Minggu, 13 Sep 2026
light_mode
Beranda » Berita Daerah » Gubernur Kalteng Ikuti Rapur Pidato Prabowo di HUT ke-81 RI

Gubernur Kalteng Ikuti Rapur Pidato Prabowo di HUT ke-81 RI

  • account_circle fe
  • calendar_month Jum, 14 Agu 2026
  • visibility 48
  • comment 0 komentar

PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai memasuki rangkaian agenda kenegaraan. Di Kalimantan Tengah, Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kalteng untuk mengikuti penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden RI, Jumat (14/8/2026).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong memimpin jalannya agenda yang turut dihadiri jajaran wakil ketua DPRD, Forkopimda, kepala instansi vertikal, serta kepala perangkat daerah Pemprov Kalteng.

Agenda tersebut tidak sekadar menjadi seremoni tahunan menjelang perayaan kemerdekaan. Pidato kenegaraan menjadi salah satu momen penting untuk melihat arah kebijakan pemerintah pusat sekaligus membaca tantangan pembangunan Indonesia ke depan.

Dari Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026.

Presiden mengungkapkan pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan pemerintahan. Kebijakan tersebut, menurutnya, diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih membebani negara.

Namun Prabowo tidak menutup mata terhadap pekerjaan rumah pemerintah.

“Belum bisa mengatakan seluruh persoalan bangsa telah selesai atau seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan,” tegas Prabowo.

Ia menyebut pemerintah memiliki empat pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan. Pertama, menjalankan amanat UUD 1945. Kedua, menjaga kepentingan inti nasional, termasuk memastikan kekayaan bangsa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pedoman berikutnya adalah mempercepat penyelesaian kesulitan masyarakat serta memastikan seluruh kebijakan pemerintah bermuara pada kepentingan rakyat.

Pesan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk Kalimantan Tengah, yang terus menjalankan pembangunan dengan mengacu pada kebijakan nasional sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan daerah.

Kehadiran Agustiar dan Edy dalam rapat paripurna tersebut sekaligus menegaskan posisi Pemprov Kalteng dalam mengikuti arah pembangunan nasional yang disampaikan Presiden pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Bagi daerah, pidato kenegaraan bukan hanya laporan pemerintah pusat. Ia menjadi gambaran tentang ke mana arah kebijakan nasional bergerak dan bagaimana daerah harus mengambil posisi. (fe)

  • Penulis: fe

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Video Viral Ucapan Ultah Istri Gubernur, Agustiar Sebut Ada yang Menggerakkan 40 Akun

    Video Viral Ucapan Ultah Istri Gubernur, Agustiar Sebut Ada yang Menggerakkan 40 Akun

    • calendar_month Rab, 2 Sep 2026
    • account_circle fe
    • visibility 38
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Polemik video viral ucapan selamat ulang tahun untuk Aisyah Thisia Halijam, istri Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, kembali menjadi sorotan. Di tengah ramainya perbincangan di media sosial, Agustiar mengungkap dugaan adanya pihak yang menggerakkan sejumlah akun untuk memperbesar isu tersebut. Pernyataan itu disampaikan Agustiar saat menerima Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan di […]

  • Wagub Edy Pratowo Tegas: Musim Kemarau Bukan Waktu Membakar Hutan

    Wagub Edy Pratowo Tegas: Musim Kemarau Bukan Waktu Membakar Hutan

    • calendar_month Jum, 11 Sep 2026
    • account_circle fe
    • visibility 20
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayanorneo – Ketika musim kemarau tiba, aktivitas pembakaran hutan tidak bisa dibenarkan. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menegaskan aturan tetap berlaku, termasuk terhadap pembakaran yang dikaitkan dengan alasan tertentu maupun kearifan lokal. Edy menyebut pemerintah daerah sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur batas aktivitas pembakaran. Regulasi tersebut membedakan kegiatan yang diperbolehkan […]

  • Defisit Rp149 Miliar, DPRD Bongkar Rapuhnya Fiskal Kalteng

    Defisit Rp149 Miliar, DPRD Bongkar Rapuhnya Fiskal Kalteng

    • calendar_month Rab, 15 Jul 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 167
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menjadi sorotan tajam. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mengungkap masih rapuhnya struktur fiskal daerah setelah APBD Tahun Anggaran 2025 ditutup dengan defisit sebesar Rp149,53 miliar. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat dinilai menjadi persoalan mendasar yang harus segera dibenahi. Temuan tersebut disampaikan dalam Rapat […]

  • Kalimantan Tengah Lahir dari Perlawanan Rakyat Dayak

    Kalimantan Tengah Lahir dari Perlawanan Rakyat Dayak

    • calendar_month Sab, 23 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 105
    • 0Komentar

    Kalimantan Tengah tidak lahir dari hadiah kekuasaan. Provinsi ini lahir dari tekanan, tuntutan, dan perjuangan panjang masyarakat Dayak yang merasa tanah mereka selama bertahun-tahun hanya menjadi halaman belakang pembangunan di Pulau Kalimantan. Jauh sebelum resmi berdiri pada 23 Mei 1957, suara kemarahan rakyat pedalaman sudah menggema dari Barito, Kapuas, hingga Kotawaringin. Masyarakat Dayak saat itu […]

  • Jalur Prioritas Lansia dan Ojol di Tengah Krisis BBM Palangka Raya — Solusi Manis yang Berisiko Pahit

    Jalur Prioritas Lansia dan Ojol di Tengah Krisis BBM Palangka Raya — Solusi Manis yang Berisiko Pahit

    • calendar_month Sen, 7 Sep 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Kelangkaan bahan bakar minyak yang melanda Palangka Raya beberapa waktu terakhir bukan lagi sekadar keluhan warganet di media sosial, melainkan persoalan nyata yang menyentuh denyut ekonomi harian masyarakat. Antrean yang mengular hingga ke badan jalan, sebagaimana terlihat di sejumlah SPBU seperti Jalan Imam Bonjol dan Jalan Tjilik Riwut, telah memaksa Pemerintah Kota Palangka Raya turun […]

  • Tata Ruang Republik Tersandera Ego Sektoral, DPD RI Dorong Badan Nasional di Bawah Presiden

    Tata Ruang Republik Tersandera Ego Sektoral, DPD RI Dorong Badan Nasional di Bawah Presiden

    • calendar_month Rab, 27 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 81
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Carut-marut penataan ruang di Indonesia kembali menjadi sorotan. Tumpang tindih kewenangan lintas kementerian dinilai membuat arah pembangunan nasional berjalan tanpa sinkronisasi yang jelas, bahkan memicu konflik agraria, sengketa tenurial, hingga bencana ekologis di berbagai daerah. Sorotan tersebut mengemuka dari hasil reses Komite I DPD RI yang menghimpun berbagai persoalan tata ruang dari […]

expand_less