Sabtu, 12 Sep 2026
light_mode
Beranda » Berita Nasional » Jelang Idulfitri, Pemerintah Resmi Umumkan THR dan BHR

Jelang Idulfitri, Pemerintah Resmi Umumkan THR dan BHR

  • account_circle D'Borneo
  • calendar_month Sel, 3 Mar 2026
  • visibility 196
  • comment 0 komentar

DAYABORNEO, JAKARTA – Pemerintah merilis kebijakan resmi pemberian tunjangan hari raya (THR) dan bonus hari raya (BHR) Idulfitri 1447 H/2026 M sebagai bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat konsumsi domestik. Pengumuman disampaikan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (03/03/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kebijakan ini merupakan paket stimulus lanjutan menjelang hari besar keagamaan nasional.

“Hari ini pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi terkait Idulfitri sesuai arahan Bapak Presiden,” ujar Airlangga.

THR Aparatur Negara

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp55 triliun untuk membayar THR kepada sekitar 10,5 juta aparatur negara, meliputi ASN, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan para pensiunan. Nilai ini meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah membayar THR sebesar 100 persen dari komponen penghasilan, termasuk gaji pokok dan tunjangan melekat.

“Komponen dibayarkan penuh sesuai regulasi. Ini berbeda dengan gaji ke-13 yang biasanya diberikan pada Juni,” tegasnya.

Penyaluran dilakukan bertahap sejak pekan pertama Ramadan untuk menjaga perputaran uang sebelum puncak arus mudik.

THR Pekerja Swasta

Untuk sektor swasta, pemerintah mewajibkan perusahaan membayar THR paling lambat H-7 sebelum Lebaran dan melarang sistem cicilan. Pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun menerima satu bulan upah, sedangkan yang kurang dari satu tahun menerima secara proporsional.

Data BPJS Ketenagakerjaan mencatat sekitar 26,5 juta pekerja berpotensi menerima THR dengan estimasi total Rp124 triliun.

“THR tidak boleh dicicil. Hak pekerja harus dipenuhi penuh,” kata Airlangga.

Bonus Hari Raya Ojol

Pemerintah juga mendorong perusahaan aplikator menyalurkan BHR kepada sekitar 850 ribu mitra pengemudi ojek daring dengan total sekitar Rp220 miliar, meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

“Kami minta penyaluran dilakukan lebih awal agar membantu kebutuhan mitra menjelang Lebaran,” ujarnya.

Kebijakan ini melengkapi paket diskon transportasi, bantuan pangan, dan skema work from anywhere yang telah diumumkan sebelumnya. Pemerintah menargetkan momentum Lebaran 2026 menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kuartal pertama. (red-fe)

  • Penulis: D'Borneo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komdigi Siapkan Paket Komunikasi Terjangkau untuk Nataru 2025–2026

    Komdigi Siapkan Paket Komunikasi Terjangkau untuk Nataru 2025–2026

    • calendar_month Sab, 20 Des 2025
    • account_circle fe
    • visibility 187
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah strategis untuk menjamin kelancaran komunikasi publik selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan menggandeng seluruh operator seluler di Indonesia menyediakan paket layanan khusus berbiaya terjangkau. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga konektivitas masyarakat di tengah lonjakan mobilitas dan aktivitas digital pada masa […]

  • DPRD Kalteng Bongkar Problem Perkebunan, Konflik Lahan Baru Tertangani 26 Persen

    DPRD Kalteng Bongkar Problem Perkebunan, Konflik Lahan Baru Tertangani 26 Persen

    • calendar_month Jum, 15 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 99
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti keras carut-marut tata kelola sektor perkebunan di Kalimantan Tengah. Dalam evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, legislatif menilai penyelesaian konflik perkebunan berjalan lambat, sementara pengawasan terhadap perusahaan besar swasta masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sorotan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 […]

  • APBD Perubahan Kalteng 2026 Naik, Pendapatan Diproyeksi Tembus Rp5,3 Triliun

    APBD Perubahan Kalteng 2026 Naik, Pendapatan Diproyeksi Tembus Rp5,3 Triliun

    • calendar_month Sen, 22 Jun 2026
    • account_circle fe
    • visibility 38
    • 0Komentar

    PALANGKA RAYA, Dayaborneo – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 mengalami sejumlah penyesuaian setelah DPRD Kalteng bersama Pemerintah Provinsi Kalteng menyepakati rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, Jumat (21/8/2026). Pembahasan dilakukan […]

  • Mentan Ancam Periksa Ratusan Perusahaan Sawit, Harga TBS Petani Diduga Masih Ditekan DAYABORNEO, Jakarta — Pemerintah mulai menunjukkan sikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan sawit yang dinilai belum memberikan harga yang adil kepada petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengultimatum sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit yang diduga masih membeli Tandan Buah Segar (TBS) di bawah harga yang seharusnya, meski harga minyak sawit mentah (CPO) dunia sedang menguat. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah menemukan ketidaksesuaian antara tren kenaikan harga komoditas global dengan harga yang diterima petani di sejumlah daerah sentra sawit. Bersama Satgas Pangan Polri, Kementerian Pertanian kini menyiapkan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang belum mengikuti ketetapan harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah. «“Kalau harga CPO dunia naik dan nilai tukar dolar juga menguat, tidak ada alasan harga TBS petani justru turun,” tegas Mentan Andi Amran Sulaiman dalam rapat koordinasi nasional yang membahas stabilisasi harga sawit.» Data Kementerian Pertanian menunjukkan harga CPO global mengalami kenaikan sekitar 47 persen. Pada saat yang sama, nilai tukar dolar AS terhadap rupiah meningkat lebih dari 10 persen. Namun di lapangan, harga TBS yang diterima petani di sejumlah wilayah justru sempat merosot hingga sekitar 17 persen. Kondisi tersebut memicu perhatian serius pemerintah karena menyangkut kehidupan jutaan keluarga petani sawit di Indonesia. Sedikitnya 15 juta petani dan pekerja sektor sawit bergantung pada stabilitas harga komoditas tersebut. Amran mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini dan meminta pemerintah memastikan petani memperoleh haknya secara adil. Hasil evaluasi sementara menunjukkan sekitar 70 persen harga TBS di berbagai daerah telah mengalami pemulihan. Namun pemerintah menilai masih ada perusahaan yang belum menyesuaikan harga sesuai ketentuan. «“Data perusahaan yang belum patuh akan kami serahkan kepada aparat untuk ditindaklanjuti,” kata Amran.» Pemerintah menegaskan penertiban ini bukan untuk menghambat dunia usaha, melainkan menciptakan tata niaga sawit yang lebih sehat. Dengan harga yang adil di tingkat petani, Indonesia diyakini dapat memperkuat posisi sebagai produsen sawit terbesar dunia sekaligus mempercepat agenda hilirisasi dan pengembangan bioenergi nasional.

    Mentan Ancam Periksa Ratusan Perusahaan Sawit, Harga TBS Petani Harus Naik

    • calendar_month Sen, 8 Jun 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 88
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Jakarta — Pemerintah mulai menunjukkan sikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan sawit yang dinilai belum memberikan harga yang adil kepada petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengultimatum sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit yang diduga masih membeli Tandan Buah Segar (TBS) di bawah harga yang seharusnya, meski harga minyak sawit mentah (CPO) dunia sedang menguat. […]

  • Lapor Pak Gub: Suara Rakyat Kini Langsung Sampai ke Gubernur Kalteng

    Lapor Pak Gub: Suara Rakyat Kini Langsung Sampai ke Gubernur Kalteng

    • calendar_month Ming, 3 Mei 2026
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 297
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menghadirkan terobosan baru dalam pelayanan publik melalui kanal pengaduan digital “Lapor Pak Gub”, sebuah platform yang membuka jalur komunikasi langsung antara masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalteng. Inovasi tersebut menjadi ruang terbuka bagi warga Kalimantan Tengah untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun masukan secara cepat, mudah, dan transparan. Melalui kanal […]

  • Presiden Prabowo Hadiri Akad Massal KPR FLPP 2025

    Presiden Prabowo Hadiri Akad Massal KPR FLPP 2025

    • calendar_month Sen, 22 Des 2025
    • account_circle D'Borneo
    • visibility 180
    • 0Komentar

    DAYABORNEO, Bandar Serang – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas akses hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pelaksanaan Akad Massal 50.030 unit KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun 2025 yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan yang digelar secara hybrid dari Perumahan Pondok Banten Indah, Kota Serang, Provinsi Banten, Sabtu (20/12/2025), […]

expand_less