Sabtu, 30 Mei 2026
light_mode
Beranda » Berita Daerah » KPU Palangka Raya Digeledah, Jaksa Naikkan Kasus Hibah Pilkada ke Penyidikan

KPU Palangka Raya Digeledah, Jaksa Naikkan Kasus Hibah Pilkada ke Penyidikan

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Sel, 28 Apr 2026
  • visibility 140
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya Kejaksaan Negeri Palangka Raya meningkatkan penanganan dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2023–2024 ke tahap penyidikan dengan menggeledah kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, Selasa (28/4/2026).

Sejak pagi hingga sore, aktivitas di kantor KPU terlihat berbeda. Penyidik hilir mudik memeriksa ruangan dan mengumpulkan dokumen penting. Akses ke sejumlah area dibatasi, sementara pegawai tampak mengikuti proses dengan pengawasan ketat.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Palangka Raya, Hadiarto, membenarkan penggeledahan tersebut. Ia menegaskan bahwa perkara ini telah resmi masuk tahap penyidikan. “Ya, sudah naik penyidikan,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi.

Informasi yang berkembang menyebutkan, penyidik mendalami penggunaan dana hibah Pilkada yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah. Sejumlah pihak, termasuk komisioner KPU, sebelumnya telah dimintai keterangan guna memperkuat alat bukti.

Hingga petang, tim kejaksaan masih berada di lokasi untuk menuntaskan pemeriksaan. Sejumlah dokumen terlihat diamankan, sementara komunikasi intens dilakukan antarpenyidik untuk memetakan alur perkara.

Kasus ini sempat memunculkan spekulasi publik setelah beredar kabar keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa lembaganya tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.

Dengan status penyidikan, Kejari kini memiliki ruang lebih luas untuk mengembangkan perkara, termasuk menelusuri potensi kerugian negara dan keterlibatan pihak lain. Tahap ini juga membuka peluang penetapan tersangka dalam waktu mendatang.

Kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada ini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas penyelenggaraan demokrasi di daerah. Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat serta memastikan setiap penggunaan anggaran publik benar-benar tepat sasaran. (red-fe) 

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Yovie Tantang Kalteng Jadi Episentrum Ekonomi Kreatif Kalimantan

    Yovie Tantang Kalteng Jadi Episentrum Ekonomi Kreatif Kalimantan

    • calendar_month Sel, 10 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 171
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tancap gas membidik lompatan besar sektor ekonomi kreatif. Gubernur Agustiar Sabran menyambut langsung Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif, Yovie Widianto, sebagai sinyal bahwa Kalteng siap keluar dari bayang-bayang daerah penyangga sumber daya alam menuju pusat kreativitas baru di Kalimantan. Kunjungan Yovie ke Palangka Raya bukan seremoni […]

  • Pemkot Palangka Raya Tutup Diskotik dan Bar Selama Ramadan, Sanksi Kurungan Bagi Pelanggar

    Pemkot Palangka Raya Tutup Diskotik dan Bar Selama Ramadan, Sanksi Kurungan Bagi Pelanggar

    • calendar_month Jum, 13 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 70
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya mengambil langkah tegas menjelang Ramadan 1447 Hijriah dengan mengunci operasional diskotik, klub malam, dan bar hingga Idulfitri 2026. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga ketertiban umum sekaligus menghormati umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, memimpin langsung […]

  • 11 OTT KPK Sepanjang 2025, Kepala Daerah hingga Pejabat Pusat Terseret Korupsi

    11 OTT KPK Sepanjang 2025, Kepala Daerah hingga Pejabat Pusat Terseret Korupsi

    • calendar_month Jum, 26 Des 2025
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 169
    • 0Komentar

    DAYABORNEO – Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sepanjang tahun 2025 telah melakukan 11 Operasi Tangkap Tangan (OTT) di berbagai daerah dan instansi pemerintah. Sejumlah kepala daerah, pejabat kementerian, hingga aparat penegak hukum ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai perkara dugaan tindak pidana korupsi. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan capaian tersebut saat memaparkan kinerja KPK […]

  • Prabowo Dorong Percepatan Kampung Haji dan Hunian Warga Terdampak Bencana

    Prabowo Dorong Percepatan Kampung Haji dan Hunian Warga Terdampak Bencana

    • calendar_month Sen, 29 Des 2025
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 135
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Penguatan pelayanan ibadah haji dan percepatan pemulihan warga terdampak bencana menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Hal itu tercermin dalam pertemuan Presiden dengan Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, di kediaman Kertanegara, Jakarta, pada Sabtu malam (27/12/2025). Pertemuan tersebut membahas dua agenda utama, yakni perkembangan rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di […]

  • KPK Serahkan Aset Rp20,2 Miliar ke Kejagung

    KPK Serahkan Aset Rp20,2 Miliar ke Kejagung

    • calendar_month Jum, 24 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 143
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertegas strategi pemberantasan korupsi yang tak berhenti pada penindakan. Melalui skema pemulihan aset, KPK menyerahkan barang rampasan negara senilai Rp20,20 miliar kepada Kejaksaan Agung di Aula Gedung Utama Kejagung, Kamis (23/4/2026). Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menegaskan bahwa asset recovery menjadi kunci agar hasil penegakan hukum benar-benar kembali […]

  • Prabowo Tinjau Shelter Nelayan di Gorontalo, Perkuat Hilirisasi Perikanan Rakyat

    Prabowo Tinjau Shelter Nelayan di Gorontalo, Perkuat Hilirisasi Perikanan Rakyat

    • calendar_month Sen, 11 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 47
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Gorontalo — Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung shelter sortir dan pengepakan ikan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat infrastruktur perikanan rakyat sekaligus membangun sistem distribusi hasil laut yang lebih modern dan terintegrasi. Di kawasan shelter nelayan itu, Presiden melihat aktivitas penyortiran hasil […]

expand_less