Minggu, 13 Sep 2026
light_mode
Beranda » Pemprov Kalteng » Satgas PKH Masuk Kalteng, Negara Mulai Mengetuk Pintu Kawasan Hutan Bermasalah

Satgas PKH Masuk Kalteng, Negara Mulai Mengetuk Pintu Kawasan Hutan Bermasalah

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Jum, 23 Jan 2026
  • visibility 138
  • comment 0 komentar

MAHARATINEWS, Palangka Raya Negara akhirnya benar-benar hadir di Kalimantan Tengah. Kedatangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Kamis (22/1/2026), menjadi sinyal keras bahwa praktik penguasaan kawasan hutan yang bermasalah tidak lagi dibiarkan mengendap tanpa kepastian hukum.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyambut langsung rombongan Satgas PKH di VIP Room Isen Mulang. Ia didampingi Wakil Gubernur Edy Pratowo, Plt. Sekda Leonard S. Ampung, jajaran kepala OPD, serta unsur Forkopimda. Penyambutan ini bukan sekadar seremoni, tetapi penegasan posisi daerah dalam mendukung langkah tegas pemerintah pusat.

Rombongan Satgas PKH datang dari Jakarta menggunakan pesawat TNI AU Boeing A-7308. Sekitar 50 personel lintas lembaga ikut serta, mulai dari BPKP, Kejaksaan, Kabareskrim Polri, Kementerian ESDM, BAIS TNI, BIG, MIND ID, hingga unsur media. Komposisi ini menunjukkan bahwa penertiban kawasan hutan bukan agenda simbolik, melainkan operasi serius lintas sektor.

Usai transit singkat di bandara, rombongan bergerak cepat menuju Kabupaten Murung Raya menggunakan helikopter. Di sana, Satgas PKH dijadwalkan melakukan pemasangan plang penguasaan di area PT Asmin Koalindo Tuhup. Langkah ini menjadi penanda visual bahwa negara mengambil alih kendali atas kawasan yang dinilai bermasalah secara hukum.

Gubernur Agustiar Sabran menyatakan Kalimantan Tengah siap menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola hutan. Ia menegaskan bahwa daerah tidak boleh ragu mendukung penegakan aturan demi masa depan lingkungan dan masyarakat.

“Ini bukan sekadar kunjungan. Ini kerja negara. Kita sebagai tuan rumah wajib mendukung penuh, karena penertiban kawasan hutan menyangkut kedaulatan, keadilan, dan masa depan daerah,” tegas Agustiar.

Masuknya Satgas PKH ke jantung Kalimantan Tengah menandai babak baru. Negara mulai mengetuk, bahkan mendobrak, pintu-pintu kawasan hutan yang selama ini sunyi dari penertiban. Kini, semua mata tertuju pada konsistensi dan keberanian penegakan hukum di lapangan. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tambang Emas Martabe Dicabut Satgas PKH, ESDM: Bukan Proses Biasa

    Tambang Emas Martabe Dicabut Satgas PKH, ESDM: Bukan Proses Biasa

    • calendar_month Jum, 30 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 115
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Pencabutan izin tambang emas Martabe yang dikelola PT Agincourt Resources oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memantik perhatian publik, termasuk di internal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae, mengaku baru mengetahui informasi pencabutan izin tambang tersebut dari pemberitaan media. Hingga […]

  • Waspada! PLN Umumkan Dua Kali Pemadaman di Palangka Raya Hari Ini, Cek Wilayahmu

    Waspada! PLN Umumkan Dua Kali Pemadaman di Palangka Raya Hari Ini, Cek Wilayahmu

    • calendar_month Rab, 2 Sep 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 38
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo — PT PLN (Persero) melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Palangka Raya Barat mengumumkan pemadaman listrik yang akan berlangsung dua sesi dalam satu hari, Rabu (2/9/2026). Kebijakan tersebut diambil sehubungan dengan adanya gangguan kelistrikan yang tengah ditangani tim teknis di lapangan. Sesi pertama pemadaman akan berlangsung pada pukul 12.00 hingga 15.00 WIB. Wilayah […]

  • “Kadishut Kalteng Ajak Rimbawan Perkuat Silaturahmi di Bulan Suci Ramadhan

    Kadishut Kalteng Ajak Rimbawan Perkuat Silaturahmi di Bulan Suci Ramadhan

    • calendar_month Jum, 6 Mar 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 84
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Suasana kebersamaan dan kehangatan terasa dalam kegiatan buka puasa bersama Keluarga Besar Rimbawan Kalimantan Tengah yang digelar di Palangka Raya. Kegiatan tersebut mengusung tema “Mempererat Silaturahmi dan Raih Berkah Ilahi” sebagai upaya memperkuat hubungan kekeluargaan di lingkungan kehutanan. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Agustus Saining, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak […]

  • Sengketa Lahan Belum Tuntas, DPRD Kalteng Tagih Tanggung Jawab PT Asmin

    Sengketa Lahan Belum Tuntas, DPRD Kalteng Tagih Tanggung Jawab PT Asmin

    • calendar_month Kam, 25 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 37
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Sengketa lahan yang menyeret nama PT Asmin Bara Baronang kembali menjadi sorotan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, dewan secara terbuka mempertanyakan keseriusan perusahaan dalam menyelesaikan konflik dengan masyarakat yang hingga kini belum sepenuhnya menemukan titik akhir. Tak hanya persoalan lahan, DPRD juga mengangkat sejumlah […]

  • Freddy Ering Sentil Belanja APBD Kalteng: Jangan Kejar Proyek Besar Saat Anggaran Terbatas

    Freddy Ering Sentil Belanja APBD Kalteng: Jangan Kejar Proyek Besar Saat Anggaran Terbatas

    • calendar_month Kam, 10 Sep 2026
    • account_circle fe
    • visibility 5
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Ruang fiskal Kalimantan Tengah yang terbatas membuat DPRD Kalteng meminta pemerintah tidak salah menentukan prioritas. Perubahan APBD 2026 didorong lebih fokus pada kebutuhan yang benar-benar mendesak, bukan sekadar mengejar pembangunan fisik berskala besar. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering, menegaskan sejumlah sektor tidak boleh kehilangan dukungan anggaran. […]

  • Pansus Raperda Konflik Mandek: Pemprov Datang Tanpa DIM

    Pansus Raperda Konflik Mandek: Pemprov Datang Tanpa DIM

    • calendar_month Rab, 25 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 99
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Tengah yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sengketa dan Penyelesaian Konflik pada Selasa (24/2/2026) berjalan pincang dan berujung ditunda. Penyebabnya terang-benderang: perwakilan Pemerintah Provinsi Kalteng datang tanpa membawa Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang sejak awal diminta sebagai bahan utama pengayaan substansi regulasi. Anggota DPRD […]

expand_less