Selasa, 28 Jul 2026
light_mode
Beranda » Berita Nasional » OTT Bea Cukai: KPK Kejar Satu Tersangka, Aset Rp40,5 Miliar Disita

OTT Bea Cukai: KPK Kejar Satu Tersangka, Aset Rp40,5 Miliar Disita

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Sab, 7 Feb 2026
  • visibility 212
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkeras sikap dalam pengusutan dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Lembaga antirasuah itu secara terbuka mengultimatum pemilik PT Blueray berinisial JF (John Field) untuk segera menyerahkan diri setelah melarikan diri saat upaya penindakan dilakukan.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa JF merupakan satu dari enam tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut. Namun, hanya lima tersangka yang berhasil diamankan dan ditahan usai Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Pada saat tim melakukan tindakan di lapangan, saudara JF melarikan diri. Oleh karena itu, kami mengimbau yang bersangkutan dan pihak mana pun yang mengetahui keberadaannya agar segera menyerahkan diri,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2026) malam.

KPK membongkar kasus ini melalui OTT yang menelusuri praktik suap dan gratifikasi dalam proses importasi barang di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai. Selain JF, penyidik menetapkan lima tersangka lain, yakni mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan DJBC periode 2024–Januari 2026 Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Sisprian Subiaksono, Kepala Seksi Intelijen Orlando, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray Andri, serta Manajer Operasional PT Blueray Dedy Kurniawan.

KPK menahan kelima tersangka tersebut selama 20 hari pertama, terhitung sejak 5 hingga 24 Februari 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Para tersangka diduga melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana dalam KUHP.

Dalam OTT ini, penyidik menyita barang bukti senilai Rp40,5 miliar, yang terdiri dari uang tunai dalam berbagai mata uang asing, logam mulia dengan total berat lebih dari 5 kilogram, serta satu unit jam tangan mewah. KPK memastikan penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana dan peran pihak lain yang diduga terlibat. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemprov Kalteng Pasang Badan untuk MBG: Gizi Anak Tak Boleh Dikorbankan

    Pemprov Kalteng Pasang Badan untuk MBG: Gizi Anak Tak Boleh Dikorbankan

    • calendar_month Jum, 23 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 106
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan sikap tegas dalam mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program unggulan nasional itu ditegaskan tidak boleh berubah menjadi proyek seremonial apalagi ladang kompromi kualitas. Pesan keras ini disampaikan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran melalui Wakil Gubernur Edy Pratowo saat menghadiri Pengarahan dan Evaluasi MBG bersama Badan Gizi […]

  • Pemprov Kalteng Sambut Utusan Vatikan, Perayaan 25 Tahun Tahbisan Uskup Palangka Raya Jadi Momentum Persaudaraan

    Pemprov Kalteng Sambut Utusan Vatikan, Perayaan 25 Tahun Tahbisan Uskup Palangka Raya Jadi Momentum Persaudaraan

    • calendar_month Sab, 9 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 68
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyambut kedatangan Sekretaris Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Michael Pawlowicz, di VIP Room Bandara Tjilik Riwut, Sabtu sore (9/5/2026). Penyambutan dilakukan langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. Kedatangan Monsinyur Michael Pawlowicz ke Bumi Tambun Bungai merupakan bagian dari […]

  • DPRD Kalteng Dorong Perda Bantuan Hukum, Warga Miskin Dinilai Masih Sulit Akses Pendampingan

    DPRD Kalteng Dorong Perda Bantuan Hukum, Warga Miskin Dinilai Masih Sulit Akses Pendampingan

    • calendar_month Jum, 15 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 88
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Pemerintah Provinsi Kalteng segera menyusun regulasi khusus terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Langkah itu dinilai penting karena masih banyak warga kurang mampu kesulitan memperoleh pendampingan hukum saat berhadapan dengan persoalan hukum. Dorongan tersebut disampaikan DPRD dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah Tahun […]

  • Logo 69 Tahun Kalteng Diluncurkan, Menjaga Akar Budaya, Menatap Masa Depan

    Logo 69 Tahun Kalteng Diluncurkan, Menjaga Akar Budaya, Menatap Masa Depan

    • calendar_month Sen, 4 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 192
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi meluncurkan logo Hari Jadi ke-69 Kalimantan Tengah, sebuah simbol yang bukan hanya menandai usia, tetapi juga memotret perjalanan panjang daerah ini sebagai tanah yang tumbuh di atas warisan adat, kekayaan alam, dan semangat kebersamaan yang terus hidup. Bagi Kalimantan Tengah, usia ke-69 bukan sekadar hitungan waktu. […]

  • Produksi Nikel Dipangkas, Penambang Berpeluang Raup Untung

    Produksi Nikel Dipangkas, Penambang Berpeluang Raup Untung

    • calendar_month Ming, 21 Des 2025
    • account_circle fe
    • visibility 118
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Rencana pemerintah memangkas target produksi bijih nikel nasional pada 2026 dinilai berpotensi menjadi titik balik bagi industri pertambangan nikel di Indonesia. Kebijakan tersebut diperkirakan mendorong pemulihan harga nikel global sekaligus memperbaiki profitabilitas penambang lokal yang sempat tertekan akibat kelebihan pasokan. Analis menilai pengurangan target produksi bijih nikel dari 379 juta ton pada […]

  • Prabowo Dorong Percepatan Kampung Nelayan Merah Putih, Tahap Awal Capai 50 Persen

    Prabowo Dorong Percepatan Kampung Nelayan Merah Putih, Tahap Awal Capai 50 Persen

    • calendar_month Sel, 17 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 78
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari strategi penguatan sektor perikanan nasional, Kamis (12/2/2026). Pemerintah menargetkan kawasan ini menjadi motor penggerak ekonomi pesisir yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi hingga distribusi hasil tangkapan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono […]

expand_less