DPRD Kalteng Sorot Krisis BBM, Junaidi Bongkar Dugaan Pasokan Menyusut di SPBU
- account_circle D'Borneo
- calendar_month Sel, 5 Mei 2026
- visibility 162
- comment 0 komentar
Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi.
DAYABORNEO, Palangka Raya — Antrian panjang bahan bakar minyak (BBM) yang mengular di sejumlah SPBU di Kalimantan Tengah kini memantik alarm serius di parlemen daerah. DPRD Kalteng mendesak pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan, setelah muncul dugaan kuat bahwa persoalan bukan sekadar lonjakan konsumsi, melainkan berkurangnya pasokan BBM di lapangan.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menyebut kondisi yang dialami masyarakat saat ini tidak bisa lagi dianggap persoalan biasa. Menurutnya, antrean panjang yang terjadi hampir di banyak SPBU menunjukkan ada masalah serius dalam rantai distribusi energi di daerah.
“Masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, antrean terjadi di mana-mana. Ini bukan persoalan kecil. Kalau dibiarkan, dampaknya bisa mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat secara luas,” tegas Junaidi, Selasa (5/5/2026).
Yang mengejutkan, DPRD menemukan indikasi perbedaan mencolok antara laporan resmi dengan realitas distribusi di lapangan. Junaidi mengungkap, berdasarkan keterangan pihak Pertamina, kuota BBM untuk Kalimantan Tengah diklaim aman bahkan mengalami penambahan sekitar 12 persen. Namun fakta di SPBU justru menunjukkan arah sebaliknya.
Junaidi mengaku turun langsung melakukan pengecekan dan berbincang dengan petugas SPBU. Dari penelusuran itu, ia memperoleh informasi bahwa pasokan yang biasanya mencapai 16 tangki kini hanya sekitar 8 tangki.
“Kalau benar suplai turun separuh, wajar antrean makin panjang. Jadi jangan hanya bicara kuota di atas kertas, cek berapa yang benar-benar sampai ke SPBU,” ujarnya lantang.
DPRD pun meminta OPD teknis segera bergerak cepat melakukan audit distribusi dan verifikasi lapangan. Koordinasi dengan Pertamina juga dinilai mendesak untuk memastikan jalur distribusi BBM berjalan sesuai alokasi.
Bagi DPRD, persoalan ini bukan semata urusan antrean di SPBU, tetapi menyangkut denyut kehidupan masyarakat—mulai dari transportasi, logistik, hingga aktivitas ekonomi harian.
“Jangan sampai rakyat terus menunggu di bawah panas matahari, sementara data di meja menyebut semuanya aman. Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan nyata, bukan sekadar angka laporan,” pungkas Junaidi. (red-fe)
- Penulis: D'Borneo
Saat ini belum ada komentar