Pemprov Kalteng Perkuat Peta Risiko Bencana, Daerah Jangan Bergerak Saat Musibah Terjadi

DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong perubahan pola penanggulangan bencana dari yang selama ini lebih banyak bersifat responsif menjadi berbasis mitigasi dan pemetaan risiko. Seluruh pemerintah kabupaten dan kota diminta tidak lagi menunggu bencana datang, tetapi mulai memperkuat langkah pencegahan melalui kajian yang terukur.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Kajian Risiko Bencana dan Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang dibuka Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, di Aula BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (1/7/2026).

Mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Yuas menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak cukup hanya mengandalkan respons saat keadaan darurat, tetapi harus diawali dengan pemetaan ancaman, identifikasi kerentanan, serta penguatan kapasitas daerah.

“Kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting sebagai bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, khususnya di Kalimantan Tengah,” ujarnya.

Menurutnya, kajian risiko bencana dan Indeks Ketahanan Daerah bukan sekadar dokumen administratif, melainkan fondasi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota harus diperkuat agar setiap langkah mitigasi berjalan efektif.

“Hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas, dan ketahanan daerah sehingga menjadi acuan memperkuat kelembagaan, meningkatkan kesiapsiagaan, dan membangun Kalimantan Tengah yang tangguh menghadapi berbagai potensi bencana,” tegas Yuas.

Sosialisasi yang berlangsung pada 1–2 Juli 2026 ini diikuti 66 peserta yang berasal dari BPBD provinsi, BPBD kabupaten/kota, perangkat daerah, akademisi, instansi vertikal, dunia usaha, hingga organisasi kemasyarakatan.

Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Udrekh mengikuti kegiatan secara virtual, sementara materi teknis disampaikan narasumber Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Franta Eveline.

Melalui forum tersebut, Pemprov Kalteng berharap seluruh daerah memiliki peta risiko yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Dengan begitu, setiap program tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mampu mengurangi risiko kerugian akibat bencana yang setiap tahun mengancam Kalimantan Tengah, mulai dari banjir hingga kebakaran hutan dan lahan. (red-fe)