Jumat, 30 Okt 2026
light_mode
Beranda » Berita Daerah » KPU Palangka Raya Digeledah, Jaksa Naikkan Kasus Hibah Pilkada ke Penyidikan

KPU Palangka Raya Digeledah, Jaksa Naikkan Kasus Hibah Pilkada ke Penyidikan

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Sel, 28 Apr 2026
  • visibility 186
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Kejaksaan Negeri Palangka Raya meningkatkan penanganan dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2023–2024 ke tahap penyidikan dengan menggeledah kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, Selasa (28/4/2026).

Sejak pagi hingga sore, aktivitas di kantor KPU terlihat berbeda. Penyidik hilir mudik memeriksa ruangan dan mengumpulkan dokumen penting. Akses ke sejumlah area dibatasi, sementara pegawai tampak mengikuti proses dengan pengawasan ketat.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Palangka Raya, Hadiarto, membenarkan penggeledahan tersebut. Ia menegaskan bahwa perkara ini telah resmi masuk tahap penyidikan. “Ya, sudah naik penyidikan,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi.

Informasi yang berkembang menyebutkan, penyidik mendalami penggunaan dana hibah Pilkada yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah. Sejumlah pihak, termasuk komisioner KPU, sebelumnya telah dimintai keterangan guna memperkuat alat bukti.

Hingga petang, tim kejaksaan masih berada di lokasi untuk menuntaskan pemeriksaan. Sejumlah dokumen terlihat diamankan, sementara komunikasi intens dilakukan antarpenyidik untuk memetakan alur perkara.

Kasus ini sempat memunculkan spekulasi publik setelah beredar kabar keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa lembaganya tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.

Dengan status penyidikan, Kejari kini memiliki ruang lebih luas untuk mengembangkan perkara, termasuk menelusuri potensi kerugian negara dan keterlibatan pihak lain. Tahap ini juga membuka peluang penetapan tersangka dalam waktu mendatang.

Kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada ini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas penyelenggaraan demokrasi di daerah. Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat serta memastikan setiap penggunaan anggaran publik benar-benar tepat sasaran. (red-fe) 

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anak Krakatau Mengamuk, Empat Bandara Ditutup!

    Anak Krakatau Mengamuk, Empat Bandara Ditutup!

    • calendar_month Sen, 7 Sep 2026
    • account_circle fe
    • visibility 44
    • 0Komentar

    JAKARTA, Dayaborneo – Erupsi Gunung Anak Krakatau mulai mengusik aktivitas penerbangan. Sebaran abu vulkanik dari gunung api di Selat Sunda membuat empat bandara di Jawa dan Lampung menghentikan operasional sementara pada Minggu (6/9) pagi. Empat bandara yang terdampak yakni Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Radin Inten II, dan Budiarto Curug. Keputusan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi terhadap […]

  • Lahan Bekas Terbakar di Sabaru Kembali Dilalap Api

    Lahan Bekas Terbakar di Sabaru Kembali Dilalap Api

    • calendar_month Ming, 16 Agu 2026
    • account_circle fe
    • visibility 98
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali menunjukkan taringnya di Kota Palangka Raya. Kali ini, api membakar lahan kosong di kawasan Jalan Pasendeng Ujung, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Minggu (16/8/2026) malam. Kebakaran dilaporkan warga melalui Call Center 112 sekitar pukul 18.24 WIB. Laporan tersebut langsung direspons Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan […]

  • Kepala BGN Dicopot, Presiden Prabowo Ganti Pimpinan Program MBG

    Kepala BGN Dicopot, Presiden Prabowo Ganti Pimpinan Program MBG

    • calendar_month Sel, 2 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 196
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan besar di Badan Gizi Nasional (BGN) dengan mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya, Lodewyk Pusung serta Sony Sanjaya. Langkah tersebut diumumkan langsung pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (02/06/2026), setelah dilakukan evaluasi kinerja selama hampir satu setengah tahun terakhir. Perombakan ini menandai babak baru […]

  • Ojol Tetap Berjuang di Tengah Kabut Asap Kalteng, Agustiar Sabran Salurkan Bantuan

    Ojol Tetap Berjuang di Tengah Kabut Asap Kalteng, Agustiar Sabran Salurkan Bantuan

    • calendar_month Sen, 19 Okt 2026
    • account_circle neha
    • visibility 24
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengemudi ojek online (ojol) tetap harus turun ke jalan demi memenuhi kebutuhan hidup. Risiko beraktivitas di tengah kondisi udara yang kurang baik menjadi tantangan yang mereka hadapi saat mencari nafkah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada para pengemudi ojol yang […]

  • DPRD Kalteng Kritik Tindak Lanjut Rekomendasi Pemprov, Dinilai Masih Bersifat Administratif

    DPRD Kalteng Kritik Tindak Lanjut Rekomendasi Pemprov, Dinilai Masih Bersifat Administratif

    • calendar_month Kam, 14 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 100
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mengkritik tindak lanjut rekomendasi pemerintah daerah terhadap hasil evaluasi legislatif yang dinilai masih sebatas administratif dan belum menyentuh akar persoalan di lapangan. Kritik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, saat DPRD membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran […]

  • ASN Laki-Laki Dikerahkan Hadapi Karhutla Kalteng

    ASN Laki-Laki Dikerahkan Hadapi Karhutla Kalteng

    • calendar_month Sel, 1 Sep 2026
    • account_circle fe
    • visibility 38
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah lebih tegas menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) laki-laki di lingkungan Pemprov Kalteng dikerahkan untuk memperkuat penanganan karhutla yang masih menjadi perhatian serius. Penguatan tersebut ditandai dengan Apel Gelar Pasukan Penguatan Penanganan Karhutla Tahun 2026 di Halaman Istana Isen […]

expand_less