Sabtu, 12 Sep 2026
light_mode
Beranda » Pemprov Kalteng » Gubernur Agustiar Ultimatum OPD: Jangan Main-Main dengan Data Penerima KHBS

Gubernur Agustiar Ultimatum OPD: Jangan Main-Main dengan Data Penerima KHBS

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Jum, 20 Feb 2026
  • visibility 285
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran “memasang alarm” jelang peluncuran Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Dari Aula Serba Guna Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (18/2/2026), ia menekan seluruh OPD, pemerintah kabupaten/kota, hingga relawan agar mengawal distribusi bantuan secara ketat dan bebas manipulasi.

“Ini program besar. Jangan main-main dengan data penerima. Kalau koordinasi lemah, yang terjadi di lapangan adalah kebocoran dan salah sasaran,” tegas Agustiar.

Ia meminta seluruh lini bekerja satu komando dan siap turun langsung ke titik-titik rawan masalah. “Bupati, camat, lurah, kepala desa, sampai relawan wajib bergerak. Saya tidak mau ada warga berhak yang tercecer,” katanya.

Gubernur menegaskan KHBS berdiri di atas prinsip keadilan sosial, bukan kepentingan politik. “Tidak ada urusan partai, suku, atau agama. Ukurannya hanya satu: layak atau tidak layak menerima,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur juga mengingatkan aparat pengawas dan penegak hukum ikut mengawal distribusi. “Skala penyaluran ini masif. Pengawasan harus setara masifnya,” tandasnya.

Plt. Kepala Diskominfosantik Kalteng Rangga Lesmana memaparkan Pemprov mengunci proses klaim dengan mesin EDC agar setiap transaksi terekam digital. “Semua klaim tercatat. Kartu dipindai, bantuan diverifikasi. Sistem ini menutup celah manipulasi,” jelas Rangga.

Kepala Dinsos Kalteng Eddy Karusman menyatakan KHBS menyalurkan paket pangan senilai Rp150.000 dan bantuan tunai Rp250.000 melalui Bulog dan Bank Kalteng kepada 279.434 keluarga di 13 kabupaten dan 1 kota.

“Penerima kami tetapkan berbasis data resmi dan verifikasi lapangan. Relawan Huma Betang memantau, memvalidasi, dan melaporkan titik distribusi,” kata Eddy.

Pemprov Kalteng menargetkan KHBS bukan sekadar bagi-bagi bantuan, tetapi instrumen perlindungan sosial yang bersih dari titipan, tepat sasaran, dan bisa dipertanggungjawabkan. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • RKPD 2027 Harus Berdampak Langsung bagi Masyarakat

    RKPD 2027 Harus Berdampak Langsung bagi Masyarakat

    • calendar_month Sel, 3 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 76
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memasang target tinggi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Perencanaan pembangunan ditegaskan tidak boleh lagi berhenti sebagai dokumen normatif, tetapi harus menjelma menjadi kebijakan yang benar-benar bekerja dan berdampak bagi masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 […]

  • Cuaca Panas Meningkat, Dishut Kalteng Pasang Mode Siaga

    Cuaca Panas Meningkat, Dishut Kalteng Pasang Mode Siaga

    • calendar_month Sel, 27 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 93
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Cuaca panas yang melanda Kalimantan Tengah dalam beberapa pekan terakhir kembali menyalakan alarm kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di tengah kondisi atmosfer yang cenderung kering dan suhu udara yang meningkat, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah memastikan seluruh perangkat pencegahan berada dalam status siaga. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan […]

  • Pemprov dan BPN Perkuat Kolaborasi Reforma Agraria

    Pemprov dan BPN Perkuat Kolaborasi Reforma Agraria

    • calendar_month Sel, 21 Jul 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 73
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengirim sinyal kuat bahwa reforma agraria tidak boleh lagi sekadar menjadi agenda administratif. Penataan tanah harus benar-benar menghadirkan kepastian hukum, mencegah konflik agraria, sekaligus membuka akses ekonomi bagi masyarakat. Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang […]

  • Petani Kalteng Terus Membaik, tapi Peternak dan Nelayan Masih Tertekan

    Petani Kalteng Terus Membaik, tapi Peternak dan Nelayan Masih Tertekan

    • calendar_month Sel, 4 Agu 2026
    • account_circle fe
    • visibility 71
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo — Kesejahteraan petani di Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif memasuki pertengahan tahun 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah melaporkan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juli 2026 berada di angka 136,95, tumbuh 0,15 persen dibandingkan Juni 2026. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, menjelaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan daya […]

  • Gubernur Agustiar Ajak Ormas dan Media Kawal KHBS: Jangan Sampai Program Ini Salah Sasaran

    Gubernur Agustiar Ajak Ormas dan Media Kawal KHBS: Jangan Sampai Program Ini Salah Sasaran

    • calendar_month Sel, 10 Mar 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 74
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar forum dialog terbuka bertajuk Hasupa Hasundau bersama organisasi kemasyarakatan (ormas) dan insan media di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Selasa (10/3/2026). Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi juga menjadi panggung strategis pemerintah daerah untuk menyosialisasikan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sekaligus menyerap langsung aspirasi […]

  • Saat Rakyat Tak Lagi Percaya Negara, Bahayanya Bisa Mematikan

    Saat Rakyat Tak Lagi Percaya Negara, Bahayanya Bisa Mematikan

    • calendar_month Ming, 16 Agu 2026
    • account_circle fe
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Delapan puluh satu tahun Indonesia berdiri sebagai negara merdeka. Namun, di balik pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan berbagai pencapaian yang terus dikejar, ada satu fondasi yang tidak boleh runtuh: kepercayaan rakyat kepada negara. Sebab negara tidak selalu hancur karena perang. Tidak selalu pula karena krisis ekonomi. Ada kehancuran yang datang perlahan, dimulai […]

expand_less