Kamis, 30 Jul 2026
light_mode
Beranda » Pemprov Kalteng » Kartu Huma Betang Sejahtera Diluncurkan, Pemprov Kalteng Klaim Tepat Sasaran

Kartu Huma Betang Sejahtera Diluncurkan, Pemprov Kalteng Klaim Tepat Sasaran

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Jum, 20 Feb 2026
  • visibility 310
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara resmi menggeber peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sebagai program bantuan sosial terintegrasi yang diklaim menjadi tulang punggung perlindungan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman.

Peluncuran digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur di Palangka Raya, dipimpin langsung oleh Gubernur Agustiar Sabran bersama jajaran pimpinan daerah, Jumat (20/2/2026).

Pemerintah daerah menegaskan KHBS dirancang bukan sekadar kartu bantuan biasa, melainkan instrumen strategis untuk mengonsolidasikan berbagai layanan sosial dalam satu sistem yang lebih terukur. Program ini menyasar akses pendidikan, kesehatan, bantuan pangan, hingga penguatan ekonomi keluarga rentan yang selama ini dinilai masih terfragmentasi.

Gubernur Agustiar Sabran menegaskan pemerintah tidak ingin bantuan sosial lagi berjalan parsial dan tumpang tindih. “KHBS kami siapkan sebagai solusi terintegrasi agar bantuan benar-benar menyentuh warga yang berhak, bukan sekadar program seremonial,” tegasnya.

Ia juga mengakui peluncuran program dilakukan di tengah kondisi fiskal daerah yang tidak longgar. Dengan APBD 2026 yang mengalami penurunan, pemerintah justru mengarahkan fokus anggaran pada program berdampak langsung.

“Kami memilih memperkuat program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, meski ruang fiskal terbatas,” ujarnya.

Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung menyebut distribusi kartu dilakukan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang diperbarui secara berkala. Ia menegaskan digitalisasi sistem KHBS menjadi kunci untuk mencegah data ganda serta meningkatkan transparansi penyaluran bantuan.

“Setiap transaksi bantuan tercatat secara elektronik sehingga bisa diawasi dan dipertanggungjawabkan,” katanya.

Hingga akhir Februari 2026, sebanyak 279.434 keluarga ditargetkan menerima KHBS. Pemerintah juga menggandeng pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa untuk memastikan validasi data penerima berjalan ketat.

Peluncuran KHBS turut disertai pelepasan bantuan pangan ke 14 kabupaten/kota sebagai langkah taktis menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idulfitri. Pemprov Kalteng menilai kombinasi bantuan sosial dan pengendalian inflasi menjadi strategi ganda agar daya beli masyarakat tidak tergerus di tengah tekanan ekonomi. (red-fe) 

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Indonesia Tegaskan Diplomasi Dialog dan Arah Pembangunan Inklusif di WEF Davos 2026

    Indonesia Tegaskan Diplomasi Dialog dan Arah Pembangunan Inklusif di WEF Davos 2026

    • calendar_month Sen, 26 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 92
    • 0Komentar

    DAYABORNEO — Indonesia menegaskan komitmennya pada diplomasi dialog dan pembangunan inklusif dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Forum global tersebut mengusung tema “A Spirit of Dialogue” sebagai ajakan membangun komunikasi terbuka dan kolaboratif di tengah dinamika geopolitik yang kian kompleks. Dikutip dari akun Facebook nya, Dalam forum itu, Presiden RI Prabowo Subianto […]

  • Dinas Kehutanan Kalteng Dihancurkan, Apa yang Ingin Dibangun?

    Dinas Kehutanan Kalteng Dihancurkan, Apa yang Ingin Dibangun?

    • calendar_month Kam, 23 Jul 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 56
    • 0Komentar

    DAYANORNEO, Palangka Raya – Alat berat mulai bekerja. Dinding yang selama puluhan tahun berdiri kokoh kini rata dengan tanah. Gedung Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, yang menjadi saksi lahirnya berbagai kebijakan pengelolaan hutan, kini hanya menyisakan kenangan. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya pembongkaran sebuah bangunan. Namun bagi Kalimantan Tengah, hilangnya gedung tersebut menyimpan pertanyaan […]

  • DPRD Kalteng Kritik Kinerja Satpol PP: Dampak ke Masyarakat Dinilai Belum Terlihat

    DPRD Kalteng Kritik Kinerja Satpol PP: Dampak ke Masyarakat Dinilai Belum Terlihat

    • calendar_month Jum, 15 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 69
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Provinsi Kalteng dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Meski realisasi keuangan Satpol PP tercatat mencapai 90,03 persen, DPRD menilai capaian tersebut belum sejalan dengan kualitas dampak pelayanan […]

  • Rakerda APDESI Harus Lahirkan Solusi bagi Pembangunan Desa

    Rakerda APDESI Harus Lahirkan Solusi bagi Pembangunan Desa

    • calendar_month Rab, 10 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 30
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah, Kabupaten Katingan menaruh harapan besar kepada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Dialog Interaktif DPD APDESI Kalimantan Tengah Tahun 2026 sebagai forum untuk mencari terobosan baru dalam pembangunan desa. Pemerintah Kabupaten Katingan menilai tantangan yang dihadapi desa saat ini semakin kompleks. Selain dituntut […]

  • Akademisi Trisakti Soroti Pengalihan Pluit Junction: Bisa Masuk Ranah Korupsi

    Akademisi Trisakti Soroti Pengalihan Pluit Junction: Bisa Masuk Ranah Korupsi

    • calendar_month Rab, 11 Mar 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 62
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Pengalihan pengelolaan Mall Pluit Junction oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) kepada PT Grha Jaya Pradana (GJP) memicu sorotan dari kalangan akademisi. Selain memunculkan keluhan dari para tenant yang kehilangan akses ruang usaha, kebijakan tersebut juga dinilai perlu diuji dari sisi hukum, mengingat Pluit Junction merupakan aset daerah yang selama ini dikelola oleh […]

  • Hari Otonomi Daerah: Antara Kemandirian Fiskal dan Tantangan Ekonomi Modern

    Hari Otonomi Daerah: Antara Kemandirian Fiskal dan Tantangan Ekonomi Modern

    • calendar_month Sab, 25 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 286
    • 0Komentar

    Peringatan Hari Otonomi Daerah setiap 25 April bukan sekadar seremoni administratif. Momentum ini menjadi refleksi atas sejauh mana desentralisasi benar-benar memperkuat ekonomi daerah di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Sejak diberlakukan pascareformasi, otonomi daerah memberi kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunan sesuai potensi lokal. Namun, lebih dari […]

expand_less