Presiden Prabowo Hadiri Akad Massal KPR FLPP 2025
- account_circle D'Borneo
- calendar_month Sen, 22 Des 2025
- visibility 208
- comment 0 komentar
Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Akad Massal 50.030 KPR FLPP.
DAYABORNEO, Bandar Serang – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas akses hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pelaksanaan Akad Massal 50.030 unit KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun 2025 yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto.
Kegiatan yang digelar secara hybrid dari Perumahan Pondok Banten Indah, Kota Serang, Provinsi Banten, Sabtu (20/12/2025), tersebut menjadi momentum penting percepatan program perumahan nasional.
Akad massal ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan kebutuhan dasar rakyat sebagai prioritas utama.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan perumahan bersubsidi merupakan wujud nyata kehadiran negara. Menurutnya, rumah layak adalah fondasi penting bagi kehidupan yang lebih sejahtera dan bermartabat.
“Pemerintah harus memastikan rakyat memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau,” ujar Presiden.
Program KPR Sejahtera FLPP sendiri dirancang khusus untuk MBR dengan skema pembiayaan ringan, suku bunga tetap 5 persen, serta tenor hingga 20 tahun. Skema ini diharapkan mampu menekan beban masyarakat sekaligus mendorong kepemilikan rumah pertama.
Pada acara tersebut, Presiden secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada perwakilan penerima manfaat. Sebanyak 300 akad dilakukan langsung di lokasi kegiatan, sementara 49.730 akad lainnya dilaksanakan secara daring di 110 titik yang tersebar di 33 provinsi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah terus menyempurnakan kebijakan pro rakyat di sektor perumahan.
“Kami menghapus biaya PBG dan BPHTB bagi MBR serta memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah untuk rumah di bawah Rp2 miliar,” kata Maruarar.
Ia menambahkan, langkah tersebut diambil untuk memangkas biaya awal kepemilikan rumah dan memperluas akses hunian layak. Pemerintah juga terus memperkuat sinergi dengan perbankan, pengembang, dan pemerintah daerah.
Melalui akad massal ini, pemerintah berharap program perumahan tidak sekadar memenuhi target angka, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat dan memperkuat kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. (red)
Sumber: BPMI Setpres
- Penulis: D'Borneo
Saat ini belum ada komentar