Kamis, 4 Jun 2026
light_mode
Beranda » Berita Daerah » NTP Naik Tipis: Petani Kalteng Belum Sepenuhnya Menikmati Kenaikan Harga Hasil Panen

NTP Naik Tipis: Petani Kalteng Belum Sepenuhnya Menikmati Kenaikan Harga Hasil Panen

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Sel, 2 Jun 2026
  • visibility 10
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya Di tengah klaim membaiknya daya tukar petani di Kalimantan Tengah, data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) justru mengungkap fakta lain yang patut menjadi perhatian. Meski Nilai Tukar Petani (NTP) naik pada Mei 2026, keuntungan usaha petani belum tentu ikut meningkat.

BPS mencatat NTP Kalimantan Tengah naik tipis 0,21 persen, dari 139,43 pada April menjadi 139,72 pada Mei 2026. Namun pada saat yang sama, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)—indikator yang menggambarkan kemampuan usaha tani setelah memperhitungkan biaya produksi—justru turun 0,95 persen, dari 145,94 menjadi 144,55.

Artinya, kenaikan harga hasil pertanian yang diterima petani masih dibayangi lonjakan biaya usaha yang terus menggerus keuntungan di tingkat lapangan.

Plt Kepala BPS Kalimantan Tengah, Maria Wahyu Utami, menjelaskan bahwa kenaikan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani meningkat 1,66 persen, sedikit lebih tinggi dibanding kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 1,45 persen.

“Secara umum NTP meningkat, tetapi NTUP mengalami penurunan. Ini menunjukkan adanya tekanan pada biaya produksi dan operasional usaha pertanian,” ujarnya saat memimpin rilis statistik di Kantor BPS Kalteng, Selasa (2/6/2026).

Data BPS menunjukkan kenaikan NTP terutama ditopang subsektor tanaman pangan yang melonjak 2,99 persen dan tanaman perkebunan rakyat yang naik 0,08 persen. Namun peningkatan tersebut belum cukup kuat untuk mengimbangi beban biaya usaha tani yang terus naik.

Di saat yang sama, masyarakat perdesaan juga menghadapi kenaikan biaya hidup. Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) naik 1,14 persen pada Mei 2026. Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok transportasi sebesar 3,14 persen, disusul perumahan, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,05 persen serta makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,02 persen.

Kondisi ini menggambarkan bahwa petani memang menerima harga jual yang lebih baik, tetapi pengeluaran mereka juga semakin besar. Kenaikan ongkos produksi, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga berpotensi menggerus tambahan pendapatan yang diperoleh dari hasil panen.

Dengan kata lain, angka NTP yang naik belum otomatis mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani. Penurunan NTUP menjadi sinyal bahwa keuntungan usaha tani masih berada di bawah tekanan, sehingga perhatian pemerintah tidak cukup hanya menjaga harga komoditas, tetapi juga harus menekan biaya produksi yang terus membebani petani di pedesaan.

“Jika hasil panen naik tetapi biaya usaha naik lebih cepat, maka petani tetap sulit merasakan peningkatan kesejahteraan secara nyata.” (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Belanja Hibah dan Bansos Barito Timur Ikut Disorot KPK

    Belanja Hibah dan Bansos Barito Timur Ikut Disorot KPK

    • calendar_month Sel, 26 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 36
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti tingginya belanja hibah, bantuan sosial (bansos), dan bantuan keuangan di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Di tengah penurunan APBD tahun 2026, KPK menilai pengelolaan anggaran tersebut perlu diawasi ketat agar tidak menjadi celah penyimpangan dan kepentingan politik anggaran. Melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III, […]

  • Gubernur Kalteng Gelar Pasar Murah, Warga Tebus Sembako Rp10 Ribu

    Gubernur Kalteng Gelar Pasar Murah, Warga Tebus Sembako Rp10 Ribu

    • calendar_month Sel, 10 Mar 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 45
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bergerak cepat menekan lonjakan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Gubernur Kalimantan Tengah membuka langsung Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah dengan menyalurkan ribuan paket sembako bersubsidi bagi masyarakat di halaman Masjid Raya Darussalam Palangka Raya, Selasa (10/3/2026). Program ini menjadi langkah konkret pemerintah […]

  • Kalteng Masuk 10 Terendah Realisasi APBD Versi Kemendagri

    Kalteng Masuk 10 Terendah Realisasi APBD Versi Kemendagri

    • calendar_month Rab, 24 Des 2025
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 482
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo terkait capaian realisasi pendapatan daerah hingga 95,47 persen menjelang akhir tahun anggaran 2025 dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan data nasional yang dirilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam keterangan kepada media, Edy Pratowo menyebut realisasi pendapatan Provinsi Kalteng per 22 Desember 2025 telah mencapai […]

  • KPK OTT Bupati Pekalongan, Ini Dugaan Korupsi di Baliknya

    KPK OTT Bupati Pekalongan, Ini Dugaan Korupsi di Baliknya

    • calendar_month Kam, 5 Mar 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 71
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pekalongan, FAR, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. KPK langsung menetapkan  Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka dan menahannya selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, terhitung sejak 4 hingga 23 Maret 2026. […]

  • Mahasiswa Kelompok BBK Unair Ajak Warga Bakalrejo Sulap Sampah Dapur Jadi Eco Enzyme

    Mahasiswa Kelompok BBK Unair Ajak Warga Bakalrejo Sulap Sampah Dapur Jadi Eco Enzyme

    • calendar_month Sen, 26 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 65
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Lamongan – Tumpukan sampah bioorganik dari aktivitas rumah tangga masih menjadi momok di banyak daerah, termasuk Desa Bakalrejo. Sampah dapur yang selama ini berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan menyumbang sekitar 30 persen timbunan limbah, kini mulai dilawan dengan cara berbeda. Kelompok Belajar Bersama Komunitas (BBK) Universitas Airlangga turun langsung ke tengah warga […]

  • IGD Diduga Kewalahan, DPRD Kalteng Didesak Sidak RSUD Doris Sylvanus

    IGD Diduga Kewalahan, DPRD Kalteng Didesak Sidak RSUD Doris Sylvanus

    • calendar_month Rab, 15 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 155
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Sorotan tajam mengarah ke layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Doris Sylvanus. Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya Arif M. Norkim secara terbuka mendesak DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk tidak tinggal diam dan segera turun melakukan inspeksi mendadak (sidak). Desakan itu bukan tanpa alasan. Arif menyebut kondisi IGD kerap dipenuhi […]

expand_less