Sabtu, 12 Sep 2026
light_mode
Beranda » Berita Daerah » Wagub Edy: Efisiensi Bukan Alasan, Pembangunan Katingan Harus Terus Bergerak

Wagub Edy: Efisiensi Bukan Alasan, Pembangunan Katingan Harus Terus Bergerak

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Sen, 20 Jul 2026
  • visibility 63
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Kasongan Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tidak menjadikan keterbatasan fiskal sebagai alasan memperlambat pembangunan.

Pesan itu disampaikan saat memimpin Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kabupaten Katingan di Halaman Kantor Bupati Katingan, Senin (20/7/2026).

Bagi Edy, tantangan anggaran justru menjadi ujian bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa pelayanan publik tetap bisa berjalan optimal dengan belanja yang lebih tepat sasaran.

“Efisiensi bukan berarti pembangunan berhenti atau pelayanan kepada masyarakat dikurangi. Justru kita dituntut lebih cerdas menentukan prioritas sehingga setiap rupiah benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk program yang nyata,” tegas Edy.

Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa kualitas pembangunan tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kemampuan pemerintah mengelola setiap program secara efektif.

Dalam amanatnya, Edy mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan peringatan hari jadi Kabupaten Katingan sebagai momentum mengevaluasi sekaligus mempercepat pembangunan daerah. Ia menilai usia 24 tahun bukan lagi fase membangun fondasi, melainkan saatnya memperkuat daya saing dan mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa.

“Pembangunan harus dirasakan seluruh masyarakat, bukan hanya yang berada di pusat kabupaten. Desa-desa, kawasan pedalaman, hingga wilayah terpencil juga harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujarnya.

Menurut Edy, Kalimantan Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang besar. Namun, potensi tersebut tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak dibarengi kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap membuka ruang kerja sama dengan seluruh daerah untuk mempercepat pembangunan yang berkeadilan tanpa meninggalkan nilai-nilai Huma Betang sebagai identitas masyarakat Dayak.

“Daerah yang maju bukan daerah yang bergantung terus kepada pihak lain, tetapi daerah yang mampu mengembangkan potensi sendiri tanpa kehilangan jati dirinya,” kata Edy.

Momentum HUT ke-24 Katingan juga menjadi pengingat bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks. Selain meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar, pemerintah daerah dituntut mampu memperkuat ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak bagi warga.

Perayaan hari jadi tahun ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi panggung evaluasi terhadap arah pembangunan daerah. Di tengah tekanan efisiensi anggaran, masyarakat kini menaruh harapan agar pemerintah mampu membuktikan bahwa pembangunan tetap berjalan, pelayanan publik tetap hadir, dan kesejahteraan masyarakat terus menjadi prioritas utama, bukan sekadar slogan dalam setiap peringatan hari jadi daerah. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK Bongkar Celah Korupsi Kehutanan, Potensi Kerugian Negara Capai Rp355 Triliun

    KPK Bongkar Celah Korupsi Kehutanan, Potensi Kerugian Negara Capai Rp355 Triliun

    • calendar_month Sab, 2 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 127
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat langkah pencegahan korupsi di sektor kehutanan dengan meluncurkan dua kajian strategis yang menyoroti tata niaga kayu dan pelepasan kawasan hutan. Langkah ini dinilai mendesak di tengah besarnya potensi kebocoran penerimaan negara serta masih tingginya angka perkara korupsi yang membelit sektor pengelolaan sumber daya alam tersebut. Peluncuran kajian dilakukan […]

  • Sudaryono Nahkodai Badan Gizi Nasional, Komitmen Wujudkan Tata Kelola Bersih

    Sudaryono Nahkodai Badan Gizi Nasional, Komitmen Wujudkan Tata Kelola Bersih

    • calendar_month Kam, 23 Jul 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 21
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) kini resmi berada di bawah kepemimpinan Sudaryono. Presiden Prabowo Subianto melantik mantan Wakil Menteri Pertanian itu sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026), untuk melanjutkan pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah di sektor gizi nasional. Pengangkatan Sudaryono ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian […]

  • Wagub Edy Pratowo Dorong Pendidikan Siap Kerja, UMPR Jawab Lewat D1 Pertanian

    Wagub Edy Pratowo Dorong Pendidikan Siap Kerja, UMPR Jawab Lewat D1 Pertanian

    • calendar_month Kam, 23 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 51
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mendorong perubahan arah pendidikan tinggi saat menghadiri Wisuda Gelombang I Tahun 2026 di Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Kamis (23/4/2026). Momentum wisuda yang meluluskan 723 mahasiswa itu sekaligus diwarnai peluncuran Program D1 Vokasi Pertanian dan peletakan batu pertama pembangunan UMPR Hall. Namun bagi pemerintah […]

  • Prabowo Ubah Tata Kelola Ekspor SDA, Negara Ambil Kendali Komoditas Strategis

    Prabowo Ubah Tata Kelola Ekspor SDA, Negara Ambil Kendali Komoditas Strategis

    • calendar_month Kam, 21 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 46
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah besar dalam membenahi tata kelola sumber daya alam nasional dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Kebijakan tersebut diumumkan langsung Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Melalui aturan baru itu, pemerintah menetapkan ekspor […]

  • Prabowo Lantik Donny Ermawan dan Yos Sunitiyoso Pimpin Universitas Republik Indonesia

    Prabowo Lantik Donny Ermawan dan Yos Sunitiyoso Pimpin Universitas Republik Indonesia

    • calendar_month Kam, 23 Jul 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 25
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan kepemimpinan pertama Universitas Republik Indonesia (URI) dengan melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI. Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026), sebagai bagian dari penguatan sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia nasional. Pelantikan kedua pimpinan URI tersebut […]

  • Hutan Lenyap, Negara Merugi Rp175 Triliun: Siapa Diuntungkan dari Kerusakan Ini?

    Hutan Lenyap, Negara Merugi Rp175 Triliun: Siapa Diuntungkan dari Kerusakan Ini?

    • calendar_month Sel, 6 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 223
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Di balik jargon pembangunan dan investasi, kerusakan hutan Indonesia terus menyisakan pertanyaan mendasar: siapa yang sebenarnya diuntungkan, dan siapa yang harus menanggung akibatnya? Data terbaru menunjukkan, kerusakan kawasan hutan bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga lubang besar dalam keuangan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, potensi kerugian negara akibat kerusakan hutan mencapai […]

expand_less