Sabtu, 31 Okt 2026
light_mode
Beranda » Berita Nasional » Universitas Republik Indonesia, Kampus Khusus Cetak Calon Pemimpin Bangsa

Universitas Republik Indonesia, Kampus Khusus Cetak Calon Pemimpin Bangsa

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Kam, 23 Jul 2026
  • visibility 45
  • comment 0 komentar

DAYABORENO, Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi menghadirkan Universitas Republik Indonesia (URI) sebagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki misi berbeda dari perguruan tinggi pada umumnya. Kampus ini disiapkan sebagai pusat pembinaan calon pemimpin nasional yang akan mengisi berbagai posisi strategis di pemerintahan maupun badan usaha milik negara (BUMN).

Keberadaan URI ditandai dengan pelantikan Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Bersamaan dengan itu, pemerintah mulai memperkenalkan konsep besar yang menjadi dasar pembentukan universitas tersebut.

Gubernur URI Donny Ermawan menjelaskan bahwa universitas ini merupakan bagian dari desain pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara berkelanjutan. URI akan menjadi penghubung antara pendidikan umum, pendidikan kepemimpinan, hingga pembinaan aparatur negara.

“Bapak Presiden menginginkan adanya integrasi pendidikan, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, hingga pendidikan pemerintahan, sehingga lahir pemimpin-pemimpin yang memiliki kapasitas dan karakter kuat,” ujar Donny.

Menurutnya, URI tidak hanya akan menjalankan fungsi akademik seperti kampus pada umumnya, tetapi juga menjadi pusat pengembangan kepemimpinan nasional. Lulusannya tetap memperoleh gelar sarjana, namun dibekali kurikulum yang menitikberatkan pada kepemimpinan, integritas, wawasan kebangsaan, serta tata kelola pemerintahan.

Sebagai bagian dari pengembangannya, pemerintah menargetkan pembangunan 10 kampus URI di berbagai wilayah. Kampus utama akan dibangun di Bogor di atas lahan eks perkebunan PTPN, sementara kegiatan awal universitas untuk sementara berlangsung di gedung Kementerian BUMN, Jakarta.

Donny mengungkapkan, URI juga akan terhubung dengan Sekolah Unggulan Garuda dan diperkuat melalui integrasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Bahkan, LAN nantinya tidak hanya membina aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga menjadi pusat pengembangan kepemimpinan bagi pegawai BUMN.

Saat ini, URI telah memulai program perdananya dengan membina 399 pegawai baru BUMN. Seluruh pembiayaan operasional universitas tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembentukan URI mengadopsi praktik yang telah diterapkan di sejumlah negara yang memiliki lembaga khusus untuk menyiapkan calon pemimpin nasional.

“Kita ingin memiliki sistem yang mampu melahirkan pemimpin yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan yang kuat karena mereka akan mengemban amanah negara,” ujar Prasetyo.

Melalui Universitas Republik Indonesia, pemerintah berharap lahir generasi pemimpin baru yang profesional, berintegritas, serta siap menjawab tantangan pembangunan Indonesia dalam jangka panjang. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jaminan di Tengah Bahaya Laut: Dislutkan Kalteng Desak Perlindungan Nyata bagi Nelayan

    Jaminan di Tengah Bahaya Laut: Dislutkan Kalteng Desak Perlindungan Nyata bagi Nelayan

    • calendar_month Rab, 28 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 78
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai mengencangkan langkah untuk memastikan nelayan tidak lagi bekerja tanpa perlindungan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng, Sri Widanarni, menerima audiensi BPJS Ketenagakerjaan di ruang kerjanya, guna membahas penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan, Kamis (23/1/2026). Pertemuan tersebut menyoroti tingginya risiko kerja […]

  • Kajati Baru Kalteng Datang, Gubernur Agustiar Minta Pembangunan Dikawal Ketat

    Kajati Baru Kalteng Datang, Gubernur Agustiar Minta Pembangunan Dikawal Ketat

    • calendar_month Sab, 15 Agu 2026
    • account_circle fe
    • visibility 83
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Pergantian pucuk pimpinan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah bukan sekadar seremoni. Di tengah pembangunan daerah yang terus dikebut, kehadiran Kajati baru diharapkan memperkuat pengawasan sekaligus memastikan program pemerintah berjalan tanpa keluar dari koridor hukum. Harapan itu disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran saat menghadiri ramah tamah dan perkenalan Kajati Kalteng Hendrizal Husin […]

  • Pengawasan Laut Diperketat, Dislutkan Kalteng Gandeng PSDKP Pontianak

    Pengawasan Laut Diperketat, Dislutkan Kalteng Gandeng PSDKP Pontianak

    • calendar_month Rab, 28 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 83
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengencangkan pengawasan laut. Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng menggandeng Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pontianak untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Kalteng yang memiliki garis pantai sekitar 750 kilometer. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara Kepala Dislutkan Kalteng Sri […]

  • Gubernur Agustiar Sabran Ungkap Penyebab Warga Ramai-ramai Tinggalkan Pertamax

    Gubernur Agustiar Sabran Ungkap Penyebab Warga Ramai-ramai Tinggalkan Pertamax

    • calendar_month Sel, 15 Sep 2026
    • account_circle fe
    • visibility 33
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayanorneo – Kelangkaan BBM di sejumlah SPBU Kalimantan Tengah rupanya bukan tanpa sebab. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyebut selisih harga yang cukup jauh dengan Pertalite membuat masyarakat beramai-ramai beralih ke BBM bersubsidi tersebut. Agustiar mengatakan harga Pertamax saat ini mencapai kisaran Rp6 ribuan, jauh lebih mahal dibanding Pertalite. Kondisi itu, menurutnya, menjadi salah […]

  • DPRD Kalteng Angkat Bicara Usai Warga Barsel Lolos dari Jerat TPPO di Kamboja: Jangan Lagi Ada Korban!

    DPRD Kalteng Angkat Bicara Usai Warga Barsel Lolos dari Jerat TPPO di Kamboja: Jangan Lagi Ada Korban!

    • calendar_month Sen, 6 Jul 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 115
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Kasus yang menimpa Supiat, warga Kabupaten Barito Selatan (Barsel), yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan dipaksa bekerja dalam jaringan online scam di Kamboja, memantik perhatian DPRD Kalimantan Tengah. Legislator meminta pemerintah memperketat pengawasan perekrutan tenaga kerja agar tragedi serupa tidak kembali menimpa warga Kalteng. Wakil Ketua Komisi I […]

  • Kunker ke Tanah Laut, Komisi IV DPRD Kalteng Gali Referensi Penanganan RTLH

    Kunker ke Tanah Laut, Komisi IV DPRD Kalteng Gali Referensi Penanganan RTLH

    • calendar_month Sel, 4 Agu 2026
    • account_circle fe
    • visibility 61
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kunjungan ini bertujuan menggali referensi terkait penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dinilai berjalan efektif di daerah tersebut. Anggota Komisi IV DPRD Kalteng dari Fraksi PKS, Sirajul […]

expand_less