Senin, 14 Sep 2026
light_mode
Beranda » Pemprov Kalteng » Terima LHP BPK, Wagub Kalteng Pasang Garis Keras: Temuan Harus Dituntaskan, Bukan Disimpan di Laci

Terima LHP BPK, Wagub Kalteng Pasang Garis Keras: Temuan Harus Dituntaskan, Bukan Disimpan di Laci

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Jum, 30 Jan 2026
  • visibility 69
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali diuji soal integritas dan keberanian bersih-bersih tata kelola. Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalteng, di Aula BPK setempat, Jumat (30/1/2026).

LHP itu bukan laporan biasa. BPK menguliti pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dalam aktivitas pertambangan sejak 2023 hingga triwulan III 2025, serta kinerja operasional Bank Pembangunan Daerah sampai semester I 2025. Dua sektor krusial yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.

Kepala Bidang Pemeriksaan Kalteng I Subkhan Affandi menyerahkan langsung laporan tersebut kepada Wagub dan Ketua DPRD Kalteng. Di hadapan jajaran pejabat, Edy Pratowo tak bermain aman. Ia menegaskan, LHP BPK harus menjadi alat koreksi nyata, bukan sekadar formalitas tahunan.

“Pemeriksaan ini bukan hanya mengukur kepatuhan aturan, tapi menjadi cermin untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama di sektor lingkungan, kehutanan, pertambangan, dan keuangan daerah,” tegas Edy.

Wagub juga mengirim sinyal keras kepada seluruh perangkat daerah. Ia meminta tidak ada satu pun temuan yang diabaikan.

“Saya instruksikan seluruh kepala perangkat daerah dan pihak terkait untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara sungguh-sungguh, tepat waktu, dan bertanggung jawab,” katanya lugas.

Bagi Pemprov Kalteng, lanjut Edy, LHP BPK adalah ujian integritas birokrasi. Cara pemerintah menindaklanjuti rekomendasi akan menentukan tingkat kepercayaan publik ke depan.

“Kalau rekomendasi dijalankan dengan benar, maka tata kelola akan membaik, pelayanan publik meningkat, dan pembangunan berjalan lebih efektif,” ujarnya. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah Pastikan Percepat Pemulihan Pascakonflik Sosial Papua Pegunungan

    Pemerintah Pastikan Percepat Pemulihan Pascakonflik Sosial Papua Pegunungan

    • calendar_month Kam, 10 Sep 2026
    • account_circle fe
    • visibility 27
    • 0Komentar

    MAHARATINEWS, Palangka Raya – Ratusan rumah warga di Kabupaten Jayawijaya masih menunggu pembangunan kembali pascakonflik sosial yang melanda daerah tersebut. Pemerintah pusat pun bergerak menyusun langkah percepatan lewat Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pascakonflik Sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, yang digelar di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (9/9/2026). Bupati Jayawijaya […]

  • Gubernur Kalteng Agustiar Sabran Gelar Pasar Murah Ramadan untuk Mahasiswa

    Gubernur Kalteng Agustiar Sabran Gelar Pasar Murah Ramadan untuk Mahasiswa

    • calendar_month Rab, 11 Mar 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 129
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan kepeduliannya terhadap kalangan mahasiswa dengan menggelar Pasar Murah Spesial Ramadan di halaman Istana Isen Mulang (IIM), Palangka Raya, Rabu (11/3/2026). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di hadapan ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Palangka Raya. Program ini menjadi langkah […]

  • Dibalik Pesan Notifikasi, KPK Usut Dugaan Korupsi Rp2 Triliun di BRI-Telkom

    Dibalik Pesan Notifikasi, KPK Usut Dugaan Korupsi Rp2 Triliun di BRI-Telkom

    • calendar_month Ming, 7 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 135
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Di era perbankan digital, notifikasi transaksi melalui SMS dan WhatsApp telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas jutaan nasabah. Setiap transfer, penarikan, hingga pembayaran tercatat dan dikirim dalam hitungan detik. Namun di balik layanan yang tampak sederhana itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mencium dugaan penyimpangan bernilai fantastis yang melibatkan dua perusahaan […]

  • Rupiah Anjlok Tembus Rp18.000 per Dolar, Pemerintah Minta Publik Tetap Tenang

    Rupiah Anjlok Tembus Rp18.000 per Dolar, Pemerintah Minta Publik Tetap Tenang

    • calendar_month Sab, 6 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 109
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level Rp18.000 per dolar AS kembali memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan masyarakat. Namun di tengah tekanan pasar yang meningkat, pemerintah meminta publik tidak terpancing kepanikan dan tetap melihat kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh. Pemerintah menegaskan bahwa pergerakan nilai tukar saat ini masih terus dipantau […]

  • Publik Pertanyakan Keterbukaan PT GJP dalam Kerja Sama Pengelolaan Pluit Junction

    Publik Pertanyakan Keterbukaan PT GJP dalam Kerja Sama Pengelolaan Pluit Junction

    • calendar_month Kam, 19 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 58
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Rencana optimalisasi pengelolaan Mal Pluit Junction melalui kerja sama antara PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan PT Grha Jaya Pradana (GJP) memantik diskusi di ruang publik. Sejumlah pihak menilai perlu ada keterbukaan lebih luas, terutama menyangkut profil mitra swasta yang terlibat dalam pengelolaan aset milik daerah. Informasi kerja sama tersebut pertama kali disampaikan […]

  • Evisiensi Tidak Menghentikan Pemrov Kalteng Menjalankan Program Prioritas

    Evisiensi Tidak Menghentikan Pemrov Kalteng Menjalankan Program Prioritas

    • calendar_month Sab, 31 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 69
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Evisiensi anggaran tidak menghentikan langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dalam menjalankan program prioritas bagi masyarakat. Gubernur menegaskan bahwa efisiensi dilakukan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat kecil. Hal itu disampaikan Gubernur berdialog bersama Ketua Organisasi Wartawan dan Media Mitra Pemprov Kalteng di Halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Sabtu (31/1/2026). Gubernur […]

expand_less