Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

DAYABORNEO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan bahwa perang melawan korupsi tidak berhenti di ruang sidang. Setelah menghukum pelaku, lembaga antirasuah kini memastikan hasil kejahatan juga direbut kembali untuk negara. KPK resmi menyerahkan aset rampasan tindak pidana korupsi senilai lebih dari Rp4,2 miliar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Kepolisian Republik Indonesia […]

DAYABORNEO, Jakarta — Uang hasil korupsi tidak selalu berakhir dalam bentuk rekening rahasia atau tumpukan uang tunai. Sebagian berubah menjadi rumah mewah, apartemen, kendaraan, barang elektronik, hingga barang-barang bermerek. Kini, aset-aset tersebut akan kembali ke negara melalui mekanisme lelang yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 18 Juni 2026 mendatang, KPK akan melelang 108 aset […]

DAYABORNEO, Jakarta — Di era perbankan digital, notifikasi transaksi melalui SMS dan WhatsApp telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas jutaan nasabah. Setiap transfer, penarikan, hingga pembayaran tercatat dan dikirim dalam hitungan detik. Namun di balik layanan yang tampak sederhana itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mencium dugaan penyimpangan bernilai fantastis yang melibatkan dua perusahaan […]

DAYABORNEO, Jakarta — Pemerintah Kabupaten dan DPRD Barito Timur menyatakan terbuka terhadap pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul berbagai temuan dan evaluasi tata kelola anggaran daerah yang disampaikan dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/5). Sikap terbuka itu disampaikan setelah KPK menyoroti sejumlah persoalan dalam pengelolaan anggaran, mulai dari […]

DAYABORNEO, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa sebagai titik paling krusial dalam pembenahan keuangan daerah di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Di tengah keterbatasan fiskal dan tingginya kebutuhan pembangunan, KPK mengingatkan setiap proyek pemerintah harus berjalan transparan, kompetitif, dan bebas dari pengondisian. Melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) […]

DAYABORNEO, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti tingginya belanja hibah, bantuan sosial (bansos), dan bantuan keuangan di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Di tengah penurunan APBD tahun 2026, KPK menilai pengelolaan anggaran tersebut perlu diawasi ketat agar tidak menjadi celah penyimpangan dan kepentingan politik anggaran. Melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III, […]

DAYABORNEO, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar sejumlah celah dalam tata kelola anggaran di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III, KPK menemukan berbagai anomali dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa yang dinilai rawan disusupi praktik penyimpangan. Temuan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi […]

DAYABONEO, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program sosial pemerintah, khususnya Program Sekolah Rakyat, guna memastikan setiap tahapan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan anggaran. Komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi antara pimpinan KPK dan Kementerian Sosial (Kemensos) di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/5/2026). Pertemuan itu menyoroti pentingnya pengawasan […]

DAYABORNEO, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi: tidak hanya menindak pelaku, tetapi memastikan hasil sitaan negara kembali memberi manfaat langsung bagi rakyat. Melalui skema hibah, KPK menyerahkan aset rampasan senilai Rp3,6 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk memperkuat pembangunan sektor strategis daerah. Aset berupa 13 bidang tanah itu akan […]

DAYABORNEO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat langkah pencegahan korupsi di sektor kehutanan dengan meluncurkan dua kajian strategis yang menyoroti tata niaga kayu dan pelepasan kawasan hutan. Langkah ini dinilai mendesak di tengah besarnya potensi kebocoran penerimaan negara serta masih tingginya angka perkara korupsi yang membelit sektor pengelolaan sumber daya alam tersebut. Peluncuran kajian dilakukan […]