Rabu, 29 Jul 2026
light_mode
Beranda » Pemprov Kalteng » Evisiensi Tidak Menghentikan Pemrov Kalteng Menjalankan Program Prioritas

Evisiensi Tidak Menghentikan Pemrov Kalteng Menjalankan Program Prioritas

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Sab, 31 Jan 2026
  • visibility 59
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Evisiensi anggaran tidak menghentikan langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dalam menjalankan program prioritas bagi masyarakat. Gubernur menegaskan bahwa efisiensi dilakukan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat kecil.

Hal itu disampaikan Gubernur berdialog bersama Ketua Organisasi Wartawan dan Media Mitra Pemprov Kalteng di Halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Sabtu (31/1/2026).

Gubernur mengakui banyak pos belanja yang terpaksa dikurangi. Namun, penghematan tersebut diarahkan agar program strategis tetap berjalan.

“Yang kami potong itu perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan, honor yang tidak perlu. Bukan pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.

Di sektor pendidikan, Pemprov tetap menjalankan program sekolah dan kuliah gratis sesuai kemampuan anggaran. Selain itu, program Satu Rumah Satu Sarjana dan POKASI (Pola Pendidikan Vokasi Siap Kerja) terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja di sektor pertanian dan pangan.

“POKASI itu langsung kerja, langsung praktik. Setahun bisa sarjana. Kami mau anak muda tidak hanya berpikir jadi ASN,” ujarnya.

Gubernur juga menyoroti sektor kesehatan. Layanan kesehatan kelas III tetap gratis, termasuk pelayanan penyakit berbiaya tinggi. “Cuci darah, jantung, stroke tetap gratis bagi masyarakat tidak mampu. Tapi jangan yang mampu ikut-ikutan,” katanya tegas.

Selain itu, bantuan sosial dan insentif bagi RT, mantir adat, tokoh agama, nelayan, dan petani tetap disalurkan meski nilainya terbatas.
“Ini mungkin kecil, tapi bentuk perhatian kami di tengah efisiensi anggaran,” ujarnya.

Ia menegaskan Kalimantan Tengah memiliki potensi besar ke depan. “Kami yakin Kalimantan ini kaya. Presiden sudah menyampaikan, Kalimantan adalah masa depan Indonesia. Tinggal bagaimana kita menyambutnya bersama,” pungkasnya. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Satgas PKH Masuk Kalteng, Negara Mulai Mengetuk Pintu Kawasan Hutan Bermasalah

    Satgas PKH Masuk Kalteng, Negara Mulai Mengetuk Pintu Kawasan Hutan Bermasalah

    • calendar_month Jum, 23 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 123
    • 0Komentar

    MAHARATINEWS, Palangka Raya – Negara akhirnya benar-benar hadir di Kalimantan Tengah. Kedatangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Kamis (22/1/2026), menjadi sinyal keras bahwa praktik penguasaan kawasan hutan yang bermasalah tidak lagi dibiarkan mengendap tanpa kepastian hukum. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyambut langsung rombongan Satgas PKH di […]

  • Dishut Kalteng Tegaskan Polhut Garda Terdepan Perlindungan Hutan

    Dishut Kalteng Tegaskan Polhut Garda Terdepan Perlindungan Hutan

    • calendar_month Sen, 29 Des 2025
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 206
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — Komitmen menjaga hutan sebagai penyangga kehidupan kembali ditegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Polisi Kehutanan (Polhut) ke-59 yang digelar di Persemaian Permanen Hiu Putih, Palangka Raya, Senin (29/12/2025) pagi. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi atas peran strategis Polhut di tengah tantangan pengelolaan hutan yang semakin kompleks. […]

  • KPK Bongkar Celah Anggaran di Barito Timur

    KPK Bongkar Celah Anggaran di Barito Timur

    • calendar_month Sel, 26 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 85
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar sejumlah celah dalam tata kelola anggaran di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III, KPK menemukan berbagai anomali dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa yang dinilai rawan disusupi praktik penyimpangan. Temuan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi […]

  • Prabowo Dorong Miangas Masuk Peta Digital Nasional

    Prabowo Dorong Miangas Masuk Peta Digital Nasional

    • calendar_month Ming, 10 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 95
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Kepulauan Talaud — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperkuat wilayah perbatasan bukan hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga lewat penguatan konektivitas digital. Dalam kunjungan kerja ke Pulau Miangas, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu (9/5/2026), Presiden meluncurkan langkah strategis untuk membuka akses komunikasi yang lebih luas bagi masyarakat di pulau terluar Indonesia tersebut. Sebagai bagian dari […]

  • Perusahaan Manipulasi CPO Jadi POME di Sumatra, Digeledah!

    Perusahaan Manipulasi CPO Jadi POME di Sumatra, Digeledah!

    • calendar_month Jum, 13 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 128
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Penyidik Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi dalam tata niaga ekspor sawit. Sejumlah lokasi di Pekanbaru dan Medan digeledah untuk mengumpulkan bukti terkait dugaan rekayasa kode ekspor Crude Palm Oil (CPO) menjadi Palm Oil Mill Effluent (POME) dan produk turunan lain sepanjang 2022–2024. Langkah ini menjadi bagian dari pendalaman perkara yang […]

  • DPRD Kalteng Kritik Kinerja Satpol PP: Dampak ke Masyarakat Dinilai Belum Terlihat

    DPRD Kalteng Kritik Kinerja Satpol PP: Dampak ke Masyarakat Dinilai Belum Terlihat

    • calendar_month Jum, 15 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 68
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Provinsi Kalteng dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Meski realisasi keuangan Satpol PP tercatat mencapai 90,03 persen, DPRD menilai capaian tersebut belum sejalan dengan kualitas dampak pelayanan […]

expand_less