Minggu, 1 Nov 2026
light_mode
Beranda » DPRD Kalteng » Ansyari Dukung Kereta Api Masuk PSN

Ansyari Dukung Kereta Api Masuk PSN

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Sen, 8 Jun 2026
  • visibility 112
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Harapan menghadirkan jaringan kereta api di Pulau Kalimantan kembali menemukan momentumnya. Setelah bertahun-tahun hanya menjadi wacana, proyek transportasi berbasis rel itu kini masuk dalam perhatian pemerintah pusat dan dinilai berpotensi mengubah wajah perekonomian Borneo, termasuk Kalimantan Tengah.

Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menilai pembangunan kereta api akan menjadi salah satu investasi infrastruktur paling strategis bagi masa depan Kalimantan. Menurutnya, wilayah Kalimantan selama ini masih menghadapi persoalan klasik berupa tingginya biaya distribusi barang akibat keterbatasan moda transportasi yang efisien.

“Kami sangat mengapresiasi jika ide ini kembali digulirkan. Apalagi jika nantinya masuk dalam Proyek Strategis Nasional, tentu akan menjadi prioritas pembangunan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama  Kalimantan Tengah,” ujar Ansyari, Senin (8/6/2026).

Ansyari menjelaskan, gagasan pembangunan jalur kereta api sebenarnya sudah muncul sejak lama, bahkan sejak masa kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah terdahulu, Teras Narang. Namun, perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional membuat proyek tersebut belum bergerak signifikan.

Kini, peluang itu kembali terbuka. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto dalam Program Kerja Prioritas Nasional.

Pemerintah pusat bahkan menilai pembangunan kereta api di Kalimantan memiliki tantangan tersendiri karena harus dimulai dari nol. Berbeda dengan Pulau Jawa dan Sumatera yang telah memiliki jaringan rel sejak puluhan tahun lalu, Kalimantan belum memiliki sistem kereta api aktif yang menghubungkan antarwilayah.

Bagi Kalimantan Tengah, proyek tersebut diyakini akan membawa dampak besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kalau ini terlaksana, distribusi barang akan jauh lebih cepat dan murah. Biaya logistik bisa ditekan dan tentu akan berdampak langsung terhadap harga kebutuhan masyarakat,” kata Ansyari.

Ia menilai keberadaan kereta api tidak hanya mempercepat arus barang, tetapi juga membuka akses investasi baru, memperkuat konektivitas antarprovinsi, dan mendukung pertumbuhan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut DPRD Kalteng, pembangunan rel kereta di Pulau Kalimantan bukan sekadar proyek transportasi, melainkan fondasi baru untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat daya saing ekonomi Borneo dalam jangka panjang. (mnc-red) 

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pansus DPRD Kalteng Perdalam Revisi Raperda Penanaman Modal

    Pansus DPRD Kalteng Perdalam Revisi Raperda Penanaman Modal

    • calendar_month Sen, 27 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 63
    • 0Komentar

    DAYABIRNEO, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah  (Kalteng) melalui Panitia Khusus (Pansus) terus mengintensifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Pembahasan ini dilakukan untuk memastikan regulasi daerah selaras dengan aturan nasional terbaru, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi para investor. Ketua Komisi II DPRD Kalimantan […]

  • PDI Perjuangan Kalteng Ingatkan APBD 2027 Jangan Sekadar Terserap

    PDI Perjuangan Kalteng Ingatkan APBD 2027 Jangan Sekadar Terserap

    • calendar_month Rab, 16 Sep 2026
    • account_circle fe
    • visibility 25
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti arah penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 agar tidak berhenti pada penetapan angka semata. Fraksi ini menekankan pentingnya anggaran yang benar-benar berdampak pada kebutuhan masyarakat. Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Yeni Maria Marselina Katha, dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I […]

  • Gubernur Agustiar: Iduladha Melahirkan Kepedulian, 16 Hewan Kurban Diserahkan

    Gubernur Agustiar: Iduladha Melahirkan Kepedulian, 16 Hewan Kurban Diserahkan

    • calendar_month Kam, 28 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 55
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa Hari Raya Iduladha tidak boleh berhenti sebagai ritual tahunan semata. Di tengah semangat pembangunan daerah, Iduladha harus menjadi momentum memperkuat kepedulian sosial, solidaritas, dan persaudaraan masyarakat Kalimantan Tengah. Pesan itu disampaikan saat Gubernur melaksanakan Salat Iduladha 1447 Hijriah bersama ribuan jemaah di Masjid Raya Nurul Islam […]

  • KPK Bongkar Celah Anggaran di Barito Timur

    KPK Bongkar Celah Anggaran di Barito Timur

    • calendar_month Sel, 26 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 113
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar sejumlah celah dalam tata kelola anggaran di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III, KPK menemukan berbagai anomali dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa yang dinilai rawan disusupi praktik penyimpangan. Temuan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi […]

  • Pemprov dan BPN Perkuat Kolaborasi Reforma Agraria

    Pemprov dan BPN Perkuat Kolaborasi Reforma Agraria

    • calendar_month Sel, 21 Jul 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 85
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengirim sinyal kuat bahwa reforma agraria tidak boleh lagi sekadar menjadi agenda administratif. Penataan tanah harus benar-benar menghadirkan kepastian hukum, mencegah konflik agraria, sekaligus membuka akses ekonomi bagi masyarakat. Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang […]

  • Puluhan Tenant Kehilangan Akses Pluit Junction, PT Jakpro Digugat ke Pengadilan

    Puluhan Tenant Kehilangan Akses Pluit Junction, PT Jakpro Digugat ke Pengadilan

    • calendar_month Jum, 27 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 66
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Puluhan penyewa ruang usaha di Mall Pluit Junction menghadapi pemutusan akses secara sepihak setelah pengelolaan kawasan dialihkan dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) kepada PT Grha Jaya Pradana (GJP). Para tenant menegaskan kontrak sewa mereka masih berlaku hingga 2026, namun akses ke unit ditutup total sejak Oktober 2025. Akibatnya, aktivitas usaha terhenti dan […]

expand_less