Sabtu, 30 Mei 2026
light_mode
Beranda » Pemprov Kalteng » Gubernur Agustiar Ultimatum OPD: Jangan Main-Main dengan Data Penerima KHBS

Gubernur Agustiar Ultimatum OPD: Jangan Main-Main dengan Data Penerima KHBS

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Jum, 20 Feb 2026
  • visibility 231
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran “memasang alarm” jelang peluncuran Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Dari Aula Serba Guna Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (18/2/2026), ia menekan seluruh OPD, pemerintah kabupaten/kota, hingga relawan agar mengawal distribusi bantuan secara ketat dan bebas manipulasi.

“Ini program besar. Jangan main-main dengan data penerima. Kalau koordinasi lemah, yang terjadi di lapangan adalah kebocoran dan salah sasaran,” tegas Agustiar.

Ia meminta seluruh lini bekerja satu komando dan siap turun langsung ke titik-titik rawan masalah. “Bupati, camat, lurah, kepala desa, sampai relawan wajib bergerak. Saya tidak mau ada warga berhak yang tercecer,” katanya.

Gubernur menegaskan KHBS berdiri di atas prinsip keadilan sosial, bukan kepentingan politik. “Tidak ada urusan partai, suku, atau agama. Ukurannya hanya satu: layak atau tidak layak menerima,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur juga mengingatkan aparat pengawas dan penegak hukum ikut mengawal distribusi. “Skala penyaluran ini masif. Pengawasan harus setara masifnya,” tandasnya.

Plt. Kepala Diskominfosantik Kalteng Rangga Lesmana memaparkan Pemprov mengunci proses klaim dengan mesin EDC agar setiap transaksi terekam digital. “Semua klaim tercatat. Kartu dipindai, bantuan diverifikasi. Sistem ini menutup celah manipulasi,” jelas Rangga.

Kepala Dinsos Kalteng Eddy Karusman menyatakan KHBS menyalurkan paket pangan senilai Rp150.000 dan bantuan tunai Rp250.000 melalui Bulog dan Bank Kalteng kepada 279.434 keluarga di 13 kabupaten dan 1 kota.

“Penerima kami tetapkan berbasis data resmi dan verifikasi lapangan. Relawan Huma Betang memantau, memvalidasi, dan melaporkan titik distribusi,” kata Eddy.

Pemprov Kalteng menargetkan KHBS bukan sekadar bagi-bagi bantuan, tetapi instrumen perlindungan sosial yang bersih dari titipan, tepat sasaran, dan bisa dipertanggungjawabkan. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sepanjang 2025, KPK Terima 5.020 Laporan Gratifikasi

    Sepanjang 2025, KPK Terima 5.020 Laporan Gratifikasi

    • calendar_month Kam, 1 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 89
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah menerima 5.020 laporan gratifikasi sepanjang tahun 2025. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 4.220 laporan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, hingga Rabu (31/12/2025), total objek gratifikasi yang dilaporkan mencapai 5.799 item. “Penerimaan laporan gratifikasi tahun 2025 meningkat cukup tinggi. Tercatat sampai […]

  • Presiden Prabowo Bangun Sentra Nelayan Modern dari Pesisir Gorontalo

    Presiden Prabowo Bangun Sentra Nelayan Modern dari Pesisir Gorontalo

    • calendar_month Ming, 10 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 75
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Gorontalo — Presiden Prabowo Subianto mulai menggerakkan agenda besar transformasi sektor kelautan nasional dari pesisir, saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5/2026). Presiden menegaskan pembangunan ekonomi maritim tidak boleh lagi berhenti pada penangkapan ikan, tetapi harus masuk ke tahap industrialisasi dan penguatan rantai distribusi hasil laut. Di kawasan pesisir itu, […]

  • Prabowo Kencangkan Kendali Ekonomi RI, Mulai Tata Ulang Devisa dan Ekspor SDA

    Prabowo Kencangkan Kendali Ekonomi RI, Mulai Tata Ulang Devisa dan Ekspor SDA

    • calendar_month Sab, 23 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 29
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Indonesia sedang menghadapi gelombang ketidakpastian ekonomi global yang kian sulit diprediksi. Di tengah tekanan itu, pemerintah mulai bergerak memperkuat benteng pertahanan ekonomi nasional, dari menjaga stabilitas sektor keuangan hingga mengamankan devisa hasil ekspor dan tata kelola sumber daya alam strategis. Hal itu mengemuka dalam pertemuan strategis bersama tokoh ekonomi dan jajaran pejabat […]

  • KPU Palangka Raya Digeledah, Jaksa Naikkan Kasus Hibah Pilkada ke Penyidikan

    KPU Palangka Raya Digeledah, Jaksa Naikkan Kasus Hibah Pilkada ke Penyidikan

    • calendar_month Sel, 28 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 140
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Kejaksaan Negeri Palangka Raya meningkatkan penanganan dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2023–2024 ke tahap penyidikan dengan menggeledah kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, Selasa (28/4/2026). Sejak pagi hingga sore, aktivitas di kantor KPU terlihat berbeda. Penyidik hilir mudik memeriksa ruangan dan mengumpulkan dokumen penting. Akses ke sejumlah area dibatasi, sementara […]

  • Reforma Agraria Disorot, Agustiar Sabran Sambut Pejabat Pusat di Kalteng

    Reforma Agraria Disorot, Agustiar Sabran Sambut Pejabat Pusat di Kalteng

    • calendar_month Kam, 23 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 25
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — Gubernur Agustiar Sabran menyambut langsung kedatangan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan Wakil Menteri ATR/BPN RI Ossy Dermawan di Bandara Tjilik Riwut, Rabu (22/4/2026). Penyambutan berlangsung dengan prosesi adat khas Dayak, namun pesan yang dibawa dalam kunjungan ini jauh dari sekadar seremoni. Kunjungan kerja Komisi II DPR RI […]

  • DPRD Kalteng Prioritaskan Raperda Konflik Pertanahan Pada Sidang II 2026

    DPRD Kalteng Prioritaskan Raperda Konflik Pertanahan Pada Sidang II 2026

    • calendar_month Sel, 3 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 65
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mulai menggeber agenda Masa Persidangan II Tahun 2026. Melalui Rapat Badan Musyawarah (Banmus), DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyusun ulang jadwal kegiatan legislatif, dengan Raperda Konflik Pertanahan muncul sebagai salah satu isu paling krusial yang akan dibahas dalam waktu dekat. Rapat Banmus berlangsung di Ruang Rapat […]

expand_less