Minggu, 13 Sep 2026
light_mode
Beranda » Berita Nasional » Ini Sederet Kado May Day 2026 dari Presiden Prabowo

Ini Sederet Kado May Day 2026 dari Presiden Prabowo

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Jum, 1 Mei 2026
  • visibility 152
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Jakarta – Peringatan Hari Buruh Nasional 2026 menjadi momentum bersejarah bagi kaum pekerja Indonesia. Di hadapan ratusan ribu buruh yang memadati kawasan Monumen Nasional, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan serangkaian kebijakan strategis yang disebut sebagai “Kado May Day 2026”, sebuah paket kebijakan yang menyasar perlindungan dan peningkatan kesejahteraan buruh, nelayan, pekerja rumah tangga, hingga pengemudi transportasi online.

Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian besar ialah penandatanganan Peraturan Presiden tentang ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188 mengenai perlindungan awak kapal perikanan. Regulasi ini memperkuat jaminan keselamatan kerja, standar kesejahteraan, serta hak-hak dasar pekerja sektor maritim yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi pesisir.

Tidak berhenti di situ, Presiden juga mengumumkan pembangunan 1.386 kampung nelayan sepanjang 2026. Program ini diproyeksikan menjadi tonggak baru dalam sejarah pembangunan sektor kelautan, dengan menghadirkan dukungan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, serta perlindungan sosial yang lebih nyata bagi masyarakat pesisir.

Bagi pekerja sektor digital, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Aturan ini mewajibkan perusahaan aplikasi mengikutsertakan pengemudi dalam BPJS Kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja, sekaligus membatasi potongan aplikator maksimal delapan persen agar pembagian pendapatan lebih adil bagi mitra pengemudi.

Presiden juga menegaskan komitmennya meningkatkan kesejahteraan buruh melalui kenaikan upah minimum serta penambahan kuota rumah subsidi bagi pekerja berpenghasilan rendah.

Sebagai tonggak bersejarah, pemerintah turut mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan. Kebijakan ini menjadi payung hukum yang selama ini dinantikan jutaan pekerja domestik di Indonesia.

Dengan rangkaian kebijakan tersebut, May Day 2026 tidak sekadar menjadi peringatan perjuangan buruh, tetapi juga momentum lahirnya arah baru kebijakan ketenagakerjaan nasional yang lebih inklusif, protektif, dan berpihak pada pekerja. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perbaikan Pengadaan Jadi Titik Krusial di Barito Timur

    Perbaikan Pengadaan Jadi Titik Krusial di Barito Timur

    • calendar_month Rab, 27 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 47
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa sebagai titik paling krusial dalam pembenahan keuangan daerah di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Di tengah keterbatasan fiskal dan tingginya kebutuhan pembangunan, KPK mengingatkan setiap proyek pemerintah harus berjalan transparan, kompetitif, dan bebas dari pengondisian. Melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) […]

  • Misi Dagang Kalteng–Jatim Perkuat Peluang Investasi Baru

    Misi Dagang Kalteng–Jatim Perkuat Peluang Investasi Baru

    • calendar_month Kam, 23 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 51
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangkaraya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong penguatan kerja sama antardaerah melalui misi dagang dan investasi bersama Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas jaringan konektivitas, memperkuat kolaborasi ekonomi, serta membuka peluang usaha baru yang saling menguntungkan bagi kedua provinsi. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan […]

  • Pemprov Kalteng Buka Kartu Soal SiLPA Rp216 Miliar, Edy Pratowo Tegaskan Bukan Dana Mengendap

    Pemprov Kalteng Buka Kartu Soal SiLPA Rp216 Miliar, Edy Pratowo Tegaskan Bukan Dana Mengendap

    • calendar_month Sen, 6 Jul 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 72
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp216 miliar. Angka tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kalimantan Tengah yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (6/7/2026). Mewakili Gubernur […]

  • DJP Gandeng Bareskrim Polri Perkuat Penegakan Pajak

    DJP Gandeng Bareskrim Polri Perkuat Penegakan Pajak

    • calendar_month Sab, 7 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 216
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali mempertegas peran penegakan hukum melalui penguatan sinergi dengan aparat kepolisian. Komitmen tersebut diwujudkan lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJP dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh […]

  • Sengketa Lahan Belum Tuntas, DPRD Kalteng Tagih Tanggung Jawab PT Asmin

    Sengketa Lahan Belum Tuntas, DPRD Kalteng Tagih Tanggung Jawab PT Asmin

    • calendar_month Kam, 25 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 37
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Sengketa lahan yang menyeret nama PT Asmin Bara Baronang kembali menjadi sorotan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, dewan secara terbuka mempertanyakan keseriusan perusahaan dalam menyelesaikan konflik dengan masyarakat yang hingga kini belum sepenuhnya menemukan titik akhir. Tak hanya persoalan lahan, DPRD juga mengangkat sejumlah […]

  • Evaluasi PSN Jadi Alarm Pembenahan, Pemprov Kalteng Minta OPD Tak Menghindar

    Evaluasi PSN Jadi Alarm Pembenahan, Pemprov Kalteng Minta OPD Tak Menghindar

    • calendar_month Jum, 14 Agu 2026
    • account_circle fe
    • visibility 89
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo — Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Tengah menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalteng. Pemerintah daerah mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sekadar mengejar pemenuhan administrasi, tetapi memastikan setiap program memiliki capaian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pemenuhan Penilaian Tim Evaluasi Laporan […]

expand_less