Reses DPRD Kalteng: Jalan hingga Lapangan Kerja Masih Jadi Masalah

PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Persoalan kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang disuarakan dalam pelaksanaan reses anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Aspirasi warga dari berbagai daerah mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian hingga persoalan lapangan kerja.

Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalteng, Junaidi, mengatakan hasil reses menunjukkan persoalan yang disampaikan masyarakat relatif masih berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari.

“Rata-rata kembali kepada kebutuhan dasar masyarakat. Tetap bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, khusus bidang perekonomian,” ujar Junaidi, Selasa (1/9/2026).

Di sektor pendidikan, masyarakat berharap pemerintah memperluas akses pendidikan gratis, termasuk hingga jenjang perguruan tinggi. Aspirasi tersebut menunjukkan masih adanya harapan agar biaya pendidikan tidak menjadi hambatan bagi anak-anak untuk melanjutkan sekolah.

Sementara bidang kesehatan, warga menyoroti pelayanan bagi peserta BPJS. Masyarakat berharap tidak ada perbedaan kualitas pelayanan antara peserta BPJS yang memperoleh subsidi dengan peserta yang membayar secara mandiri.

Keluhan juga datang dari sektor infrastruktur. Warga meminta pemerintah memperbaiki serta meningkatkan akses jalan yang menghubungkan antardaerah dan antarkampung.

Junaidi menyebut sejumlah kebutuhan konektivitas di Kabupaten Katingan, di antaranya akses Pakahi-Mendawai dan jalur antarkampung. Masyarakat juga berharap akses Pagatan-Hantipan mendapat perhatian sehingga mobilitas warga dan aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih baik.

Persoalan ekonomi dan lapangan kerja menjadi aspirasi lain yang cukup kuat. Masyarakat berharap program pemerintah dapat menyentuh langsung sektor perkebunan, peternakan dan perikanan sekaligus membuka peluang kerja baru.

Menurut Junaidi, persoalan pekerjaan semakin penting diperhatikan karena sejumlah masyarakat terdampak kebijakan RKAB hingga mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan.

“Lapangan kerja ini juga menjadi perhatian karena banyak masyarakat yang terdampak kebijakan RKAB, ada yang PHK dan ada yang dirumahkan. Sementara mencari pekerjaan sekarang juga tidak mudah,” ujarnya.

Selain kebutuhan dasar, masyarakat turut menyampaikan keresahan mengenai peredaran narkoba di sejumlah wilayah. Junaidi berharap pemerintah pusat hingga daerah memperkuat penanganan persoalan tersebut.

Ia menilai persoalan narkoba tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga dapat memicu berbagai kerawanan sosial di tengah masyarakat.

Berbagai aspirasi hasil reses tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi DPRD Kalteng untuk mendorong pemerintah agar program pembangunan lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan warga di daerah. (fe)