Selasa, 28 Jul 2026
light_mode
Beranda » Berita Nasional » Istana Terbitkan Keppres Pejabat Baru Kejaksaan Agung

Istana Terbitkan Keppres Pejabat Baru Kejaksaan Agung

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Kam, 23 Jul 2026
  • visibility 5
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Jakarta – Pemerintah kembali melakukan penataan di jajaran Kejaksaan Agung. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 87 Tahun 2026 yang mengatur pengangkatan sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Korps Adhyaksa sebagai bagian dari penyegaran organisasi.

Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Menurut Prasetyo, penerbitan Keppres merupakan tindak lanjut atas usulan yang diajukan Jaksa Agung setelah melalui proses evaluasi oleh Tim Penilai Akhir (TPA).

“Keputusan Presiden ini diterbitkan berdasarkan usulan dari Jaksa Agung yang telah melalui pembahasan dan penilaian Tim Penilai Akhir,” ujar Prasetyo.

Ia menjelaskan, seluruh tahapan yang ditempuh merupakan bagian dari mekanisme administrasi pemerintahan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kejaksaan Agung. Karena itu, proses pengangkatan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku tanpa memerlukan agenda seremonial.

Berbeda dengan pengangkatan pejabat negara pada umumnya, para pejabat yang tercantum dalam Keppres tidak akan menjalani prosesi pelantikan di Istana Negara. Mereka akan resmi menduduki jabatan baru setelah menerima petikan Keputusan Presiden yang saat ini sedang diproses pemerintah.

“Begitu proses administrasi selesai dan petikan Keppres disampaikan kepada Kejaksaan Agung, para pejabat yang ditunjuk dapat langsung melaksanakan tugasnya,” kata Prasetyo.

Menurut Mensesneg, percepatan administrasi dilakukan agar tidak terjadi kekosongan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas strategis Kejaksaan Agung. Pemerintah ingin memastikan roda organisasi tetap berjalan efektif di tengah berbagai agenda penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Penerbitan Keppres Nomor 87 Tahun 2026 sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan tata kelola kelembagaan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Dengan pengisian jabatan yang segera efektif, Kejaksaan Agung diharapkan semakin optimal menjalankan fungsi penegakan hukum, memperkuat koordinasi internal, serta memberikan kepastian pelayanan hukum kepada masyarakat. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lapor Pak Gub: Suara Rakyat Kini Langsung Sampai ke Gubernur Kalteng

    Lapor Pak Gub: Suara Rakyat Kini Langsung Sampai ke Gubernur Kalteng

    • calendar_month Ming, 3 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 275
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menghadirkan terobosan baru dalam pelayanan publik melalui kanal pengaduan digital “Lapor Pak Gub”, sebuah platform yang membuka jalur komunikasi langsung antara masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalteng. Inovasi tersebut menjadi ruang terbuka bagi warga Kalimantan Tengah untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun masukan secara cepat, mudah, dan transparan. Melalui kanal […]

  • Sudaryono Nahkodai Badan Gizi Nasional, Komitmen Wujudkan Tata Kelola Bersih

    Sudaryono Nahkodai Badan Gizi Nasional, Komitmen Wujudkan Tata Kelola Bersih

    • calendar_month Kam, 23 Jul 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 3
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) kini resmi berada di bawah kepemimpinan Sudaryono. Presiden Prabowo Subianto melantik mantan Wakil Menteri Pertanian itu sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026), untuk melanjutkan pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah di sektor gizi nasional. Pengangkatan Sudaryono ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian […]

  • 29 April 1945 Awal Pendiri Bangsa Merancang Indonesia

    29 April 1945 Awal Pendiri Bangsa Merancang Indonesia

    • calendar_month Rab, 29 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 227
    • 0Komentar

    Tanggal 29 April 1945 menjadi salah satu tonggak paling menentukan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pada hari itu, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) resmi dibentuk sebagai forum strategis untuk merancang masa depan negara yang bahkan belum diproklamasikan. Di tengah tekanan geopolitik Perang Dunia II, para tokoh bangsa memanfaatkan momentum ini untuk menyusun fondasi Indonesia […]

  • ESDM Siapkan 313 Izin Tambang Rakyat, Kalimantan Tengah Dominasi Wilayah WPR

    ESDM Siapkan 313 Izin Tambang Rakyat, Kalimantan Tengah Dominasi Wilayah WPR

    • calendar_month Jum, 30 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 109
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersiap menerbitkan sekitar 313 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di sejumlah daerah setelah melakukan konsultasi penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bersama Komisi XII DPR RI. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, usulan IPR berasal dari pemerintah daerah melalui para gubernur. Dari 24 provinsi yang mengajukan, baru […]

  • Pemprov Kalteng Tegaskan Kedamangan Tak Boleh Melemah, Lembaga Adat Diminta Tetap Jadi Penjaga Hukum dan Budaya

    Pemprov Kalteng Tegaskan Kedamangan Tak Boleh Melemah, Lembaga Adat Diminta Tetap Jadi Penjaga Hukum dan Budaya

    • calendar_month Rab, 1 Jul 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 47
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengirim pesan tegas soal masa depan lembaga adat. Di tengah derasnya arus modernisasi, Kedamangan diminta tidak kehilangan peran dan wibawa, tetapi justru harus semakin kuat sebagai penjaga hukum adat, pelestari budaya Dayak, sekaligus mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial. Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan […]

  • Sidang Isbat Digelar Sore Ini, Pemerintah Tentukan Awal Ramadan 1447 H

    Sidang Isbat Digelar Sore Ini, Pemerintah Tentukan Awal Ramadan 1447 H

    • calendar_month Sel, 17 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 106
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Pemerintah kembali menggelar forum resmi yang akan menjadi penentu awal ibadah puasa tahun ini. Kementerian Agama (Kemenag) menjadwalkan Sidang Isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah pada Selasa, 17 Februari 2026, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Forum ini akan menentukan secara resmi kapan umat Islam di Indonesia mulai menjalankan ibadah puasa. Kemenag menyusun […]

expand_less