Sabtu, 31 Okt 2026
light_mode
Beranda » Berita Daerah » Kartini Tak Cukup Dirayakan, Perempuan Kalteng Harus Jadi Motor Perubahan Nyata

Kartini Tak Cukup Dirayakan, Perempuan Kalteng Harus Jadi Motor Perubahan Nyata

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Sel, 21 Apr 2026
  • visibility 60
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Peringatan Hari Kartini ke-147 di Kalimantan Tengah tak berhenti pada seremoni. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa semangat Raden Ajeng Kartini harus diwujudkan dalam peran nyata perempuan di tengah tantangan zaman.

Dalam peringatan yang digelar di Aula Jayang Tingang, Selasa (21/4/2026), Gubernur secara terbuka menyatakan bahwa perempuan kini tidak lagi sekadar pelengkap, tetapi sudah menjadi kekuatan utama dalam menopang ekonomi dan pembangunan daerah.

“Perempuan di Kalteng bukan hanya pilar keluarga, tapi juga motor penggerak ekonomi. Ini fakta yang tidak bisa dibantah,” tegasnya.

Ia menyoroti bahwa kontribusi perempuan sudah terlihat di berbagai lini, mulai dari birokrasi, dunia pendidikan, layanan kesehatan, hingga sektor UMKM. Namun, menurutnya, peran tersebut harus terus diperkuat agar tidak sekadar simbolis, melainkan benar-benar menentukan arah pembangunan.

Gubernur juga mengingatkan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam mengawal isu-isu krusial daerah. Ia mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam menekan angka stunting, mencegah perkawinan usia anak, hingga melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi persoalan serius.

Tak hanya itu, ia menegaskan pentingnya peran perempuan dalam memastikan program pemerintah tepat sasaran, termasuk melalui Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang menyasar langsung masyarakat.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kalteng, Aisyah Thisia Agustiar Sabran, mengingatkan bahwa perjuangan Kartini di era modern tidak cukup dimaknai sebagai kesetaraan semata.

“Perempuan hari ini harus berani mengambil peran strategis, bukan hanya hadir, tapi menentukan,” ujarnya tegas.

Peringatan ini juga diwarnai fashion show kebaya bertajuk “Pesona Kartini 2026 The Heritage Runaway”. Namun lebih dari sekadar simbol budaya, momentum ini menjadi pengingat bahwa perjuangan Kartini belum selesai—dan kini berada di tangan perempuan masa kini untuk benar-benar mengubah keadaan. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo Perkuat Pertahanan Udara, Indonesia Mulai Masuk Era Alutsista Generasi Baru

    Prabowo Perkuat Pertahanan Udara, Indonesia Mulai Masuk Era Alutsista Generasi Baru

    • calendar_month Sen, 18 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 83
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Pemerintah mulai mempercepat transformasi kekuatan udara nasional. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, sebagai bagian dari modernisasi pertahanan yang telah disiapkan dalam beberapa tahun terakhir, Jakarta, Senin (18/5/2026). Penyerahan tersebut tidak hanya menghadirkan pesawat tempur baru, tetapi juga memperkuat sistem […]

  • Reses DPRD Kalteng: Jalan hingga Lapangan Kerja Masih Jadi Masalah

    Reses DPRD Kalteng: Jalan hingga Lapangan Kerja Masih Jadi Masalah

    • calendar_month Rab, 2 Sep 2026
    • account_circle fe
    • visibility 28
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Persoalan kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang disuarakan dalam pelaksanaan reses anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Aspirasi warga dari berbagai daerah mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian hingga persoalan lapangan kerja. Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalteng, Junaidi, mengatakan hasil reses menunjukkan persoalan yang disampaikan masyarakat relatif masih berkaitan dengan […]

  • Puncak Kemarau Makin Dekat, Agustiar Sabran Minta Karhutla Tak Ditangani Setengah Hati

    Puncak Kemarau Makin Dekat, Agustiar Sabran Minta Karhutla Tak Ditangani Setengah Hati

    • calendar_month Kam, 3 Sep 2026
    • account_circle fe
    • visibility 55
    • 0Komentar

    PALANGKARAYA, Dayaborneo – Musim kemarau di Kalimantan Tengah memasuki periode yang perlu diwaspadai. Pemerintah Provinsi Kalteng mengingatkan seluruh pihak agar tidak lengah menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan masih dapat berlangsung hingga akhir Oktober bahkan awal November 2026. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Evaluasi Pencegahan dan Penanganan […]

  • KPK Kawal Ketat Program Sekolah Rakyat: Cegah Penyalahgunaan Anggaran

    KPK Kawal Ketat Program Sekolah Rakyat: Cegah Penyalahgunaan Anggaran

    • calendar_month Ming, 10 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 162
    • 0Komentar

    DAYABONEO, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program sosial pemerintah, khususnya Program Sekolah Rakyat, guna memastikan setiap tahapan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan anggaran. Komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi antara pimpinan KPK dan Kementerian Sosial (Kemensos) di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/5/2026). Pertemuan itu menyoroti pentingnya pengawasan […]

  • Dibalik Pesan Notifikasi, KPK Usut Dugaan Korupsi Rp2 Triliun di BRI-Telkom

    Dibalik Pesan Notifikasi, KPK Usut Dugaan Korupsi Rp2 Triliun di BRI-Telkom

    • calendar_month Ming, 7 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 152
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Di era perbankan digital, notifikasi transaksi melalui SMS dan WhatsApp telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas jutaan nasabah. Setiap transfer, penarikan, hingga pembayaran tercatat dan dikirim dalam hitungan detik. Namun di balik layanan yang tampak sederhana itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mencium dugaan penyimpangan bernilai fantastis yang melibatkan dua perusahaan […]

  • Mentan Ancam Periksa Ratusan Perusahaan Sawit, Harga TBS Petani Diduga Masih Ditekan DAYABORNEO, Jakarta — Pemerintah mulai menunjukkan sikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan sawit yang dinilai belum memberikan harga yang adil kepada petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengultimatum sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit yang diduga masih membeli Tandan Buah Segar (TBS) di bawah harga yang seharusnya, meski harga minyak sawit mentah (CPO) dunia sedang menguat. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah menemukan ketidaksesuaian antara tren kenaikan harga komoditas global dengan harga yang diterima petani di sejumlah daerah sentra sawit. Bersama Satgas Pangan Polri, Kementerian Pertanian kini menyiapkan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang belum mengikuti ketetapan harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah. «“Kalau harga CPO dunia naik dan nilai tukar dolar juga menguat, tidak ada alasan harga TBS petani justru turun,” tegas Mentan Andi Amran Sulaiman dalam rapat koordinasi nasional yang membahas stabilisasi harga sawit.» Data Kementerian Pertanian menunjukkan harga CPO global mengalami kenaikan sekitar 47 persen. Pada saat yang sama, nilai tukar dolar AS terhadap rupiah meningkat lebih dari 10 persen. Namun di lapangan, harga TBS yang diterima petani di sejumlah wilayah justru sempat merosot hingga sekitar 17 persen. Kondisi tersebut memicu perhatian serius pemerintah karena menyangkut kehidupan jutaan keluarga petani sawit di Indonesia. Sedikitnya 15 juta petani dan pekerja sektor sawit bergantung pada stabilitas harga komoditas tersebut. Amran mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini dan meminta pemerintah memastikan petani memperoleh haknya secara adil. Hasil evaluasi sementara menunjukkan sekitar 70 persen harga TBS di berbagai daerah telah mengalami pemulihan. Namun pemerintah menilai masih ada perusahaan yang belum menyesuaikan harga sesuai ketentuan. «“Data perusahaan yang belum patuh akan kami serahkan kepada aparat untuk ditindaklanjuti,” kata Amran.» Pemerintah menegaskan penertiban ini bukan untuk menghambat dunia usaha, melainkan menciptakan tata niaga sawit yang lebih sehat. Dengan harga yang adil di tingkat petani, Indonesia diyakini dapat memperkuat posisi sebagai produsen sawit terbesar dunia sekaligus mempercepat agenda hilirisasi dan pengembangan bioenergi nasional.

    Mentan Ancam Periksa Ratusan Perusahaan Sawit, Harga TBS Petani Harus Naik

    • calendar_month Sen, 8 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 110
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Pemerintah mulai menunjukkan sikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan sawit yang dinilai belum memberikan harga yang adil kepada petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengultimatum sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit yang diduga masih membeli Tandan Buah Segar (TBS) di bawah harga yang seharusnya, meski harga minyak sawit mentah (CPO) dunia sedang menguat. […]

expand_less