Serapan APBD Kalteng Baru 30,61 Persen di Semester II

PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Kinerja penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir Juli 2026 masih jauh dari harapan. Realisasi keuangan baru mencapai 30,61 persen, atau hanya sekitar Rp1,66 triliun dari total pagu Rp5,45 triliun, terpaut hampir 30 persen dari target semester II yang seharusnya sudah menyentuh 60 persen.

Data tersebut dipaparkan Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, dalam Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Tahun 2026 di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (4/8/2026).

Menurut Linae, kondisi itu menunjukkan adanya deviasi minus sebesar 29,39 persen, sehingga percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tidak bisa lagi ditunda apabila target pembangunan ingin tercapai.

“Target triwulan pertama sebesar 20 persen, triwulan kedua 50 persen, triwulan ketiga 85 persen, dan per 15 November harus mencapai 100 persen untuk fisik. Karena itu hambatan harus segera diidentifikasi dan diselesaikan,” ujarnya.

Tak hanya realisasi keuangan yang masih rendah, capaian fisik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga baru berada di angka 32,51 persen.

Ironisnya, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) strategis justru menjadi penyumbang realisasi terendah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) misalnya, baru menyerap 8,41 persen anggaran dengan realisasi fisik hanya 4,69 persen. Disusul Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar 8,79 persen, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru mencapai 10,26 persen.

Sebaliknya, OPD dengan realisasi tertinggi ditempati Biro Organisasi sebesar 57,31 persen, diikuti Badan Penghubung sebesar 55,36 persen, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebesar 53,35 persen.

Kondisi serupa juga terjadi di tingkat kabupaten dan kota. Dari total pagu APBD kabupaten/kota sebesar Rp21,05 triliun, realisasi keuangan baru mencapai 39,65 persen, masih tertinggal 20,35 persen dari target 60 persen.

Kabupaten Sukamara menjadi daerah dengan penyerapan tertinggi sebesar 50,71 persen, disusul Gunung Mas (46,32 persen) dan Katingan (44,98 persen). Sementara posisi terbawah ditempati Seruyan (32,51 persen), Barito Utara (33,57 persen) dan Barito Selatan (33,90 persen).

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menegaskan rendahnya serapan anggaran harus menjadi perhatian serius seluruh kepala daerah dan pimpinan OPD. Ia mengingatkan pemerintah pusat kini memberi perhatian khusus terhadap daerah yang lamban merealisasikan anggaran.

“Jangan sampai anggaran hanya tersimpan di kas daerah. Uang itu harus bergerak untuk masyarakat, menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menyelesaikan program pembangunan. Kalau terus lambat, daerah sendiri yang akan menanggung risikonya,” tegas Edy.

Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mempercepat proses pengadaan barang dan jasa tanpa mengabaikan aturan hukum. Menurutnya, efisiensi anggaran bukan alasan untuk menunda pembangunan, melainkan harus dijawab dengan inovasi dan peningkatan kinerja.

Selain mendorong percepatan belanja, Edy meminta seluruh pemerintah daerah tetap waspada menghadapi musim kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sembari memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan sesuai target demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. (red-fe)