Kamis, 30 Jul 2026
light_mode
Beranda » Pemprov Kalteng » Kartu Huma Betang Sejahtera, Fondasi Baru Kebijakan Sosial Kalteng

Kartu Huma Betang Sejahtera, Fondasi Baru Kebijakan Sosial Kalteng

  • account_circle fe
  • calendar_month Ming, 21 Des 2025
  • visibility 192
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka RayaProgram Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) disiapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai fondasi baru kebijakan sosial daerah yang berorientasi pada keadilan dan pemerataan kesejahteraan.

Melalui program ini, komitmen Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo untuk menghadirkan negara hingga ke lapisan masyarakat paling bawah mulai dijalankan secara terstruktur.

KHBS telah resmi dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi acuan seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis dan program kerja.

Penempatan KHBS dalam dokumen perencanaan utama tersebut menegaskan bahwa program ini bukan kebijakan sementara, melainkan agenda jangka menengah yang dirancang berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi menargetkan peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera pada awal 2026. Saat ini, fokus utama diarahkan pada pematangan dan sinkronisasi data penerima manfaat agar program berjalan sesuai regulasi dan tepat sasaran, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin, rentan, menengah ke bawah, serta warga di wilayah pedalaman.

Dalam rangka memperkuat kesiapan tersebut, Gubernur Agustiar Sabran mengundang koordinator Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dari seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah ke Istana Isen Mulang, Minggu (21/12/2025).

Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi sekaligus penguatan peran aktor sosial di tingkat akar rumput.

“Peran Bapak Ibu sangat menentukan keberhasilan program ini. Tanpa dukungan di lapangan, kebijakan tidak akan menyentuh masyarakat,” ujar Gubernur Agustiar Sabran.

Ia menegaskan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pendamping PKH, dan Pekerja Sosial Masyarakat merupakan garda terdepan dalam memastikan validitas data, pendampingan penerima manfaat, hingga pengawasan pelaksanaan program.

“Semua aspek sudah siap. Yang kita butuhkan sekarang adalah kerja bersama,” tambahnya.

Melalui Kartu Huma Betang Sejahtera, Pemerintah Provinsi berharap bantuan sosial tidak hanya tersalurkan, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Tengah. (red-fe)

  • Penulis: fe

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menjelang Ramadhan, Pemprov Kalteng Perketat Harga Pangan Lewat GPM Nasional 2026

    Menjelang Ramadhan, Pemprov Kalteng Perketat Harga Pangan Lewat GPM Nasional 2026

    • calendar_month Jum, 13 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 243
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bergerak cepat mengamankan harga pangan menjelang lonjakan permintaan Hari Besar Keagamaan Nasional. Pemprov Kalteng mengikuti Pembukaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional 2026 sebagai langkah konkret melawan potensi lonjakan harga dan permainan pasar jelang Ramadan dan Idulfitri di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kalteng, Jumat (13/2/2026) pagi. […]

  • Mentan Ancam Periksa Ratusan Perusahaan Sawit, Harga TBS Petani Diduga Masih Ditekan DAYABORNEO, Jakarta — Pemerintah mulai menunjukkan sikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan sawit yang dinilai belum memberikan harga yang adil kepada petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengultimatum sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit yang diduga masih membeli Tandan Buah Segar (TBS) di bawah harga yang seharusnya, meski harga minyak sawit mentah (CPO) dunia sedang menguat. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah menemukan ketidaksesuaian antara tren kenaikan harga komoditas global dengan harga yang diterima petani di sejumlah daerah sentra sawit. Bersama Satgas Pangan Polri, Kementerian Pertanian kini menyiapkan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang belum mengikuti ketetapan harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah. «“Kalau harga CPO dunia naik dan nilai tukar dolar juga menguat, tidak ada alasan harga TBS petani justru turun,” tegas Mentan Andi Amran Sulaiman dalam rapat koordinasi nasional yang membahas stabilisasi harga sawit.» Data Kementerian Pertanian menunjukkan harga CPO global mengalami kenaikan sekitar 47 persen. Pada saat yang sama, nilai tukar dolar AS terhadap rupiah meningkat lebih dari 10 persen. Namun di lapangan, harga TBS yang diterima petani di sejumlah wilayah justru sempat merosot hingga sekitar 17 persen. Kondisi tersebut memicu perhatian serius pemerintah karena menyangkut kehidupan jutaan keluarga petani sawit di Indonesia. Sedikitnya 15 juta petani dan pekerja sektor sawit bergantung pada stabilitas harga komoditas tersebut. Amran mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini dan meminta pemerintah memastikan petani memperoleh haknya secara adil. Hasil evaluasi sementara menunjukkan sekitar 70 persen harga TBS di berbagai daerah telah mengalami pemulihan. Namun pemerintah menilai masih ada perusahaan yang belum menyesuaikan harga sesuai ketentuan. «“Data perusahaan yang belum patuh akan kami serahkan kepada aparat untuk ditindaklanjuti,” kata Amran.» Pemerintah menegaskan penertiban ini bukan untuk menghambat dunia usaha, melainkan menciptakan tata niaga sawit yang lebih sehat. Dengan harga yang adil di tingkat petani, Indonesia diyakini dapat memperkuat posisi sebagai produsen sawit terbesar dunia sekaligus mempercepat agenda hilirisasi dan pengembangan bioenergi nasional.

    Mentan Ancam Periksa Ratusan Perusahaan Sawit, Harga TBS Petani Harus Naik

    • calendar_month Sen, 8 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 77
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Pemerintah mulai menunjukkan sikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan sawit yang dinilai belum memberikan harga yang adil kepada petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengultimatum sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit yang diduga masih membeli Tandan Buah Segar (TBS) di bawah harga yang seharusnya, meski harga minyak sawit mentah (CPO) dunia sedang menguat. […]

  • Pemprov Kalteng Pasang Arah Ekonomi Agresif Usai LPI 2025 BI

    Pemprov Kalteng Pasang Arah Ekonomi Agresif Usai LPI 2025 BI

    • calendar_month Kam, 29 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 62
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak ingin sekadar menjadi penonton di tengah perlambatan ekonomi global. Merespons peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025 Bank Indonesia, Pemprov Kalteng secara tegas memasang arah pembangunan ekonomi yang lebih agresif: hilirisasi dipercepat, investasi dipermudah, dan ketahanan ekonomi daerah diperkuat. Sikap ini disampaikan melalui sambutan tertulis Gubernur Kalimantan […]

  • Dudung Buka Kartu di Hadapan Dubes Belanda, Investasi hingga Ketahanan Pangan Jadi Sorotan

    Dudung Buka Kartu di Hadapan Dubes Belanda, Investasi hingga Ketahanan Pangan Jadi Sorotan

    • calendar_month Sel, 30 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 63
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Pemerintah Indonesia mengirim sinyal kuat kepada dunia internasional. Di hadapan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman memaparkan langsung arah pembangunan nasional di era Presiden Prabowo Subianto, mulai dari program Makan Bergizi Gratis hingga agenda besar memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. […]

  • Pimpinan DPRD Kalteng Ikuti Retret Nasional di Akmil

    Pimpinan DPRD Kalteng Ikuti Retret Nasional di Akmil

    • calendar_month Sab, 18 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 194
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia mengikuti retret nasional di Akademi Militer, Magelang, pada 15–19 April 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat integritas kepemimpinan sekaligus menyelaraskan arah pembangunan pusat dan daerah. Sebanyak 478 pimpinan parlemen daerah ambil bagian dalam agenda yang diinisiasi oleh Lembaga Ketahanan Nasional tersebut. Dari Kalimantan Tengah, […]

  • Dari Mimbar Pengajian, Pemprov Kalteng Dorong Kebangkitan Moral Muslimah

    Dari Mimbar Pengajian, Pemprov Kalteng Dorong Kebangkitan Moral Muslimah

    • calendar_month Jum, 30 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 56
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa berjalan dengan pendekatan material semata. Melalui Pengajian Muslimah dalam rangka peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, Pemprov Kalteng menguatkan pesan kebangkitan moral dan spiritual kaum perempuan sebagai pilar utama ketahanan sosial. Kegiatan ini berlangsung di Halaman Istana Isen Mulang, Palangka […]

expand_less