Kalimantan Tengah Lahir dari Perlawanan Rakyat Dayak

Kalimantan Tengah tidak lahir dari hadiah kekuasaan. Provinsi ini lahir dari tekanan, tuntutan, dan perjuangan panjang masyarakat Dayak yang merasa tanah mereka selama bertahun-tahun hanya menjadi halaman belakang pembangunan di Pulau Kalimantan.

Jauh sebelum resmi berdiri pada 23 Mei 1957, suara kemarahan rakyat pedalaman sudah menggema dari Barito, Kapuas, hingga Kotawaringin. Masyarakat Dayak saat itu menilai pemerintah terlalu jauh dari kehidupan rakyat di pedalaman. Jalan nyaris tidak ada, pendidikan tertinggal, layanan kesehatan sulit dijangkau, sementara hasil bumi Kalimantan terus mengalir keluar.

Rakyat Dayak kala itu sadar satu hal: tanpa provinsi sendiri, suara pedalaman akan terus tenggelam.

Ketika Pedalaman Mulai Melawan Ketertinggalan

Awal 1950-an menjadi titik penting kebangkitan politik masyarakat Dayak. Ketimpangan pembangunan mulai memunculkan kesadaran besar bahwa masyarakat pedalaman harus menentukan arah masa depannya sendiri.

Wilayah Kalimantan yang terlalu luas membuat pemerintahan tidak efektif menjangkau pedalaman. Aspirasi rakyat sulit didengar. Infrastruktur tertinggal. Sungai menjadi satu-satunya jalur kehidupan bagi banyak wilayah.

Di tengah kondisi itu, masyarakat Dayak mulai membangun kekuatan politik dan sosial. Berbagai tuntutan pembentukan provinsi terus disuarakan kepada pemerintah pusat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat, desakan pembentukan provinsi datang kuat dari masyarakat Dayak di Barito, Kapuas, dan Kotawaringin. Gerakan itu bukan gerakan elit semata, tetapi lahir dari keresahan rakyat pedalaman yang ingin keluar dari ketertinggalan.

IKAD dan Api Perjuangan Rakyat Dayak

Salah satu kekuatan penting dalam perjuangan itu ialah Ikatan Keluarga Dayak (IKAD) di Banjarmasin. Organisasi ini menjadi motor lahirnya Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah (PPHRKT), wadah perjuangan politik masyarakat Dayak untuk mendesak pemerintah pusat membentuk Provinsi Kalimantan Tengah.

Desakan itu akhirnya tidak bisa lagi diabaikan Jakarta.

Presiden Soekarno kemudian menyetujui pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957. Sejarah baru dimulai. Untuk pertama kalinya, masyarakat Dayak memiliki provinsi sendiri di jantung Borneo.

RTA Milono kemudian ditunjuk menjadi gubernur pertama untuk membangun daerah baru yang lahir dari perjuangan rakyat pedalaman.

Isen Mulang, Bukan Sekadar Slogan

Kelahiran Kalimantan Tengah bukan sekadar pembentukan wilayah administratif. Ia menjadi simbol kebangkitan masyarakat Dayak dalam memperjuangkan harga diri, identitas, dan hak menentukan pembangunan daerahnya sendiri.

Dari sejarah itulah lahir semangat “Isen Mulang” — pantang mundur, pantang menyerah.

Semangat itu masih hidup hingga hari ini. Namun perjuangan belum selesai.

Kaya Sumber Daya, Tapi Ketimpangan Masih Nyata

Di usia yang kini hampir tujuh dekade, Kalimantan Tengah tumbuh menjadi salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan kekayaan alam luar biasa. Hutan tropis, perkebunan sawit, pertambangan, hingga sungai besar menjadi penopang ekonomi daerah.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2025 tumbuh 4,80 persen dengan nilai PDRB mencapai Rp241,1 triliun. Pertumbuhan itu didorong sektor perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur.

Namun di balik angka pertumbuhan itu, wajah pedalaman belum sepenuhnya berubah.

Masih banyak wilayah yang bergantung pada jalur sungai. Akses pendidikan dan layanan kesehatan di sejumlah daerah terpencil masih menjadi persoalan. Ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan pedalaman belum sepenuhnya selesai.

Ironisnya, tanah Dayak yang kaya sumber daya justru terus menghadapi tekanan besar dari ekspansi industri dan modernisasi.

Ancaman Baru: Budaya Dayak Perlahan Tergeser

Jika dahulu masyarakat Dayak berjuang melawan ketertinggalan pembangunan, hari ini mereka menghadapi tantangan baru yang tidak kalah besar: mempertahankan identitas budaya di tengah arus globalisasi.

Modernisasi perlahan menggeser budaya lokal. Bahasa daerah mulai jarang digunakan di perkotaan. Generasi muda semakin akrab dengan budaya digital global dibanding tradisi leluhur mereka sendiri.

Karena itu, perjuangan masyarakat Dayak hari ini bukan lagi sekadar soal wilayah administratif. Perjuangan itu berubah menjadi upaya menjaga identitas agar masyarakat lokal tidak menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kini mencoba menjaga api budaya melalui Festival Budaya Isen Mulang (FBIM), penguatan filosofi Huma Betang, hingga pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya Dayak.

Kalimantan Tengah Tidak Boleh Kehilangan Akar

Sejarah telah membuktikan, Kalimantan Tengah lahir dari keberanian rakyat Dayak melawan ketertinggalan dan ketidakadilan pembangunan.

Kini, tantangan zaman memang berubah. Tetapi pesan sejarahnya tetap sama: masyarakat Dayak tidak boleh kehilangan hak, identitas, dan peran utama di tanahnya sendiri.

Sebab Kalimantan Tengah bukan sekadar wilayah di peta Indonesia. Provinsi ini lahir dari suara rakyat pedalaman yang memilih bangkit dan melawan untuk masa depan mereka sendiri. (red)