Sabtu, 12 Sep 2026
light_mode
Beranda » Pemprov Kalteng » Gubernur Kalteng Gelar Pasar Murah, Warga Tebus Sembako Rp10 Ribu

Gubernur Kalteng Gelar Pasar Murah, Warga Tebus Sembako Rp10 Ribu

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Sel, 10 Mar 2026
  • visibility 73
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bergerak cepat menekan lonjakan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Gubernur Kalimantan Tengah membuka langsung Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah dengan menyalurkan ribuan paket sembako bersubsidi bagi masyarakat di halaman Masjid Raya Darussalam Palangka Raya, Selasa (10/3/2026).

Program ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menahan laju inflasi yang kerap meningkat menjelang hari besar keagamaan.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Hadir pula jajaran Forkopimda, di antaranya Pangdam XXII/Tanjungpura, Kapolda Kalteng, Kabinda Kalteng, Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, dan Ketua MUI Kalimantan Tengah.

Plt. Sekretaris Daerah dalam laporannya menyampaikan bahwa pemerintah menyediakan 1.700 paket sembako bagi masyarakat. Setiap paket berisi beras 5 kilogram, gula 1 kilogram, dan minyak goreng 2 liter dengan nilai subsidi mencapai Rp134.750. Warga yang berhak cukup menebus paket tersebut dengan harga Rp10.000.

Selain paket sembako bersubsidi, masyarakat juga dapat membeli berbagai bahan pangan lainnya dengan harga lebih murah melalui program Gerakan Pangan Murah yang digelar dalam kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Gubernur secara simbolis menyerahkan paket sembako gratis kepada sejumlah warga penerima manfaat. Ia kemudian meninjau langsung stan-stan penjualan bahan pangan dan bahkan memberikan tambahan diskon sebesar 30 persen untuk seluruh komoditas yang dijual.

“Melalui pasar murah ini, kami ingin memastikan masyarakat tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Idulfitri,” tegas Gubernur.

Ia menambahkan, langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat di Kalimantan Tengah menjelang hari raya. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Inflasi Kalteng Tembus 4,96 Persen, Kapuas Jadi Daerah dengan Kenaikan Tertinggi

    Inflasi Kalteng Tembus 4,96 Persen, Kapuas Jadi Daerah dengan Kenaikan Tertinggi

    • calendar_month Sel, 1 Sep 2026
    • account_circle fe
    • visibility 36
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Tekanan harga di Kalimantan Tengah masih cukup tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalteng mencatat inflasi tahunan pada Agustus 2026 mencapai 4,96 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,06. Angka tersebut menunjukkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat mengalami kenaikan dibandingkan Agustus 2025. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto […]

  • NTP Tembus 136,33! Sinyal Kuat Daya Beli Petani Kalteng Mulai Bangkit

    NTP Tembus 136,33! Sinyal Kuat Daya Beli Petani Kalteng Mulai Bangkit

    • calendar_month Sel, 3 Mar 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 217
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya — Kabar baik datang dari sektor pertanian Kalimantan Tengah. Nilai Tukar Petani (NTP) Februari 2026 menembus angka 136,33 atau naik 1,23 persen dibanding Januari yang berada di posisi 134,67. Angka ini menjadi sinyal tegas bahwa daya beli petani Kalteng mulai menguat. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng, Agnes Widiastuti, menyampaikan lonjakan tersebut […]

  • Pidana Kerja Sosial Mulai Berlaku 2026

    Pidana Kerja Sosial Mulai Berlaku 2026

    • calendar_month Sen, 29 Des 2025
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 131
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Pemerintah memastikan penerapan hukuman pidana kerja sosial akan mulai dilaksanakan seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada Januari 2026. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyampaikan bahwa skema pidana kerja sosial tersebut telah dipersiapkan secara bertahap, termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah daerah di […]

  • Inflasi Kalimantan Tengah Januari 2026 Naik ke 4,09 Persen

    Inflasi Kalimantan Tengah Januari 2026 Naik ke 4,09 Persen

    • calendar_month Sel, 3 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 436
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Tekanan harga kembali menghantam Kalimantan Tengah di awal 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan atau year-on-year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Tengah pada Januari 2026 mencapai 4,09 persen, dipicu lonjakan harga berbagai komoditas kebutuhan masyarakat. Kenaikan inflasi tersebut tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang melonjak dari 106,06 pada Januari 2025 […]

  • RKPD 2027 Harus Berdampak Langsung bagi Masyarakat

    RKPD 2027 Harus Berdampak Langsung bagi Masyarakat

    • calendar_month Sel, 3 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 76
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memasang target tinggi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Perencanaan pembangunan ditegaskan tidak boleh lagi berhenti sebagai dokumen normatif, tetapi harus menjelma menjadi kebijakan yang benar-benar bekerja dan berdampak bagi masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 […]

  • RKAB Tambang Dibatasi, DPRD Kalteng Soroti Ancaman Pekerja Dirumahkan hingga PHK

    RKAB Tambang Dibatasi, DPRD Kalteng Soroti Ancaman Pekerja Dirumahkan hingga PHK

    • calendar_month Rab, 12 Agu 2026
    • account_circle fe
    • visibility 76
    • 0Komentar

    TAMIANG LAYANG, Dayaborneo – Pembatasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan mulai menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Tengah karena kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi aktivitas perusahaan dan keberlangsungan pekerjaan para karyawan. Wakil Ketua DPRD Kalteng Junaidi menyoroti persoalan tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Barito Timur. Kunjungan ini […]

expand_less