Gas Melon Langka, Stok Aman: Siapa Bermain di Balik Distribusi Elpiji 3 Kg?
- account_circle D'Borneo
- calendar_month Rab, 24 Jun 2026
- visibility 100
- comment 0 komentar
DAYABORNEO, Palangka Raya – Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram kembali memicu tanda tanya besar di Kalimantan Tengah. Di satu sisi, pemerintah memastikan stok dan kuota distribusi dalam kondisi aman. Namun di sisi lain, masyarakat tetap kesulitan mendapatkan gas subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi warga berpenghasilan rendah.
Kondisi yang bertolak belakang itu kini menjadi sorotan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kalimantan Tengah. Hasil pengawasan di lapangan bahkan mengarah pada dugaan adanya kebocoran distribusi yang membuat gas subsidi tidak sepenuhnya sampai ke tangan masyarakat yang berhak.
“Kami menemukan fakta bahwa distribusi dari hulu tidak bermasalah. Stok ada, kuota ada. Tetapi di lapangan masyarakat tetap kesulitan mendapatkan gas. Ini tentu menjadi pertanyaan besar,” kata Kepala Disdagperin Kalteng melalui Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Disperindag Kalteng, Maskur, Rabu (24/6/2026).
Bersama Pertamina, Disperindag melakukan inspeksi ke sejumlah SPBE dan pangkalan. Hasilnya, tidak ditemukan pengurangan pasokan maupun kendala distribusi resmi. Namun persoalan diduga muncul setelah gas subsidi keluar dari jalur pengawasan utama.
Tim menemukan masih banyak pelaku usaha, terutama laundry, yang menggunakan elpiji 3 kilogram meski telah berulang kali diingatkan untuk beralih ke gas nonsubsidi.
Lebih jauh, Disperindag juga mengendus dugaan permainan distribusi. Ada indikasi data dalam aplikasi menunjukkan stok habis, tetapi secara fisik tabung gas masih tersedia. Dugaan lain mengarah pada praktik penjualan kepada pengepul yang kemudian menjual kembali dengan harga jauh lebih tinggi.
Akibatnya, harga gas melon yang seharusnya terjangkau justru melambung hingga Rp30 ribu per tabung di sejumlah wilayah.
“Kalau subsidi negara dinikmati pihak yang tidak berhak atau diperjualbelikan kembali dengan harga tinggi, maka masyarakat kecil yang menjadi korban,” tegas Maskur.
Temuan ini memperkuat dugaan bahwa persoalan kelangkaan bukan semata karena stok, melainkan lemahnya pengawasan di tingkat distribusi. Disperindag telah memberikan teguran kepada sejumlah pangkalan dan meneruskan temuan tersebut kepada Satpol PP untuk ditindaklanjuti.
Kini publik menunggu langkah tegas pemerintah. Sebab jika stok aman tetapi barang tetap langka, pertanyaan yang muncul sederhana: siapa yang sebenarnya menikmati gas subsidi milik rakyat? (red-fe)
- Penulis: D'Borneo
Saat ini belum ada komentar