Senin, 27 Jul 2026
light_mode
Beranda » Berita Daerah » Musda XI Golkar Dibuka, Edy Pratowo: Mesin Partai Harus Dipanaskan dari Sekarang

Musda XI Golkar Dibuka, Edy Pratowo: Mesin Partai Harus Dipanaskan dari Sekarang

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Sab, 25 Jul 2026
  • visibility 5
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Partai Golkar Kalimantan Tengah mulai memanaskan mesin politiknya. Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kota Palangka Raya yang digelar di Aquarius Boutique Hotel, Sabtu (25/7/2026), bukan sekadar agenda memilih ketua baru, tetapi menjadi panggung konsolidasi untuk menentukan arah pergerakan partai menghadapi dinamika politik ke depan.

Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menegaskan Musda harus menjadi momentum membangun organisasi yang lebih solid, bukan sekadar pergantian kepengurusan.

“Musda merupakan forum tertinggi partai di tingkat kota. Di sinilah kita mengevaluasi kepengurusan, menyusun program kerja, dan memperkuat organisasi agar semakin siap menjawab tantangan,” ujar Edy.

Menurutnya, seluruh kader memiliki tanggung jawab menjaga kekompakan. Ia mengingatkan bahwa kekuatan Golkar tidak hanya ditentukan oleh figur pemimpin, tetapi juga oleh soliditas hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.

Musda XI membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2020–2026, penyusunan program kerja baru, rekomendasi politik, hingga pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kota Palangka Raya.

Edy menilai forum tersebut harus menghasilkan keputusan yang benar-benar mencerminkan aspirasi kader, sehingga kepengurusan baru memiliki legitimasi kuat untuk membawa organisasi lebih progresif.

“Melalui musyawarah untuk mufakat, kita ingin melahirkan keputusan terbaik demi kemajuan Partai Golkar dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengingatkan bahwa Golkar tidak boleh puas hanya mengandalkan sejarah sebagai partai besar. Menurutnya, perubahan sosial dan perkembangan teknologi menuntut partai untuk terus berbenah.

“Golkar harus hadir dengan solusi nyata. Persoalan ekonomi, pelayanan publik, UMKM, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus perjuangan kita,” tegas Fairid.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader yang selama lima tahun terakhir tetap menjaga soliditas organisasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar.

Bagi Golkar, Musda XI bukan hanya soal memilih nakhoda baru. Forum ini menjadi ujian apakah partai mampu melahirkan kepemimpinan yang kuat, modern, dan mampu mengonsolidasikan seluruh kekuatan politik di Palangka Raya. Dari forum inilah arah perjuangan Golkar lima tahun ke depan mulai ditentukan. (red-fe) 

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kalteng Puncaki Daftar Udara Terburuk Nasional, ISPU 96

    Kalteng Puncaki Daftar Udara Terburuk Nasional, ISPU 96

    • calendar_month Rab, 11 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 373
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Mengutip databoks Kualitas udara di Kalimantan Tengah mencatatkan kondisi terburuk secara nasional pada Minggu malam (8/2/2026). Data resmi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan angka ISPU Kalimantan Tengah mencapai 96 pada pukul 18.00 WIB, menempatkannya di posisi teratas provinsi dengan kualitas udara paling buruk di […]

  • ESDM Siapkan 313 Izin Tambang Rakyat, Kalimantan Tengah Dominasi Wilayah WPR

    ESDM Siapkan 313 Izin Tambang Rakyat, Kalimantan Tengah Dominasi Wilayah WPR

    • calendar_month Jum, 30 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 109
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersiap menerbitkan sekitar 313 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di sejumlah daerah setelah melakukan konsultasi penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bersama Komisi XII DPR RI. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, usulan IPR berasal dari pemerintah daerah melalui para gubernur. Dari 24 provinsi yang mengajukan, baru […]

  • Dibalik Pesan Notifikasi, KPK Usut Dugaan Korupsi Rp2 Triliun di BRI-Telkom

    Dibalik Pesan Notifikasi, KPK Usut Dugaan Korupsi Rp2 Triliun di BRI-Telkom

    • calendar_month Ming, 7 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 102
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Di era perbankan digital, notifikasi transaksi melalui SMS dan WhatsApp telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas jutaan nasabah. Setiap transfer, penarikan, hingga pembayaran tercatat dan dikirim dalam hitungan detik. Namun di balik layanan yang tampak sederhana itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mencium dugaan penyimpangan bernilai fantastis yang melibatkan dua perusahaan […]

  • Gas Melon Langka, Stok Aman: Siapa Bermain di Balik Distribusi Elpiji 3 Kg?

    Gas Melon Langka, Stok Aman: Siapa Bermain di Balik Distribusi Elpiji 3 Kg?

    • calendar_month Rab, 24 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 74
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram kembali memicu tanda tanya besar di Kalimantan Tengah. Di satu sisi, pemerintah memastikan stok dan kuota distribusi dalam kondisi aman. Namun di sisi lain, masyarakat tetap kesulitan mendapatkan gas subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi warga berpenghasilan rendah. Kondisi yang bertolak belakang itu kini menjadi sorotan Dinas […]

  • DPRD Kalteng Kritik Disdukcapil, Anggaran Terserap Tinggi tapi KTP-el dan Akta Masih Bermasalah

    DPRD Kalteng Kritik Disdukcapil, Anggaran Terserap Tinggi tapi KTP-el dan Akta Masih Bermasalah

    • calendar_month Jum, 15 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 67
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melontarkan kritik keras terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalteng dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Meski serapan anggaran dinilai tinggi, DPRD menilai pelayanan administrasi kependudukan belum menunjukkan hasil maksimal. Cakupan kepemilikan KTP elektronik (KTP-el) dan akta pencatatan sipil disebut […]

  • Apa itu Reforma Agraria?

    Apa itu Reforma Agraria?

    • calendar_month Jum, 24 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 181
    • 0Komentar

    Reforma agraria bukan sekadar program bagi-bagi tanah. Ia adalah strategi besar negara untuk menata ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih adil dan produktif. Dalam konteks Indonesia, reforma agraria menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan, menyelesaikan konflik lahan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat. Secara sederhana, reforma agraria mencakup dua pilar utama: […]

expand_less