Sabtu, 30 Mei 2026
light_mode
Beranda » Berita Daerah » APBD Kalteng 2026 Ditetapkan Rp5,4 Triliun

APBD Kalteng 2026 Ditetapkan Rp5,4 Triliun

  • account_circle fe
  • calendar_month Sab, 20 Des 2025
  • visibility 174
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, Palangka Raya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akhirnya menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5,4 triliun. Penetapan tersebut tertuang melalui Berita Acara Persetujuan Bersama Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kalteng 2026 yang disepakati dalam rapat paripurna bersama DPRD Kalteng.

Penetapan anggaran tahun depan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan berbagai program strategis, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan fiskal yang masih ketat. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh alokasi belanja harus diarahkan pada kebutuhan prioritas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan struktur APBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp5,1 triliun lebih, sementara belanja daerah ditetapkan sebesar Rp5,4 triliun lebih. Dengan demikian, APBD Kalteng mengalami defisit sekitar Rp333 miliar lebih. Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang juga sebesar Rp333 miliar lebih, sehingga pembiayaan netto berada pada posisi yang sama.

Pemerintah provinsi menyebutkan bahwa kondisi anggaran yang terbatas menuntut tata kelola yang lebih disiplin dan akuntabel. Fokus belanja diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, penguatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengendalian inflasi daerah.

“Dengan anggaran yang terbatas, harus dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan optimal untuk kepentingan masyarakat. Setiap rupiah uang rakyat wajib kita pertanggungjawabkan penggunaannya,” tegas Wagub Kalteng Edy Pratowo beberapa waktu lalu.

Melalui APBD ini, pemerintah berharap akselerasi pembangunan dapat tetap berjalan, terutama untuk mendorong pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan pondasi fiskal daerah. Tahun 2026 disebut sebagai momentum konsolidasi pembangunan, sekaligus penguatan kapasitas fiskal di tengah dinamika ekonomi nasional. (red-fe)

  • Penulis: fe

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bareskrim Tahan Dirut dan Komisaris PT DSI, Kasus Dugaan Fraud

    Bareskrim Tahan Dirut dan Komisaris PT DSI, Kasus Dugaan Fraud

    • calendar_month Sel, 10 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 144
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Penanganan kasus dugaan fraud di tubuh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) resmi memasuki fase krusial. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menahan dua petinggi perusahaan setelah penyidik menetapkan mereka sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana ekonomi dan keuangan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade […]

  • Inflasi Kalteng Tembus 3,86 Persen, Harga Kebutuhan Pokok Terus Menekan Warga

    Inflasi Kalteng Tembus 3,86 Persen, Harga Kebutuhan Pokok Terus Menekan Warga

    • calendar_month Kam, 2 Apr 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 59
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Tekanan ekonomi mulai terasa nyata di Kalimantan Tengah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) pada Maret 2026 mencapai 3,86 persen, sebuah angka yang menunjukkan kenaikan harga kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terkendali. Kepala BPS Kalteng, Agnes Widiastuti, mengungkapkan bahwa lonjakan ini tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang naik menjadi […]

  • Yovie Tantang Kalteng Jadi Episentrum Ekonomi Kreatif Kalimantan

    Yovie Tantang Kalteng Jadi Episentrum Ekonomi Kreatif Kalimantan

    • calendar_month Sel, 10 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 171
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tancap gas membidik lompatan besar sektor ekonomi kreatif. Gubernur Agustiar Sabran menyambut langsung Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif, Yovie Widianto, sebagai sinyal bahwa Kalteng siap keluar dari bayang-bayang daerah penyangga sumber daya alam menuju pusat kreativitas baru di Kalimantan. Kunjungan Yovie ke Palangka Raya bukan seremoni […]

  • Perusahaan Manipulasi CPO Jadi POME di Sumatra, Digeledah!

    Perusahaan Manipulasi CPO Jadi POME di Sumatra, Digeledah!

    • calendar_month Jum, 13 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 110
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Penyidik Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi dalam tata niaga ekspor sawit. Sejumlah lokasi di Pekanbaru dan Medan digeledah untuk mengumpulkan bukti terkait dugaan rekayasa kode ekspor Crude Palm Oil (CPO) menjadi Palm Oil Mill Effluent (POME) dan produk turunan lain sepanjang 2022–2024. Langkah ini menjadi bagian dari pendalaman perkara yang […]

  • Pidana Kerja Sosial Mulai Berlaku 2026

    Pidana Kerja Sosial Mulai Berlaku 2026

    • calendar_month Sen, 29 Des 2025
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 107
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Pemerintah memastikan penerapan hukuman pidana kerja sosial akan mulai dilaksanakan seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada Januari 2026. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyampaikan bahwa skema pidana kerja sosial tersebut telah dipersiapkan secara bertahap, termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah daerah di […]

  • Publik Pertanyakan Keterbukaan PT GJP dalam Kerja Sama Pengelolaan Pluit Junction

    Publik Pertanyakan Keterbukaan PT GJP dalam Kerja Sama Pengelolaan Pluit Junction

    • calendar_month Kam, 19 Feb 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 34
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Rencana optimalisasi pengelolaan Mal Pluit Junction melalui kerja sama antara PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan PT Grha Jaya Pradana (GJP) memantik diskusi di ruang publik. Sejumlah pihak menilai perlu ada keterbukaan lebih luas, terutama menyangkut profil mitra swasta yang terlibat dalam pengelolaan aset milik daerah. Informasi kerja sama tersebut pertama kali disampaikan […]

expand_less