Kamis, 30 Jul 2026
light_mode
Beranda » Berita Daerah » KPU Palangka Raya Digeledah, Jaksa Naikkan Kasus Hibah Pilkada ke Penyidikan

KPU Palangka Raya Digeledah, Jaksa Naikkan Kasus Hibah Pilkada ke Penyidikan

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Sel, 28 Apr 2026
  • visibility 159
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya Kejaksaan Negeri Palangka Raya meningkatkan penanganan dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2023–2024 ke tahap penyidikan dengan menggeledah kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, Selasa (28/4/2026).

Sejak pagi hingga sore, aktivitas di kantor KPU terlihat berbeda. Penyidik hilir mudik memeriksa ruangan dan mengumpulkan dokumen penting. Akses ke sejumlah area dibatasi, sementara pegawai tampak mengikuti proses dengan pengawasan ketat.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Palangka Raya, Hadiarto, membenarkan penggeledahan tersebut. Ia menegaskan bahwa perkara ini telah resmi masuk tahap penyidikan. “Ya, sudah naik penyidikan,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi.

Informasi yang berkembang menyebutkan, penyidik mendalami penggunaan dana hibah Pilkada yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah. Sejumlah pihak, termasuk komisioner KPU, sebelumnya telah dimintai keterangan guna memperkuat alat bukti.

Hingga petang, tim kejaksaan masih berada di lokasi untuk menuntaskan pemeriksaan. Sejumlah dokumen terlihat diamankan, sementara komunikasi intens dilakukan antarpenyidik untuk memetakan alur perkara.

Kasus ini sempat memunculkan spekulasi publik setelah beredar kabar keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa lembaganya tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.

Dengan status penyidikan, Kejari kini memiliki ruang lebih luas untuk mengembangkan perkara, termasuk menelusuri potensi kerugian negara dan keterlibatan pihak lain. Tahap ini juga membuka peluang penetapan tersangka dalam waktu mendatang.

Kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada ini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas penyelenggaraan demokrasi di daerah. Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat serta memastikan setiap penggunaan anggaran publik benar-benar tepat sasaran. (red-fe) 

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sepanjang 2025, KPK Terima 5.020 Laporan Gratifikasi

    Sepanjang 2025, KPK Terima 5.020 Laporan Gratifikasi

    • calendar_month Kam, 1 Jan 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 102
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah menerima 5.020 laporan gratifikasi sepanjang tahun 2025. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 4.220 laporan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, hingga Rabu (31/12/2025), total objek gratifikasi yang dilaporkan mencapai 5.799 item. “Penerimaan laporan gratifikasi tahun 2025 meningkat cukup tinggi. Tercatat sampai […]

  • Gubernur Jadi Penentu Utama Upah Minimum 2026

    Gubernur Jadi Penentu Utama Upah Minimum 2026

    • calendar_month Kam, 18 Des 2025
    • account_circle fe
    • visibility 224
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Pemerintah pusat mengingatkan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga stabilitas hubungan industrial menjelang penetapan upah minimum tahun 2026. Melalui arahan langsung Menteri Dalam Negeri, proses penetapan upah diminta berjalan tepat waktu, transparan, dan kondusif demi melindungi kepentingan pekerja serta dunia usaha. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa gubernur menjadi aktor […]

  • 647 PNS Disumpah, Sekda Linae Tekankan Pelayanan Publik Berkualitas

    647 PNS Disumpah, Sekda Linae Tekankan Pelayanan Publik Berkualitas

    • calendar_month Rab, 17 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 32
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengambil sumpah dan janji 647 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (17/6/2026). Namun di balik prosesi yang berlangsung khidmat itu, terselip pesan tegas kepada aparatur negara: jangan menjadikan status ASN sekadar simbol jabatan, sementara kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap jalan di […]

  • Gema Pancasila 2026 Ditegaskan Jadi Benteng Ideologi Bangsa

    Gema Pancasila 2026 Ditegaskan Jadi Benteng Ideologi Bangsa

    • calendar_month Sel, 3 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 76
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya memperkuat ideologi Pancasila sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa di tengah derasnya arus globalisasi dan disrupsi digital. Penegasan itu mengemuka saat pembukaan Gema Pancasila Tahun 2026 bertema “Dari Nilai ke Aksi Nyata” di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (2/2/2026). Staf Ahli Gubernur Bidang […]

  • Wagub Edy: Efisiensi Bukan Alasan, Pembangunan Katingan Harus Terus Bergerak

    Wagub Edy: Efisiensi Bukan Alasan, Pembangunan Katingan Harus Terus Bergerak

    • calendar_month Sen, 20 Jul 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 28
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Kasongan – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tidak menjadikan keterbatasan fiskal sebagai alasan memperlambat pembangunan. Pesan itu disampaikan saat memimpin Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kabupaten Katingan di Halaman Kantor Bupati Katingan, Senin (20/7/2026). Bagi Edy, tantangan anggaran justru […]

  • DPRD Kalteng Kritik Kinerja Satpol PP: Dampak ke Masyarakat Dinilai Belum Terlihat

    DPRD Kalteng Kritik Kinerja Satpol PP: Dampak ke Masyarakat Dinilai Belum Terlihat

    • calendar_month Jum, 15 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 69
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Provinsi Kalteng dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Meski realisasi keuangan Satpol PP tercatat mencapai 90,03 persen, DPRD menilai capaian tersebut belum sejalan dengan kualitas dampak pelayanan […]

expand_less