Pemprov Kalteng Pasang Badan untuk MBG: Gizi Anak Tak Boleh Dikorbankan
- account_circle D'Borneo
- calendar_month Jum, 23 Jan 2026
- visibility 108
- comment 0 komentar
Wakil Gubernur Edy Pratowo saat membacakan sambutan Gubernur.
DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan sikap tegas dalam mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program unggulan nasional itu ditegaskan tidak boleh berubah menjadi proyek seremonial apalagi ladang kompromi kualitas.
Pesan keras ini disampaikan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran melalui Wakil Gubernur Edy Pratowo saat menghadiri Pengarahan dan Evaluasi MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kamis (22/1/2026), di Palangka Raya.
Edy menegaskan, MBG adalah program strategis yang menyangkut masa depan generasi Kalimantan Tengah. Karena itu, seluruh pelaksana diminta bekerja disiplin, jujur, dan patuh standar.
“Ini bukan sekadar bagi-bagi makanan. Ini investasi masa depan anak-anak kita. Tidak boleh ada pengurangan kualitas, tidak boleh ada main-main dengan gizi,” tegas Edy di hadapan Kasatpel, yayasan, dan mitra MBG.
Ia mengingatkan bahwa MBG lahir dari komitmen Presiden untuk melawan stunting dan ketimpangan gizi secara nyata. Di Kalimantan Tengah, program ini disejajarkan dengan visi daerah membangun sumber daya manusia unggul di Bumi Tambun Bungai.
“Kalau ada yang lalai, tidak patuh juknis, atau bermain di belakang, itu sama saja mengkhianati tujuan program. Kita ingin yang terbaik benar-benar sampai ke piring siswa,” ujarnya tajam.
Pemprov Kalteng, lanjut Edy, tidak akan ragu memperketat evaluasi dan koordinasi lintas sektor agar MBG berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, terutama di wilayah dengan tantangan geografis berat.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, menegaskan negara hadir penuh dalam mengawal MBG. Menurutnya, tata kelola, mekanisme bisnis, hingga petunjuk teknis telah dirancang agar transparan dan akuntabel.
“Program ini harus bersih. Pengawasan kami lakukan ketat agar tidak ada penyimpangan, baik dari sisi kualitas gizi maupun tata kelola,” tegas Dadang.
Dengan sikap tegas ini, Pemprov Kalteng menegaskan garisnya: MBG adalah soal masa depan anak-anak, bukan ruang kompromi kepentingan. Program ini harus dijalankan lurus, atau dievaluasi tanpa kompromi. (red-fe)
- Penulis: D'Borneo
Saat ini belum ada komentar