Muhammadiyah Mantap Tetapkan 1 Ramadhan 1447 H pada 18 Februari 2026, Ini Dasar Ilmiah dan Fikihnya
- account_circle D'Borneo
- calendar_month Sel, 17 Feb 2026
- visibility 177
- comment 0 komentar
Dok. Ilustrasi
DAYABORNEO, Palangka Raya – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini memicu diskusi publik karena berbeda dengan keputusan pemerintah yang menetapkan awal puasa pada 19 Februari 2026. Muhammadiyah menegaskan keputusan tersebut berdasar pendekatan astronomi global melalui Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Mengutip dari laman resmi Muhammadiyah, pakar falak Muhammadiyah Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar menjelaskan bahwa organisasi menetapkan 1 Ramadhan 1447 H berdasarkan Maklumat PP Muhammadiyah dan penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid. Muhammadiyah kini menjadikan KHGT sebagai rujukan resmi, menggantikan metode wujudul hilal.
“KHGT mengharuskan terpenuhinya parameter posisi hilal pasca-ijtimak dengan ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat di mana pun di permukaan bumi,” ujar Arwin.
Ia menyebutkan, parameter tersebut telah terpenuhi di wilayah Alaska, Amerika Serikat, dengan posisi hilal di atas batas minimal yang ditetapkan KHGT. Konjungsi awal Ramadhan terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC atau 19.01 WIB. Setelah matahari terbenam di hari yang sama, posisi hilal memenuhi parameter KHGT di Alaska, sehingga Muhammadiyah menetapkan keesokan harinya sebagai 1 Ramadhan.
Arwin menegaskan, perbedaan penetapan dengan pemerintah muncul karena cakupan wilayah dan kriteria yang digunakan berbeda. “Pemerintah menggunakan kriteria MABIMS yang mensyaratkan visibilitas hilal di wilayah Indonesia, sementara KHGT menerapkan prinsip matlak global,” katanya.
Ia menambahkan, KHGT berpijak pada pandangan fikih ittihad al-mathali’ yang memandang ketetapan awal bulan hijriah berlaku global ketika hilal telah terbukti secara definitif di satu titik di bumi. Pendekatan ini, menurutnya, sejalan dengan gagasan kesatuan umat dan sistem waktu Islam yang bersifat universal.
Muhammadiyah memandang perbedaan ini sebagai perbedaan teknis metodologi, bukan perbedaan akidah. Arwin mengajak masyarakat menyikapi perbedaan dengan sikap ilmiah dan saling menghormati. “Masukan dan kritik terhadap KHGT kami terima sebagai bagian dari proses ijtihad dan penyempurnaan konsep kalender Islam yang lebih terpadu,” tegasnya.
- Penulis: D'Borneo
Saat ini belum ada komentar