Senin, 14 Sep 2026
light_mode
Beranda » Pemprov Kalteng » Kartu Huma Betang Sejahtera Diluncurkan, Pemprov Kalteng Klaim Tepat Sasaran

Kartu Huma Betang Sejahtera Diluncurkan, Pemprov Kalteng Klaim Tepat Sasaran

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Jum, 20 Feb 2026
  • visibility 326
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara resmi menggeber peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sebagai program bantuan sosial terintegrasi yang diklaim menjadi tulang punggung perlindungan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman.

Peluncuran digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur di Palangka Raya, dipimpin langsung oleh Gubernur Agustiar Sabran bersama jajaran pimpinan daerah, Jumat (20/2/2026).

Pemerintah daerah menegaskan KHBS dirancang bukan sekadar kartu bantuan biasa, melainkan instrumen strategis untuk mengonsolidasikan berbagai layanan sosial dalam satu sistem yang lebih terukur. Program ini menyasar akses pendidikan, kesehatan, bantuan pangan, hingga penguatan ekonomi keluarga rentan yang selama ini dinilai masih terfragmentasi.

Gubernur Agustiar Sabran menegaskan pemerintah tidak ingin bantuan sosial lagi berjalan parsial dan tumpang tindih. “KHBS kami siapkan sebagai solusi terintegrasi agar bantuan benar-benar menyentuh warga yang berhak, bukan sekadar program seremonial,” tegasnya.

Ia juga mengakui peluncuran program dilakukan di tengah kondisi fiskal daerah yang tidak longgar. Dengan APBD 2026 yang mengalami penurunan, pemerintah justru mengarahkan fokus anggaran pada program berdampak langsung.

“Kami memilih memperkuat program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, meski ruang fiskal terbatas,” ujarnya.

Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung menyebut distribusi kartu dilakukan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang diperbarui secara berkala. Ia menegaskan digitalisasi sistem KHBS menjadi kunci untuk mencegah data ganda serta meningkatkan transparansi penyaluran bantuan.

“Setiap transaksi bantuan tercatat secara elektronik sehingga bisa diawasi dan dipertanggungjawabkan,” katanya.

Hingga akhir Februari 2026, sebanyak 279.434 keluarga ditargetkan menerima KHBS. Pemerintah juga menggandeng pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa untuk memastikan validasi data penerima berjalan ketat.

Peluncuran KHBS turut disertai pelepasan bantuan pangan ke 14 kabupaten/kota sebagai langkah taktis menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idulfitri. Pemprov Kalteng menilai kombinasi bantuan sosial dan pengendalian inflasi menjadi strategi ganda agar daya beli masyarakat tidak tergerus di tengah tekanan ekonomi. (red-fe) 

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ansor Kalteng Dilantik, Sekaligus Usul Banser Balakar Siap 48 Jam Lawan Karhutla

    Ansor Kalteng Dilantik, Sekaligus Usul Banser Balakar Siap 48 Jam Lawan Karhutla

    • calendar_month Kam, 6 Agu 2026
    • account_circle fe
    • visibility 65
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo — Bumi Tambun Bungai jadi saksi momen penting bagi Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Selain menggelar Seminar Nasional dan Dialog Publik bertema “Ansor Masa Depan: Peluang dan Tantangan Ekonomi Rantai Pasok di Kalimantan Tengah”. Acara ini sekaligus jadi ajang pelantikan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang GP Ansor se-Kalteng, di Aula Jayang Tingang, Kantor […]

  • Peresmian 1.179 SPPG dan Gudang Pangan Polri, Mesin Baru Penggerak Ekonomi Daerah Digeber

    Peresmian 1.179 SPPG dan Gudang Pangan Polri, Mesin Baru Penggerak Ekonomi Daerah Digeber

    • calendar_month Jum, 13 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 244
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tancap gas mendukung langkah strategis pemerintah pusat dalam memperkuat infrastruktur layanan publik dan ketahanan pangan. Peresmian dan groundbreaking 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri dinilai menjadi “mesin baru” penggerak ekonomi daerah yang dampaknya langsung menyentuh lapangan kerja, logistik, hingga perputaran usaha […]

  • Program MBG Disorot, DPRD Kalteng: Jangan Sampai Gagal di Lapangan

    Program MBG Disorot, DPRD Kalteng: Jangan Sampai Gagal di Lapangan

    • calendar_month Sel, 21 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 102
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pelaksanaan program MBG di Kalimantan Tengah mulai menuai sorotan serius. Anggota DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran, menegaskan pihak legislatif tidak akan tinggal diam melihat berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Ia mengungkapkan, DPRD telah menerima sejumlah laporan masyarakat yang mengindikasikan pelaksanaan program belum berjalan maksimal. Persoalan yang muncul tidak hanya bersifat […]

  • Pengawasan Laut Diperketat, Dislutkan Kalteng Gandeng PSDKP Pontianak

    Pengawasan Laut Diperketat, Dislutkan Kalteng Gandeng PSDKP Pontianak

    • calendar_month Rab, 28 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 73
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengencangkan pengawasan laut. Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng menggandeng Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pontianak untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Kalteng yang memiliki garis pantai sekitar 750 kilometer. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara Kepala Dislutkan Kalteng Sri […]

  • Pemprov Kalteng Tegaskan Kedamangan Tak Boleh Melemah, Lembaga Adat Diminta Tetap Jadi Penjaga Hukum dan Budaya

    Pemprov Kalteng Tegaskan Kedamangan Tak Boleh Melemah, Lembaga Adat Diminta Tetap Jadi Penjaga Hukum dan Budaya

    • calendar_month Rab, 1 Jul 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 70
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengirim pesan tegas soal masa depan lembaga adat. Di tengah derasnya arus modernisasi, Kedamangan diminta tidak kehilangan peran dan wibawa, tetapi justru harus semakin kuat sebagai penjaga hukum adat, pelestari budaya Dayak, sekaligus mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial. Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan […]

  • Sidang Isbat Tetapkan Awal Puasa Ramadhan, Kamis 19 Februari 2026

    Sidang Isbat Tetapkan Awal Puasa Ramadhan, Kamis 19 Februari 2026

    • calendar_month Sel, 17 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 175
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Pemerintah memastikan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, setelah melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama di Jakarta, Selasa (17/2/2026). Keputusan tersebut diambil dengan menggabungkan perhitungan hisab dan hasil pemantauan hilal di berbagai daerah, Indonesia. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa tim pemantau tidak menemukan hilal yang […]

expand_less