Pemprov Kalteng Pasang Arah Ekonomi Agresif Usai LPI 2025 BI
- account_circle D'Borneo
- calendar_month Kam, 29 Jan 2026
- visibility 62
- comment 0 komentar
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan , Yuas Elko, membacakan sambutan
DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak ingin sekadar menjadi penonton di tengah perlambatan ekonomi global. Merespons peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025 Bank Indonesia, Pemprov Kalteng secara tegas memasang arah pembangunan ekonomi yang lebih agresif: hilirisasi dipercepat, investasi dipermudah, dan ketahanan ekonomi daerah diperkuat.
Sikap ini disampaikan melalui sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Tengah yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko pada acara peluncuran LPI 2025 di Kantor Perwakilan BI Kalteng. Pemprov menilai, ketidakpastian global tidak boleh dijadikan alasan untuk melambat.
“Ekonomi global memang melambat, tetapi Kalimantan Tengah tidak boleh ikut melemah. Justru di tengah tekanan inilah kita harus berani mengakselerasi hilirisasi dan memperkuat struktur ekonomi daerah,” tegas Yuas Elko.
Pemprov Kalteng menilai LPI 2025 menjadi peringatan sekaligus peluang. Ketergantungan pada sektor primer tanpa nilai tambah dinilai tidak lagi relevan. Karena itu, pemerintah daerah membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor yang serius membangun industri hilir, khususnya di sektor pertambangan, kelapa sawit, pertanian, dan industri pengolahan.
“Kami tidak hanya butuh investasi, tetapi investasi yang menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan dampak langsung bagi masyarakat Kalteng,” ujarnya.
Dari sisi stabilitas, Pemprov Kalteng optimistis inflasi daerah tetap terkendali di kisaran 2,5 persen, sejalan dengan target nasional. Optimisme ini ditopang oleh penguatan sektor pangan melalui pembangunan infrastruktur pertanian dan program cetak sawah 2025–2026.
Tak hanya sektor riil, transformasi ekonomi digital juga menjadi sorotan. Transaksi keuangan digital di Kalteng terus meningkat dan dinilai sebagai fondasi penting bagi ekonomi yang lebih inklusif dan efisien.
“Pertumbuhan tanpa sinergi hanya akan rapuh. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, BI, pelaku usaha, dan masyarakat harus dipertegas,” kata Yuas.
Dengan arah kebijakan yang lebih tajam, Pemprov Kalteng menegaskan satu pesan: daerah ini tidak ingin sekadar tumbuh, tetapi tumbuh lebih kuat, mandiri, dan berdaulat secara ekonomi. (red-fe)
- Penulis: D'Borneo
Saat ini belum ada komentar