Senin, 27 Jul 2026
light_mode
Beranda » Berita Daerah » Gas Melon Langka, Stok Aman: Siapa Bermain di Balik Distribusi Elpiji 3 Kg?

Gas Melon Langka, Stok Aman: Siapa Bermain di Balik Distribusi Elpiji 3 Kg?

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Rab, 24 Jun 2026
  • visibility 75
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram kembali memicu tanda tanya besar di Kalimantan Tengah. Di satu sisi, pemerintah memastikan stok dan kuota distribusi dalam kondisi aman. Namun di sisi lain, masyarakat tetap kesulitan mendapatkan gas subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi warga berpenghasilan rendah.

Kondisi yang bertolak belakang itu kini menjadi sorotan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kalimantan Tengah. Hasil pengawasan di lapangan bahkan mengarah pada dugaan adanya kebocoran distribusi yang membuat gas subsidi tidak sepenuhnya sampai ke tangan masyarakat yang berhak.

“Kami menemukan fakta bahwa distribusi dari hulu tidak bermasalah. Stok ada, kuota ada. Tetapi di lapangan masyarakat tetap kesulitan mendapatkan gas. Ini tentu menjadi pertanyaan besar,” kata Kepala Disdagperin Kalteng melalui Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Disperindag Kalteng, Maskur, Rabu (24/6/2026).

Bersama Pertamina, Disperindag melakukan inspeksi ke sejumlah SPBE dan pangkalan. Hasilnya, tidak ditemukan pengurangan pasokan maupun kendala distribusi resmi. Namun persoalan diduga muncul setelah gas subsidi keluar dari jalur pengawasan utama.

Tim menemukan masih banyak pelaku usaha, terutama laundry, yang menggunakan elpiji 3 kilogram meski telah berulang kali diingatkan untuk beralih ke gas nonsubsidi.

Lebih jauh, Disperindag juga mengendus dugaan permainan distribusi. Ada indikasi data dalam aplikasi menunjukkan stok habis, tetapi secara fisik tabung gas masih tersedia. Dugaan lain mengarah pada praktik penjualan kepada pengepul yang kemudian menjual kembali dengan harga jauh lebih tinggi.

Akibatnya, harga gas melon yang seharusnya terjangkau justru melambung hingga Rp30 ribu per tabung di sejumlah wilayah.

“Kalau subsidi negara dinikmati pihak yang tidak berhak atau diperjualbelikan kembali dengan harga tinggi, maka masyarakat kecil yang menjadi korban,” tegas Maskur.

Temuan ini memperkuat dugaan bahwa persoalan kelangkaan bukan semata karena stok, melainkan lemahnya pengawasan di tingkat distribusi. Disperindag telah memberikan teguran kepada sejumlah pangkalan dan meneruskan temuan tersebut kepada Satpol PP untuk ditindaklanjuti.

Kini publik menunggu langkah tegas pemerintah. Sebab jika stok aman tetapi barang tetap langka, pertanyaan yang muncul sederhana: siapa yang sebenarnya menikmati gas subsidi milik rakyat? (red-fe) 

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Prabowo Bangun Sentra Nelayan Modern dari Pesisir Gorontalo

    Presiden Prabowo Bangun Sentra Nelayan Modern dari Pesisir Gorontalo

    • calendar_month Ming, 10 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 121
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Gorontalo — Presiden Prabowo Subianto mulai menggerakkan agenda besar transformasi sektor kelautan nasional dari pesisir, saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5/2026). Presiden menegaskan pembangunan ekonomi maritim tidak boleh lagi berhenti pada penangkapan ikan, tetapi harus masuk ke tahap industrialisasi dan penguatan rantai distribusi hasil laut. Di kawasan pesisir itu, […]

  • Pemkab dan DPRD Bartim Nyatakan Terbuka terhadap Pengawasan KPK

    Pemkab dan DPRD Bartim Nyatakan Terbuka terhadap Pengawasan KPK

    • calendar_month Rab, 27 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 84
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Pemerintah Kabupaten dan DPRD Barito Timur menyatakan terbuka terhadap pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul berbagai temuan dan evaluasi tata kelola anggaran daerah yang disampaikan dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/5). Sikap terbuka itu disampaikan setelah KPK menyoroti sejumlah persoalan dalam pengelolaan anggaran, mulai dari […]

  • Ketua DPW PKB Kalteng Pasang Standar Tinggi untuk Ketua DPC: Harus Siap Bertarung

    Ketua DPW PKB Kalteng Pasang Standar Tinggi untuk Ketua DPC: Harus Siap Bertarung

    • calendar_month Kam, 7 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 26
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — DPW Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Tengah mulai menunjukkan sikap tegas dalam proses regenerasi kepemimpinan partai. Lewat Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), PKB ingin memastikan kursi Ketua DPC tidak diisi figur “asal jadi”, tetapi kader yang benar-benar siap memimpin dan bekerja di lapangan. Ketua DPW PKB Kalteng, Rahmanto Muhidin, menegaskan bahwa proses […]

  • Edy Pratowo Tegaskan DPR RI Dapil Kalteng Harus Perjuangkan Program Daerah di Senayan

    Edy Pratowo Tegaskan DPR RI Dapil Kalteng Harus Perjuangkan Program Daerah di Senayan

    • calendar_month Jum, 16 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 87
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menegaskan pentingnya peran Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Penegasan tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 DPRD Provinsi Kalteng, Rabu (14/1/2026). Edy menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan […]

  • Gubernur Agustiar Bantah APBD Kalteng Defisit Rp149 Miliar: "Kami Punya Hitungannya"

    Gubernur Agustiar Bantah APBD Kalteng Defisit Rp149 Miliar: “Kami Punya Hitungannya”

    • calendar_month Sab, 25 Jul 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 21
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Polemik mengenai kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menghangat. Setelah DPRD Kalteng mengungkap adanya defisit APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp149,53 miliar dalam rapat paripurna pertanggungjawaban APBD, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran langsung membantah anggapan tersebut. Menurut Agustiar, angka yang disampaikan DPRD tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai kondisi keuangan daerah […]

  • Pemprov Kalteng Didesak Tegas, WPR–IPR Harus Dipercepat di Tengah Tekanan Razia Tambang Rakyat

    Pemprov Kalteng Didesak Tegas, WPR–IPR Harus Dipercepat di Tengah Tekanan Razia Tambang Rakyat

    • calendar_month Kam, 16 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 158
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah didorong mengambil langkah tegas dan terukur dalam menyelesaikan polemik tambang rakyat yang terus memanas. Di tengah intensitas razia di lapangan, kepastian hukum melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dinilai belum bergerak secepat kebutuhan masyarakat. Wakil Gubernur Edy Pratowo menegaskan Pemprov tidak tinggal diam. […]

expand_less