Rabu, 29 Jul 2026
light_mode
Beranda » Berita Nasional » Kalteng Setor Rp5,56 Triliun ke Negara, Teras Narang: Harus Kembali Dirasakan Daerah

Kalteng Setor Rp5,56 Triliun ke Negara, Teras Narang: Harus Kembali Dirasakan Daerah

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Sel, 30 Jun 2026
  • visibility 69
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya Kalimantan Tengah kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu penopang penerimaan negara. Hingga akhir Mei 2026, penerimaan APBN dari provinsi ini menembus Rp5,56 triliun. Namun, besarnya kontribusi tersebut dinilai belum cukup apabila tidak diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dukungan pembangunan yang lebih besar dari pemerintah pusat.

Sorotan itu disampaikan anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah, Dr. Agustin Teras Narang, menanggapi laporan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalteng yang mencatat pendapatan dan hibah APBN telah mencapai 47,68 persen dari target atau melonjak 77,69 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan penerimaan negara ditopang kuat oleh Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta lonjakan Bea Keluar dari ekspor minyak sawit mentah (CPO) beserta produk turunannya. Aktivitas sektor perkebunan, kehutanan, perdagangan, hingga pertambangan masih menjadi mesin utama perekonomian daerah.

Namun bagi Teras Narang, keberhasilan tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan fiskal.

“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati korporasi. Manfaatnya harus sampai kepada petani, pelaku UMKM, dan masyarakat yang menjadi bagian dari roda ekonomi daerah,” dikutip dari media sosialnya, Selasa (30/6/2026).

Mantan Gubernur Kalimantan Tengah itu juga berharap besarnya kontribusi Kalteng terhadap kas negara menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah pada tahun anggaran berikutnya. Menurutnya, dukungan fiskal sangat dibutuhkan agar pembangunan daerah tidak tertahan oleh kebijakan efisiensi anggaran.

Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah mulai mengurangi ketergantungan pada sektor komoditas. Pengembangan UMKM, industri kreatif, hilirisasi produk lokal, hingga inovasi teknologi harus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru agar fondasi ekonomi Kalteng lebih kuat.

Menurut Teras, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari besarnya pajak yang masuk ke kas negara, tetapi dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat. “Daerah yang memberi kontribusi besar kepada negara juga harus memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk berkembang,” tegasnya. (red-fe) 

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Prabowo Dorong Ketahanan Pangan dan Energi Hadapi Krisis Global Di KTT ASEAN ke-48

    Presiden Prabowo Dorong Ketahanan Pangan dan Energi Hadapi Krisis Global Di KTT ASEAN ke-48

    • calendar_month Sab, 9 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 41
    • 0Komentar

    DAYABORNEO — Presiden Prabowo Subianto menuntaskan rangkaian kunjungan kerja ke Filipina dalam agenda Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-48 di Cebu dengan membawa semangat penguatan ketahanan pangan dan energi sebagai prioritas kawasan Asia Tenggara menghadapi ketidakpastian global. Dalam berbagai sesi pertemuan, Presiden Prabowo bersama para pemimpin ASEAN menekankan pentingnya memperkuat kerja sama regional untuk menjaga stabilitas […]

  • Prabowo Bahas Skema Pendanaan Koperasi Merah Putih, Target Ratusan Unit Baru

    Prabowo Bahas Skema Pendanaan Koperasi Merah Putih, Target Ratusan Unit Baru

    • calendar_month Sab, 14 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 56
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan arah pendanaan Koperasi Merah Putih (KMP) dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Pemerintah mengarahkan pembiayaan agar koperasi desa berfungsi sebagai simpul ekonomi rakyat yang efektif, dekat, dan terjangkau. Prabowo menyebut pengembangan KMP memasuki tahap percepatan. Dalam waktu dekat, pemerintah menargetkan penambahan […]

  • Presiden Prabowo Dorong Kebangkitan Kampung Nelayan, Tegaskan Laut Adalah Masa Depan Indonesia

    Presiden Prabowo Dorong Kebangkitan Kampung Nelayan, Tegaskan Laut Adalah Masa Depan Indonesia

    • calendar_month Sab, 9 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 37
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Gorontalo — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa laut merupakan masa depan Indonesia saat melanjutkan kunjungan kerja ke Gorontalo, Sabtu (9/5/2026). Setelah meninjau wilayah terdepan di Pulau Miangas, Presiden kini fokus memperkuat sektor kelautan dan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di pesisir Kelurahan Leato Selatan. Di kawasan yang sebelumnya identik dengan […]

  • Prabowo Tinjau TPST BLE Banyumas, Tekan Krisis Sampah Lewat Ekonomi Sirkular

    Prabowo Tinjau TPST BLE Banyumas, Tekan Krisis Sampah Lewat Ekonomi Sirkular

    • calendar_month Sel, 28 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 84
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Banyumas – Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (28/4/2026). Kunjungan ini menegaskan dorongan pemerintah terhadap pengelolaan sampah modern berbasis teknologi dan ekonomi sirkular. Dalam peninjauan tersebut, Presiden melihat langsung alur pengolahan sampah dari hulu hingga hilir. Ia mengamati bagaimana teknologi […]

  • Dishut Tak Punya Alasan Cuci Tangan Lindungi Hutan

    Dishut Tak Punya Alasan Cuci Tangan Lindungi Hutan

    • calendar_month Ming, 28 Des 2025
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 227
    • 0Komentar

    Pernyataan bahwa penindakan kejahatan kehutanan bukan kewenangan Dinas Kehutanan (Dishut) patut dikritisi secara serius. Dalam konteks kerusakan hutan yang kian masif, narasi semacam ini justru berisiko memperlemah kehadiran negara di sektor yang paling rentan terhadap kejahatan terorganisir. Negara tidak pernah merancang sistem perlindungan hutan sebagai mekanisme yang sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian. Dalam kerangka hukum kehutanan, […]

  • Perusahaan Manipulasi CPO Jadi POME di Sumatra, Digeledah!

    Perusahaan Manipulasi CPO Jadi POME di Sumatra, Digeledah!

    • calendar_month Jum, 13 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 128
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Penyidik Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi dalam tata niaga ekspor sawit. Sejumlah lokasi di Pekanbaru dan Medan digeledah untuk mengumpulkan bukti terkait dugaan rekayasa kode ekspor Crude Palm Oil (CPO) menjadi Palm Oil Mill Effluent (POME) dan produk turunan lain sepanjang 2022–2024. Langkah ini menjadi bagian dari pendalaman perkara yang […]

expand_less