Publik Berbasis HAM

DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai fondasi mewujudkan pelayanan publik yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN Tahun 2026 yang dibuka Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, di Hotel Palangka Raya, Kamis (30/4/2026).

Dalam sambutannya, Linae menekankan bahwa HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan menjadi tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, serta memenuhinya.

Dalam konteks birokrasi, ASN memegang peran strategis sebagai pelaksana kebijakan sekaligus garda terdepan pelayanan publik, sehingga pemahaman terhadap nilai-nilai HAM menjadi hal yang fundamental.

Menurut Linae, penguatan kapasitas HAM bagi ASN tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga membentuk sikap dan keterampilan aparatur agar mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam setiap kebijakan maupun pelayanan kepada masyarakat.

“ASN harus mampu menghadirkan pelayanan yang adil, setara, dan bebas diskriminasi. Ini menjadi bagian penting dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang responsif dan berkeadilan,” ujarnya.

Ia mengakui, implementasi nilai-nilai HAM dalam praktik birokrasi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek internalisasi pemahaman dan konsistensi penerapan di lapangan.

Karena itu, kegiatan penguatan kapasitas dinilai penting sebagai ruang pembelajaran sekaligus penguatan komitmen bersama untuk menghadirkan birokrasi yang lebih humanis dan profesional.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Tengah, Meinalita Samosir, menekankan bahwa peran ASN sangat strategis sebagai garda terdepan dalam implementasi nilai-nilai HAM.

“Sejahluh ini masih terdapat tantangan berupa belum meratanya pemahaman dan literasi HAM di kalangan ASN, sehingga kegiatan ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas tersebut,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan ASN dalam mengintegrasikan nilai HAM ke dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta pelayanan publik.

Selain itu, kegiatan ini juga mendorong ASN untuk mampu mengidentifikasi potensi pelanggaran HAM, mencegah diskriminasi, serta memastikan setiap program berjalan sesuai prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap ASN dapat menjadi agen perubahan yang menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, responsif terhadap kelompok rentan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan. (red-fe)