Anggota DPRD Ini Akui Sudah Sidak Tak Resmi Masalah IGD Membeludak di RSUD Doris
- account_circle D'Borneo
- calendar_month Sel, 21 Apr 2026
- visibility 294
- comment 0 komentar
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng Tomy Irawan Diran
DAYABORNEO, Palangka Raya — Sorotan terhadap membeludaknya pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Doris Sylvanus terus bergulir. DPRD Kalimantan Tengah mengakui telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan, meski belum dalam bentuk inspeksi resmi.
Wakil Ketua Komisis III DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran, menyampaikan bahwa persoalan kepadatan pasien sebenarnya bukan isu baru. DPRD, kata dia, telah beberapa kali membahasnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak terkait, termasuk manajemen rumah sakit.
“Perubahan itu ada, tapi belum terlalu signifikan. Namun paling tidak sudah ada arah menuju perbaikan,” ujarnya, Selasa (20/4/2026).
Tomy mengungkapkan, dirinya juga sempat melihat langsung kondisi pelayanan di rumah sakit, meskipun tidak melalui agenda resmi. Dari pengamatan tersebut, ia menilai kualitas layanan sangat bergantung pada jumlah pasien yang datang.
“Kalau pasien tidak terlalu ramai, pelayanan relatif berjalan baik. Tapi saat membludak, tenaga medis terlihat kewalahan,” katanya.
Menurutnya, lonjakan pasien tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) daya manusia (SDM)dan fasilitas yang memadai. Kondisi ini membuat tekanan pelayanan di IGD semakin tinggi, terutama pada jam-jam sibuk.
Ia juga menyoroti keterbatasan kapasitas bangunan rumah sakit yang dinilai sudah tidak mampu menampung lonjakan pasien secara optimal. Bahkan, ruang pengembangan dinilai semakin terbatas.
“Secara kapasitas, rumah sakit ini sudah cukup padat dan sulit untuk dikembangkan karena keterbatasan lahan,” jelasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD Kalteng mendorong pemerintah provinsi untuk mulai mempertimbangkan pembangunan fasilitas kesehatan baru guna mengurai beban layanan. Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara rumah sakit milik provinsi dan rumah sakit milik Pemerintah Kota Palangka Raya.
“Rumah sakit kota sebenarnya bisa membantu, terutama untuk pasien rujukan. Tinggal bagaimana kesiapan alat dan SDM-nya,” tegasnya.
DPRD berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret, baik melalui penambahan tenaga medis, peningkatan fasilitas, maupun optimalisasi layanan kesehatan lintas institusi, agar persoalan IGD membeludak tidak terus berulang. (mnc-neha)
- Penulis: D'Borneo
Saat ini belum ada komentar