Kunker ke Tanah Laut, Komisi IV DPRD Kalteng Gali Referensi Penanganan RTLH
- account_circle fe
- calendar_month Sel, 4 Agu 2026
- visibility 48
- comment 0 komentar
Dok. Rapat di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kunjungan ini bertujuan menggali referensi terkait penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dinilai berjalan efektif di daerah tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng dari Fraksi PKS, Sirajul Rahman, menyampaikan hasil kunker tersebut di DPRD Kalteng, Selasa (4/8/2026). Ia menjelaskan, salah satu hal yang menjadi sorotan rombongan adalah sistem pendataan RTLH di Tanah Laut yang memanfaatkan Data Tunggal Sasaran Ekonomi Nasional (DTSEN) secara kolaboratif lintas sektor. “Pendataan berbasis Musrenbang, pokir, dan usulan desa ini dikunci secara by name by address melalui SK H-1 tahun pelaksanaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, untuk usulan yang sifatnya mendadak di luar jadwal pendataan, tetap dapat diakomodasi melalui BAZNAS atau Dinas Sosial setempat, sehingga tidak ada warga yang benar-benar terlewat dari program bantuan.
Dari sisi pembiayaan, rombongan Komisi IV mencatat pengerjaan fisik RTLH di Tanah Laut saat ini dianggarkan Rp25 juta per unit, difokuskan pada perbaikan atap, lantai, dan dinding atau program Aladin. Menariknya, seluruh pekerjaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat bersama TNI/Polri, tanpa kontraktor pihak ketiga, dan diawasi Tim Fungsional Lapangan (TFL) ber-SK Bupati.
Sirajul menilai, hasil kunker ini memberikan gambaran konkret bagi Kalimantan Tengah dalam merancang program RTLH yang lebih efisien dan tepat sasaran. Ia turut menyoroti rencana Tanah Laut menaikkan anggaran menjadi Rp38 juta per unit pada 2026, yang akan diintegrasikan dengan program sanitasi dan pengentasan stunting.
“Model kunjungan kerja seperti ini penting agar kita tidak hanya merumuskan kebijakan di atas kertas, tapi berdasarkan praktik yang sudah terbukti di lapangan,” katanya.
Ia berharap hasil kunker ini segera ditindaklanjuti dalam pembahasan kebijakan perumahan rakyat di Kalimantan Tengah. (red-fe)
- Penulis: fe
Saat ini belum ada komentar